PLN Kantongi Pembiayaan Transisi Energi US$ 2,94 Miliar
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – PT PLN (Persero) memobilisasi pembiayaan transisi energi senilai US$ 2,94 miliar guna mempercepat pengembangan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia. Capaian tersebut diumumkan dalam ajang Conference of the Parties ke-31 (COP31) di Antalya, Turkiye, sebagai bagian dari implementasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.
Direktur Utama PLN, Suroso Isnandar mengatakan, dukungan pembiayaan dari sejumlah lembaga internasional mencerminkan kepercayaan mitra global terhadap agenda transisi energi Indonesia. Pendanaan tersebut akan menjadi modal untuk merealisasikan pembangunan pembangkit EBT dan infrastruktur pendukungnya.
Dia menjelaskan, transisi energi membutuhkan investasi besar dan kolaborasi jangka panjang. Dukungan pembiayaan dari berbagai mitra internasional ini menjadi modal penting bagi PLN untuk merealisasikan pengembangan pembangkit energi terbarukan dan infrastruktur pendukungnya.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap peluang kolaborasi dapat diterjemahkan menjadi proyek nyata yang memberikan manfaat bagi Indonesia, sekaligus memperkuat ketahanan dan keandalan energi nasional,” ujar Suroso dalam keterangan resmi, Sabtu (21/11/2026).
Baca Juga
PLN dan GGGI Teken Salah Satu Perjanjian Karbon Terbesar di Dunia antara RI-Norwegia
Pembiayaan US$ 2,94 miliar tersebut, menurut Suroso, melibatkan sejumlah lembaga keuangan internasional, antara lain Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Agence Française de Développement (AFD), Japan International Cooperation Agency (JICA), dan Export Finance Australia (EFA). Sebagian pendanaan disalurkan melalui platform Just Energy Transition Partnership (JETP).
Dirut PLN mengungkapkan, selain mengamankan pendanaan, PLN mempercepat realisasi proyek dengan menandatangani enam kontrak jual beli listrik atau power purchase agreement (PPA) dan dua letter of intent (LoI) untuk pengembangan pembangkit EBT.
Kesepakatan tersebut mencakup proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA), tenaga surya (PLTS), dan tenaga bayu (PLTB), termasuk yang terintegrasi dengan sistem penyimpanan energi baterai atau battery energy storage system (BESS).
Sejumlah proyek yang masuk dalam kesepakatan tersebut, kata Suroso Isnandar, meliputi PLTA Redelong berkapasitas 18 MW, PLTA Pakkat-2 sebesar 45 MW, PLTA Besai-2 sebesar 20 MW, dan PLTA Salu Uro sebesar 95 MW. Selain itu, terdapat PLTS Timor-1 dan Timor-2 masing-masing 5 MW, PLTS Betun 0,6 MW, PLTS Sumbawa-Bima 10 MW, serta PLTB Sulawesi Bagian Selatan dengan kapasitas 70 MW dan 60 MW. Beberapa proyek PLTS dan PLTB tersebut dilengkapi BESS.
“Penandatanganan PPA menunjukkan proyek-proyek yang direncanakan dalam RUPTL terus bergerak menuju tahap implementasi. Kami terus mendorong agar proses pengadaan energi terbarukan dapat menghasilkan kontrak komersial yang memberikan kepastian bagi seluruh pihak, sehingga pembangunan proyek dapat berjalan secara berkelanjutan,” jelas Suroso.
Dia menambahkan, PLN juga memperluas layanan listrik hijau bagi pelanggan industri melalui pengembangan time-based renewable energy certificate (T-REC) bersama Princeton Digital Group (PDG). Skema ini memungkinkan pencocokan atribut energi terbarukan berdasarkan waktu produksi dan konsumsi listrik, sehingga pelanggan, termasuk sektor industri dan pusat data, memperoleh transparansi lebih baik dalam penggunaan listrik hijau.
Baca Juga
Kebutuhan Batu Bara PLN dan IPP Naik Jadi 173 Juta Ton pada 2027, Jawa Serap 122 Juta MT
Suroso menegaskan, untuk menjaga kesinambungan pengembangan EBT, PLN menyiapkan pipeline pengadaan proyek berskala besar, yakni PLTS Mentari Nusantara II berkapasitas 1,39 GW, Program PLTB Bayu Nusantara sebesar 1,3 GW, serta Program PLTA Hydro Sulawesi sebesar 2,2 GW. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari tahapan lanjutan implementasi RUPTL 2025–2034.
Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat menyatakan, agenda iklim global harus diwujudkan melalui pelaksanaan konkret dan dukungan pembiayaan yang memadai.
“Ambisi iklim harus diikuti pelaksanaan yang nyata. Agenda iklim global harus bergerak melampaui komitmen dan deklarasi menuju implementasi yang konkret, terukur, serta didukung pembiayaan yang memadai,” ujar Jumhur.
