Pengurangan Energi Fosil PLTU Paiton Dapat Apresiasi DPR
JAKARTA, investortrust.id - Komisi VII DPR mengapresiasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT PLN (Persero), dan pihak pengelola atas upaya pengurangan energi fosil di PLTU Paiton. Hal tersebut disampaikan Ketua Kunjungan Kerja Komisi VII DPR, Bambang Haryadi di Surabaya.
“DPR memberikan apresiasi untuk penerapan berbagai terobosan dalam mendukung pencapaian target Net Zero Emissions (NZE) 2060 seperti Green Hydogren Plant (GHP) dan co-firing biomassa di PLTU Paiton,” ujar Bambang dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (16/7/2024).
Komisi VII mengucapkan terima kasih atas upaya pengelola PLTU Paiton yang terus bekerja keras dan berkomitmen tinggi dalam menjamin pasokan ketenagalistrikan dari pembangkit yang sangat penting, khususnya untuk Provinsi Jawa Timur.
Baca Juga
PLN Berhasil Manfaatkan 13.943 Ton FABA dari PLTU Holtekamp Jadi Bahan Bangunan
Dalam kunjungan ini, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman Hutajulu menyebut, pemerintah saat ini sudah mengeluarkan peraturan agar bisa memberikan investasi yang kondusif supaya penggunaan energi baru terbarukan (EBT), khususnya biomasa bisa ditingkatkan di PLTU Paiton.
Ia menjelaskan bahwa dengan meningkatnya penggunaan biomassa menjadi sumber energi, PLTU Paiton harus benar-benar menjaga rantai pasok biomassa, karena PLTU Paiton ini menjadi backbone kelistrikan di Jawa.
“PLTU Paiton, salah satu pembangkit listrik terbesar di Indonesia, berperan penting dalam menyuplai listrik tidak hanya di Jawa Timur, tetapi juga wilayah lain. Dengan kapasitas besar dan teknologi terkini, PLTU Paiton menyediakan listrik stabil dan efisien, mendukung pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor,” terangnya.
Baca Juga
Lebih lanjut Jisman mengungkapkan, kondisi pembangkitan tenaga listrik nasional terus meningkat seiring pertumbuhan demand. Pada semester I tahun 2024, kapasitas terpasang mencapai 92,12 GW dengan porsi PLN sebesar 46,13 GW, IPP 27,07 GW, Pemegang Wilus 12,60 GW dan pemakaian sendiri serta pemerintah daerah sebesar 6,32 GW.
Sementara itu, kapasitas pembangkitan didukung dengan infrastruktur penyaluran tenaga listrik berupa jaringan transmisi 71.743,45 kms dan gardu induk 167.027 MVA.