Penyesuaian Tarif KRL dan Transjakarta Sebaiknya Tiru Trans Semarang dan Trans Jateng
JAKARTA, investortrust.id - Penyesuaian tarif Kereta Rel Listrik Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (KRL Jabodetabek) dan bus Transjakarta dinilai sudah sepatutnya dilakukan.
Tarif KRL Jabodetabek tidak mengalami penyesuaian atau kenaikan sejak tahun 2016. Sementara tarif bus Trans Jakarta sejak tahun 2005. Namun, tentu saja penyesuaian tersebut perlu kebijakan yang mengakomodasi masyarakat dari kalangan menengah ke bawah.
Menurut Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno, PT Kereta Commuter Indonesia dan PT Transportasi Jakarta bisa menerapkan cara yang diberlakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Semarang (Pemkot Semarang dalam memberikan subsidi ke penumpang bus Trans Jateng dan Trans Semarang.
Tarif Trans Jateng yang dikelola oleh Pemprov Jawa Tengah adalah Rp 4.000 untuk penumpang umum. Sementara itu, pelajar, mahasiswa, dan buruh hanya perlu membayar separuh tarif penumpang umum atau Rp 2.000.
Untuk Trans Semarang yang dikelola oleh Pemkot Semarang, tarifnya Rp 4.000 atau sama dengan Trans Jateng. Namun, ada tarif khusus Rp 1.000 yang diberikan pelajar/mahasiswa, pemegang Kartu Identitas Anak (KIA), anak usia di bawah lima tahun (balita), disabilitas, lansia (usia 60 tahun ke atas) dan veteran.
Baca Juga
“KCI dan Transjakarta bisa membuka pendaftaran bagi warga yang mau mendapatkan tarif khusus itu. Jika buruh, selain menunjukkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) mereka juga bisa menunjukkan surat keterangan dari tempat bekerja atau RT (Rukun Tetangga) setempat,” katanya melalui pesan instan yang diterima oleh Investortrust pada Minggu (5/5/2024).
Jika ketahuan berbohong (mungkin ada yang melapor atau ada petugas yang bisa memverifikasi. red), bisa dicabut dan bisa juga untuk sementara waktu tidak boleh menggunakan bus Transjakarta.
Lebih lanjut, Djoko mengungkapkan subsidi atau public service obligation (PSO) KRL Jabodetabek tidak tepat sasaran karena sekitar 60% penggunanya adalah kelompok mampu. Temuan tersebut merupakan hasil salah satu penelitian yang dipublikasikan melalui Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik Trisakti Juli 2022
“Volume penumpang KRL Jabodetabek tidak terpengaruh terhadap penyesuaian atau kenaikan tarif terutama pada kelompok masyarakat mampu. Karakteristik penumpang didominasi oleh kelompok berpenghasilan tinggi dan jenis perjalanan komuter yang bersifat inelastis,” tuturnya.
Djoko menambahkan nilai elastisitas terhadap tarif KRL Jabodetabek tergantung pada karakter perjalanan, karakter penumpang, karakter dan layanan kota, dan besaran dan arah perubahan tarif.
Selain itu, berdasarkan pada survei yang dilakukan terhadap pengguna KRL Jabodetabek oleh Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), penumpang KRL Jabodetabek yang memiliki penghasilan Rp 3 juta – Rp 7 juta per bulan sebanyak 63,78%. Kemudian hasil survei yang dilakukan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) – Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan tahun 2021, menyatakan penumpang yang memiliki penghasilan kurang dari Rp 4 juta sebulan sebanyak 56,06% dan lebih dari Rp 4 juta sebanyak 43,94%.
Baca Juga
Terkoneksi dengan 8 Mal, Transjakarta Bersedia Jadi Operator Transjabodetabek. Cek Mal Mana?
“Pengguna KRL Jabodetabek mayoritas bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan paling tinggi Rp 4 juta,” ujar Djoko.
Di sisi lain, Upah Minimum Regional (UMR) Jabodetabek juga mengalami penyesuaian atau kenaikan setiap tahunnya. Saat ini UMR Prov. DKI Jakarta Rp 5.067.381, Kota Bogor Rp 4.813.988, Kota Depok Rp 4.878.612, Kota Tangerang Rp 4.760.289, Kota Tangerang Selatan Rp 4.670.791, dan Kota Bekasi Rp 5.343.430.
Oleh karena itu, penyesuaian tarif KRL Jabodetabek dan Transjakarta menurut Djoko sudah sepatutnya dilakukan. Dengan demikian, anggaran PSO Perkeretaapian dapat dialihkan untuk menambah anggaran bus perintis yang dioperasikan di seantero Nusantara supaya tidak ada ketimpangan anggaran.
“Selain integrasi fisik, jaringan dan informasi, masih diperlukan integrasi pembayaran. Pembayaran tiket terpadu untuk perjalanan single mode ataupun multimoda. Integrasi semua moda transportasi dalam platform yang terhubung dan personal sebagai layanan first mile last mile,” pungkasnya.