Menkeu: BUMN Bisa Bersaing Sehat dengan Swasta
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat bersaing secara sehat dengan sektor swasta sekaligus menarik investasi. Keyakinan ini disampaikan Sri Mulyani saat memaparkan Roadmap Pengelolaan BUMN di hadapan Komisi XI DPR.
“Bagaimana kita akan menempatkan dan memberikan peran kepada BUMN sesuai dengan amanat konstitusi namun tidak menjadi crowding out dan kompetitor tidak sehat terhadap swasta yang juga memiliki potensi dan memiliki peranan yang juga sangat penting dalam perekonomian kita, termasuk koperasi,” kata Sri Mulyani, dipantau secara daring Selasa (2/7/2024).
Dalam paparan peta jalan pengelolaan BUMN tersebut, Sri Mulyani memetakan BUMN berdasarkan kuadran. Terdapat empat kuadran yang disampaikan.
“Kuadran untuk vertikal mereka (BUMN) yang mendapat mandat pemerintah. Makin tinggi, berarti makin tinggi sebagai peranan mandat pemerintah. Biasanya diidentikan untuk mandat pembangunan, dalam hal ini profitabilitas menjadi tidak paling penting, tapi yang paling penting integritasnya,” kata dia.
Sementara itu, dalam kuadran horizontal menggambarkan value creation. Menurut Sri Mulyani, semakin tinggi angka value creation, BUMN yang masuk kategorisasi ini dapat berkompetisi secara sehat dengan swasta.
“Dalam hal ini pemerintah perlu menjaga agar kompetisi dijaga,” ujar dia.
Baca Juga
Sri Mulyani menjelaskan BUMN yang memiliki mandat pembangunan tinggi, namun value creation rendah maka pemerintah bisa memberikan subsidi dan penjaminan. Namun, ketika BUMN bisa memiliki value creation dan mandat pembangunan dari pemerintah rendah, Sri Mulyani menyarankan agar BUMN tersebut kompetisi dan bertindak laiknya perusahaan swasta lain.
Empat kuadran yang dipaparkan Sri Mulyani yakni kuadran 1 yaitu BUMN dengan strategic value; kuadran 2 yaitu BUMN yang memiliki strategic value dan kemampuan welfare creator; kuadran 3 diisi BUMN dengan non-core, dan kuadran 4 diisi BUMN dengan surplus creator.
Bendahara Negara menjelaskan, BUMN dengan kuadran 2 merupakan BUMN yang memiliki profitabilitas tapi juga punya kemampuan untuk menjadi agen pembangunan. “Roadmap ke depan diharapkan BUMN tersebut masih dimiliki pemerintah tapi juga bisa dilakukan privatisasi untuk kompetisi dan melakukan kompetisi yang sehat dengan swasta,” kata dia.
Sementara itu, BUMN di kuadran 1 biasanya memiliki misi strategis yang berat dengan pemerintah ikut terlibat di dalamnya. Dia mengatakan BUMN yang memiliki performa tidak bagus akibat mandat pembangunan perlu menerima langkah penyehatan.
“Maka kita lakukan restrukturisasi dan juga koreksi. Dan untuk ini Kementerian BUMN melakukan holdingisasi penggabungan atau peleburan,” kata dia.
Baca Juga
Sri Mulyani mengatakan BUMN dengan surplus atau berada di kuadran 4, tidak harus dimiliki pemerintah. Perusahaan BUMN ini ke depannya akan bergerak seperti swasta lewat langkah-langkah privatisasi dan holdingisasi agar mampu menarik investor, dan pada ujungnya mampu berkompetisi secara sehat.
“Sedangkan non-core (kuadran 3) secara teoritis pemerintah tidak masuk atau tidak memiliki. Karena sebetulnya dari sisi mandat pembangunan kecil sekali dan performance-nya tidak bagus. Mungkin karena mismanagement yang sudah lama, dan sektor-sektor tersebut tidak lagi strategis,” ujar dia.
Untuk mendukung peran BUMN, Sri Mulyani mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 6,1 triliun untuk empat BUMN dan Bank Tanah pada 2025. Dana tersebut berasal dari cadangan pembiayaan investasi yang terdapat dalam klaster lainnya, sebagai salah satu kelompok pembiayaan investasi tahun anggaran 2024 sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN 2024. Adapun total cadangan pembiayaan investasi adalah sebesar Rp 13,67 triliun.