Budi Arie Lantik 7 Pejabat Kemenkominfo, Salah Satunya untuk Urus Pusat Data Nasional
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi melantik tujuh pejabat pimpinan tinggi pratama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Salah satunya bertugas menangani serangan ransomware ke Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2.
Melalui keterangan resmi Kemenkominfo, dikutip Kamis (11/7/2024), Budi Arie melantik tujuh pejabat pimpinan tinggi pratama Kemenkominfo sebagai berikut:
1, Ervan Fathurokhman Adiwidjaja sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
2. Mediodecci Lustarini sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
3. Aris Kurniawan sebagai Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
4. Marroli Jeni Indarto sebagai Direktur Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum dan Keamanan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
5. Aryo Pamoragung sebagai Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6. Mohammad Fahmi Kurniawan sebagai Inspektur IV Inspektorat Jenderal
7. Nunik Purwanti sebagai Sekretaris Komisi Informasi Pusat
Baca Juga
Pusat Data Pemerintah Dibayangi Ancaman Jika Tak Lakukan Ini
Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Ditjen Aptika Aris Kurniawan mendapat mandat dari Menkominfo untuk menyelesaikan penanganan serangan ransomware terhadap PDNS 2 secara cepat dan aman. Kemudian dia juga diminta untuk memperhatikan keamanan siber dalam jangka panjang.
Aris juga diminta untuk memprioritaskan pemulihan layanan tenan maupun aplikasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas. Menkominfo juga menugaskannya untuk memastikan pembangunan dan operasionalisasi Pusat Data Nasional permanen di Cikarang dengan tingkat keamanan dan tata kelola yang mumpuni sesuai masterplan tata kelola dan kelembagaan.
Terakhir adalah memastikan kinerja perangkat Jaringan Intra Pemerintah (JIP) dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) dapat tercapai sesuai target, serta berjalan optimal untuk menghadirkan integrasi interoperabilitas dan efisiensi layanan publik secara nasional.
Baca Juga
Kisruh Serangan Ransomware, Proyek Pusat Data Nasional Tetap Lanjut
“Tugas ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar layanan birokrasi harus diselesaikan paling lambat mulai akhir bulan ini,” kata Budi Arie.