Jalan Panjang PLN Menuju NZE 2060

JAKARTA, investortrust.id – Sebagai penyedia listrik di seluruh Tanah Air, PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero) adalah garda terdepan dalam mewujudkan energi bersih. Salah satunya melalui penyediaan energi baru dan terbarukan (EBT) untuk menggantikan energi berbasis fosil.

Transisi energi berupa pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis fosil yang polutan untuk digantikan pembangkit listrik berbasis EBT yang ramah lingkungan terus dilakukan PLN demi membantu pemerintah mencapai target  Net Zero Emission (NZE) pada 2060. Komitmen PLN itu pun tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

Vice President (VP) Pengembangan dan Pengendalian Aneka EBT PLN, Faisol mengungkap sejumlah aksi transisi energi PLN yang tertuang dalam RUPTL, antara lain pembatalan PLTU baru, pembatalan power purchase agreement (PPA) PLTU, mengganti PLTU dengan pembangkit gas, penerapan co-firing, dan lain-lain.

"Terdapat pembatalan 13,3 GW PLTU baru, pembatalan PPA 1,3 GW PLTU, mengganti 1,1 GW PLTU dengan pembangkit EBT sebesar 1,2 miliar ton CO2, mengganti 800 MW PLTU dengan pembangkit gas (0,1 miliar ton CO2), co-firing biomassa CO2, implementasi karbon di 26 PLTU, dan merencanakan pembangunan 26 pembangkit EBT,” ujar Faisol dalam sebuah webinar, baru-baru ini.

Faisol pun berharap peningkatan produksi energi EBT yang direncanakan itu mampu membuat harga EBT bersaing dengan energi fosil. Hal tersebut diharapkan membuat minat publik untuk menggunakan EBT meningkat sehingga menaikkan pula partisipasi masyarakat dalam mewujudkan energi bersih di Indonesia.

"Harga EBT memang cenderung lebih mahal karena energi fosil tidak memperhitungkan kerugian ekologi. Tetapi PLN terus melakukan upaya agar harganya bisa dijangkau masyarakat dan bisa seharga energi fosil saat ini," ujarnya.

Dia juga menuturkan, PLN memiliki rencana Accelerated Renewable Energy (RE) Development dengan menambah kapasitas pembangkit berbasis EBT menjadi 75%. Sisanya sebesar 25% akan disediakan pembangkit gas yang lebih rendah emisi dibanding minyak bumi dan batu bara.

“Pada RUPTL 2021-2030 masih ada pembangkit thermal sebesar 48%, tetapi porsi EBT lebih tinggi yaitu 52%. Apabila menggunakan alternatif 3 (pada Accelerated RE Development), maka pembangkit EBT  akan naik bertahap mulai dari 50% hingga 75% dan 25%-nya kita masuk di pembangkit gas,” tutur Faisol.

Rancangan Kelistrikan Paling Hijau

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menjelaskan, rencana itu bakal membuat Indonesia memiliki sistem kelistrikan paling hijau dalam sejarah, yakni 52% pembangkit dari EBT. Setelah itu PLN akan mengakselerasi penambahan pembangkit EBT secara agresif hingga 75% berbasis air, angin, matahari, panas bumi, dan ombak.

Setelah itu, PLN akan membangun green transmission line atau jalur transmisi besar EBT ke pusat ekonomi dan industri. Jalur ini akan menyambungkan episentrum EBT yang kebanyakan ada di luar Pulau Jawa ke pusat ekonomi dan industri.

"Kami perlu membangun jalur transmisi ramah lingkungan berskala besar. Jika kami membangunnya, kami dapat menambah 32 GW energi terbarukan berbasis tenaga air dan panas bumi hingga 15 tahun ke depan," katanya.

Proses penggantian PLTU berbasis fosil ke pembangkit listrik EBT tidak main-main dilaksanakan oleh PLN. Bahkan PLN saat ini mampu menghasilkan hidrogen hijau yang terus dikembangkan sehingga bisa menjadi energi utama bagi 15 pembangkit milik BUMN tersebut.

Darmawan menjelaskan, PLN mampu menghasilkan 51 ton hidrogen hijau melalui Green Hydrogen Plant (GHP) pertama di Indonesia yang berlokasi di Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Muara Karang, Pluit, Jakarta Utara. Potensi hidrogen hijau di Indonesia pun mencapai 222 ton karena PLN memiliki 21 GHP.

“Hidrogen hijau ini salah satu jawaban menghadapi transisi energi. Kami siap berkolaborasi dengan berbagai pihak agar dapat mendorong hidrogen hijau ini berkembang di Indonesia. PLN akan menjadi key player dalam penyediaan hidrogen hijau untuk berbagai kebutuhan, khususnya untuk kendaraan berbahan bakar hidrogen," tutur Darmawan.

Menurut Darmawan, PLTGU atau PLTU milik PLN sebenarnya sudah memiliki hydrogen plant dengan electrolyzer untuk memproduksi hidrogen yang digunakan sebagai pendingin generator pembangkit listrik.

Sebanyak 21 unit GHP yang dimiliki PLN dapat menghasilkan 199 ton per tahun, namun hanya 75 ton yang dimanfaatkan untuk mendinginkan generator pembangkit listrik per tahun.

"Dengan begitu ada peluang untuk memanfaatkan hidrogen sebagai value creation yang bisa memberikan nilai tambah bagi bisnis PLN sekaligus mendukung transisi energi," tuturnya.

Direktur Utama PLN Nusantara Power, Ruly Firmansyah mengungkapkan, pihaknya melakukan inovasi dengan memanfaatkan solar PV yang sudah terpasang di kawasan PLTGU Muara Karang, ditambah dengan Renewable Energy Certificate (REC) dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang. Dengan cara tersebut, pihaknya dapat memproduksi 100% hidrogen hijau.

