Cek 5 Agenda Besar KKP untuk Kebut Program Ekonomi Biru 2024
JAKARTA, Investortrust.id - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan, pihaknya akan melanjutkan program-program prioritas berbasis ekonomi biru pada 2024.
Ia pun mengungkapkan sejumlah kebijakan untuk memacu pertumbuhan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan.
Terdapat lima agenda besar yang siap dikebut oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengejar pelaksanaan ekonomi biru. Di antaranya adalah perluasan kawasan konservasi laut, dan penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota.
Baca Juga
KKP Targetkan Nilai Ekspor Hasil Perikanan US$ 7,20 Miliar Tahun 2024
Kemudian, pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut.
"Indonesia harus jadi champion, jumlah penduduk kita tahun 2030 itu menjadi 300 juta, dan akan jadi kekuatan ekonomi keempat terbesar di dunia, ya jelas nomor satu china, kedua india, dan ini bersaing," ucapnya saat konferensi pers di Gedung KKP, Jakarta Pusat, Rabu (10/1/2024).
Dalam penyiapan kerangka kebijakan ekonomi biru, KKP telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2023 dan PP Nomor 26 tahun 2023. Regulasi itu untuk mendukung implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut.
"Dua-duanya masih belum dijalankan ya, masih terus dimatangkan agar saat diimplementasikan seluruhnya siap," terang Trenggono.
Baca Juga
Chandra Asri (TPIA) Angkat Suara soal Volatilitas Harga Saham di Bursa Efek
Lebih lanjut, Trenggono memaparkan, bentuk implementasi program ekonomi biru di 2024 di antaranya penguatan infrastruktur teknologi monitoring, melanjutkan pembangunan modeling budidaya, dan integrasi perizinan antara pemerintah pusat dan daerah.
Selanjutnya, memperbaiki dan melindungi pesisir dan pulau-pulau kecil serta terluar dari kerusakan, penguatan sarana prasarana pelabuhan, penangangan sampah plastik di laut, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
"KKP juga akan terus mengembangkan sistem infrastruktur Ocean Big Data. Di tahun 2024 ini, kami juga memulai pengadaan satelit nano untuk pemantauan dan pengawasan perairan Indonesia, serta melanjutkan penyusunan Ocean Accounting," tandasnya.