APBN Terancam jika Pemerintah Terus Tahan Harga BBM, Pengamat Sarankan Ini
JAKARTA, investortrust.id - Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti menilai, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) bisa berada dalam ancaman jika pemerintah terus menahan harga jual bahan bakar minyak (BBM).
Sebagaimana diketahui, Pemerintah mesti memberi kompensasi kepada PT Pertamina (Persero) sebagai ganti permintaan untuk tetap mempertahankan harga jual BBM non-subsidi, di samping mereka juga mesti mengeluarkan uang untuk subsidi BBM.
Yayan menilai, yang menjadi persoalan adalah asumsi nilai tukar dolar yang melebihi asumsi makro saat ini. Pada awal perdagangan Senin (1/7/2024) pagi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menguat 10 poin atau 0,06% menjadi Rp 16.365 per US$.
“Yang pertama adalah stabilisasi rupiah sebelum Oktober 2024 ke Rp 15.000 per US$. Itu dulu,” kata Yayan kepada Investortrust saat ditanya soal saran untuk mengatasi persoalan APBN ini, Senin (1/7/2024).
Baca Juga
Update Harga BBM Juli 2024: Pertamina Masih Tahan Harga, Shell dan BP Turun
Selain itu, saran dari Yayan yang lainnya adalah menarik subsidi BBM yang tidak efektif dan melakukan efisiensi anggaran hingga menjelang Oktober 2024 nanti.
Perihal harga minyak internasional, menurut Yayan sebetulnya tidak begitu fluktuatif, dan justru cenderung turun karena supply di pasar global melimpah. Buktinya, pada bulan Juli 2024 SPBU Shell dan BP-AKR menurunkan harga jual BBM mereka.
“Amerika Serikat bulan Juni lalu menggelontorkan minyak dari bunker untuk menjaga pasokan global, harga Price Basket OPEC juga di US$ 80 per barel.
“Memang kondisi makro kita sendiri yang agak kacau,” jelas dia.
Baca Juga
Pemerintah Pastikan Belum Ada Perubahan Tarif Listrik dan BBM
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut realisasi belanja subsidi mencapai Rp 77,8 triliun hingga akhir Mei 2024. Realisasi belanja ini mengalami kenaikan 3,7% secara tahunan (year on year/yoy) atau 41,62% dari total anggaran subsidi energi sebesar Rp 186,9 triliun dalam APBN 2024.
Total anggaran subsidi energi tersebut masing-masing sebesar Rp 113,3 triliun untuk subsidi BBM dan LPG serta Rp 73,6 triliun untuk subsidi listrik.
“Ini kombinasi harga minyak, kurs, dan tentu volume,” kata Sri Mulyani saat paparan APBN KiTA edisi Mei 2024, Kamis (27/6/2024).
Bendahara Negara ini mengatakan volume belanja subsidi energi BBM pada Mei 2024 yaitu 5,57 juta kiloliter. Angka ini turun 1% dibanding bulan yang sama tahun sebelumnya yaitu 5,63 juta kiloliter.
Sedangkan belanja subsidi LPG 3 kg mengalami kenaikan secara volume pada Mei 2024. Pada bulan ini, belanja subsidi untuk tabung gas tiga kiloan itu naik 1,9% atau 2,7 juta metrik ton. Pada bulan yang sama tahun sebelumnya volume belanja subsidi tabung gas tercatat 2,6 juta metrik ton.
Sementara itu, belanja energi yang lain yang mengalami kenaikan yaitu listrik untuk bersubsidi. Belanja subsidi untuk setrum rumah tangga pada Mei 2024 mengalami kenaikan 40,4 juta pelanggan atau naik 3,1% dari bulan yang sama tahun sebelumnya.