“Kini selain untuk pendingin mesin pembangkit, hidrogen hijau juga bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, antara lain untuk industri pupuk, industri bahan kimia, co-firing pembangkit hingga menjadi Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV),” ucap Ruly.

Kembangkan Teknologi Co-Firing

PLN juga terus mengembangkan teknologi co-firing untuk menekan emisi karbon. Co-firing merupakan pembakaran biomassa limbah pertanian, sampah perkotaan atau bahan lainnya yang menggantikan batu bara dengan rasio tertentu sebagai energi PLTU.

Cara ini sangat berpotensi dilakukan karena Indonesia memiliki biomassa berlimpah, seperti cangkang kelapa sawit, serbuk gergaji, pelet kayu, hingga sampah atau limbah lainnya. Dengan cara itu, limbah-limbah tersebut bisa memiliki nilai tambah dan mengurangi penggunaan energi fosil.

Akibat  penerapan teknologi co-firing ini, PLN mampu menghasilkan energi bersih hingga 718.458 megawatt hour (MWh). Sedangkan emisi karbon yang diturunkan mencapai 717.616 ton CO2.

Darmawan Prasodjo mengatakan, teknologi tersebut sudah diimplementasikan pada 41 PLTU milik PLN. Sebanyak 668.869 ton biomassa dimanfaatkan secara maksimal lewat teknologi tersebut.

"Program co-firing merupakan langkah nyata PLN menekan emisi karbon untuk mempercepat transisi energi menuju nol emisi karbon pada 2060," ujar dia.

Pemanfaatan biomassa itu ditargetkan mencapai 1,08 juta ton pada akhir 2023 dan terus ditingkatkan hingga 10,2 juta ton pada 2025. Target listrik hijau yang dihasilkan dari program ini mencapai 942.000 MWh pada akhir 2023.

Sejalan dengan target itu, Darmawan menegaskan, PLN bakal semakin agresif meningkatkan jumlah PLTU yang menerapkan co-firing dari 41 yang sudah terealisasi menjadi 52 PLTU pada 2025. PLN optimistis upaya dekarbonisasi 954.000 ton CO2 bisa tercapai pada akhir 2023.

"PLN bakal lebih trengginas mengimplementasikan program co-firing dari 41 PLTU, secara bertahap menjadi 52 PLTU di 2025 nanti. Hal ini juga menyumbang kontribusi peningkatan bauran EBT," ujarnya.

Pensiun Dini PLTU

PLN juga mengakselerasi program pensiun dini PLTU. Salah satunya yakni pemensiunan PLTU Cirebon, Jawa Barat pada 2035.

Program itu akan dilakukan bekerja sama dengan Cirebon Electric Power (CEP), Asian Development Bank (ADB), dan Indonesia Investment Authority (INA). Awalnya, rencana pemensiunan PLTU Cirebon itu dilaksanakan pada Juli 2042.

Agenda ini merupakan salah satu dari 14 kerja sama yang berhasil dijaring PLN dalam Conference of the Parties (COP) 28 di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) pada 30 November-12 Desember 2023.

Pemensiunan lebih dini PLTU Cirebon mampu mengurangi emisi karbon secara signifikan. "Upaya ini mampu menghindarkan emisi hingga 30 juta ton CO2," ujar Darmawan.

Meski demikian, pensiun dini PLTU tidak bisa dilakukan dengan mudah karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno mengungkapkan,  pensiun dini PLTU Cirebon memerlukan biaya Rp 13,4 triliun. Lalu Rp 12 triliun dibutuhkan untuk suntik mati PLTU Pelabuhan Ratu.

"Sementara untuk mencapai NZE di 2060, Indonesia membutuhkan sekitar US$ 1 triliun dan kita tak bisa mengandalkan JETP (Just Energy Transition Partnership), di mana hibahnya hanya sekitar 2%. Sisanya berupa pinjaman lunak baik yang lunak maupun berbasis pada market," papar Eddy.

Bank Infrastruktur Khusus 

Upaya transisi ke energi hijau nyatanya masih kerap terhalang masalah pembiayaan. Kecanggihan teknologi yang dibutuhkan memunculkan konsekuensi biaya yang mahal.

Termasuk yang dipaparkan Eddy Soeparno soal pembiayaan pensiun dini PLTU. Eddy pun mengusulkan agar dibentuk bank infrastruktur yang khusus menghimpun investasi untuk menuju NZE 2060.

Eddy menjelaskan, seluruh elemen bangsa Indonesia perlu berpikir di luar pakem (out of the box) untuk mewujudkan NZE. Percepatan bauran EBT tak bisa dibebankan kepada APBN karena membutuhkan dana yang sangat besar.

"Kita harus berpikir out of the box untuk menyiapkan pengembangan EBT dengan bank infrastruktur. Harus berpikir beyond APBN, ini tak bisa dibebankan pada APBN," kata Eddy.

Jika tidak bisa, menurut Eddy Soeparno, bank infrastruktur bisa digantikan dengan infrastructure fund. Politikus PAN itu menilai penghimpunan investasi harus atraktif agar investor yang berminat di sektor hijau mau menanamkan uangnya di Indonesia.

Di sisi lain, Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Hariyanto juga mengakui besarnya kebutuhan investasi untuk pengembangan EBT. Salah satunya lewat program Green Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) periode 2021-2030.

Green RUPTL itu memproyeksikan penyediaan 40,6 Gigawatt dari PLTU, di mana 20,9 Gigawatt-nya disediakan PLTU berbasis EBT. "Investasinya US$ 55,18 miliar. Tidak sedikit dan masih menunggu effort yang luar biasa," kata dia. ***