RI-China Mau Garap Pertanian Padi di Kalteng, Pengamat Ingatkan Faktor Ini
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan, Indonesia dan China akan bekerja sama untuk mengembangkan pertanian padi di Kalimantan Tengah (Kalteng).
Rencana tersebut merupakan hasil pertemuan High Level Dialogue and Cooperation Mechanism (HDCM) RI-Republik Rakyat China (RRC). Luhut pun mengungkapkannya pada unggahan video dalam akun Instagram resminya.
"Kami minta mereka memberikan teknologi pagi mereka, di mana mereka sudah sukses swasembada. Mereka sudah bersedia," ucap Luhut pada unggahan video itu beberapa waktu lalu.
Baca Juga
"Kita tinggal mencari local partner untuk buat di Kalteng karena tanahnya sudah ada dari zaman dulu. Sudah ada sampai 1 juta ha. Bisa dikelola secara bertahap apa 100.000, 200.000 ha. Offtaker-nya nanti Bulog," tambahnya.
Mengenai rencana Indonesia kerja sama sektor pertanian di Kalteng dengan China tersebut, pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menyoroti persoalan benih yang kemungkinan besar akan didatangkan dari China. Menurutnya, benih padi itu bisa mengalami kegagalan.
"Pasti membutuhkan adaptasi, baik adaptasi iklim atau cuaca, sifat tanah, dan hama penyakit. Proses adaptasi bisa lama bisa pendek, dan tak selalu berhasil. Bisa juga mengalami kegagalan," ucap Khudori dalam keterangan tertulisnya, Rabu (24/4/2024).
Baca Juga
PPN Naik Jadi 12% Tahun 2025, Shopee Indonesia Bakal Naikan Biaya Layanan?
Lebih lanjut, menurut Khudori, proses adaptasi seperti itu membutuhkan input dari ahli-ahli lokal agar berhasil. Tanpa keterlibatan ahli-ahli lokal, ia menilai peluang kegagalan cukup besar, apalagi China merupakan negara dengan 4 musim, sementara Indonesia negara dengan dua musim.
"Perbedaan ini bakal memengaruhi karakter budidaya, karakter tanah, perilaku iklim/cuaca juga berbeda. Ahli di China bisa saja jagoan dalam pertanaman padi di sana, tapi ketika teknologi serupa diterapkan di Indonesia belum tentu berhasil. Hal ini mesti disadari para pengambil kebijakan," tandasnya.
