Kemenperin Dorong Kebijakan HGBT Lebih Pro Industri, Jangan Jadi Prioritas Terakhir
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong penguatan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) agar semakin berpihak kepada kepentingan industri nasional. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk menjaga daya saing, menekan biaya produksi, serta memberikan kepastian usaha dan investasi bagi pelaku industri.
Direktur Industri Kimia Hulu Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, Sri Bimo Pratomo mengatakan kebijakan HGBT perlu diarahkan untuk memastikan industri memperoleh pasokan gas bumi dengan harga yang kompetitif dan terukur. Dengan demikian, pelaku industri dapat menjaga keberlanjutan produksi di tengah berbagai tantangan biaya energi.
Ia mengatakan seluruh sektor yang masuk kategori prioritas penerima gas bumi, seperti kelistrikan, pupuk, dan industri, seharusnya mendapatkan kedudukan yang setara dalam kebijakan alokasi gas. Menurutnya, mekanisme penyaluran gas perlu dievaluasi agar tidak selalu menempatkan industri pada urutan belakang ketika terjadi gangguan atau penurunan pasokan.
"Prioritas itu semuanya prioritas. Jadi tergantung nanti dalam pengaturan penyalurannya. Kalau pasokannya berkurang karena ada fasilitas yang rusak, itu kita putuskan sama-sama. Semuanya prioritas," ujar Bimo dalam diskusi bertajuk 'Menakar Arah Kebijakan Gas Industri untuk Mendukung Ketahanan dan Kemandirian Manufaktur Nasional' di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Bimo menilai, industri memiliki peran penting sebagai motor penggerak perekonomian nasional. Karena itu, kepastian pasokan gas perlu dijaga agar aktivitas produksi, daya saing, dan pertumbuhan investasi tidak terganggu.
Baca Juga
Pasokan Gas Terbatas, Pemerintah Bahas Solusi HGBT untuk Industri
Dia mencontohkan, gangguan fasilitas di sisi hulu gas bumi sebelumnya sempat memengaruhi pasokan gas, termasuk bagi industri penerima Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Kondisi tersebut menjadi persoalan bagi pelaku industri karena perusahaan membutuhkan kepastian pasokan untuk menyusun perencanaan produksi dan memenuhi pesanan konsumen sesuai waktu, kualitas, serta jumlah yang telah disepakati.
"Industri itu perlu satu rencana yang jelas karena menyangkut konsumen produknya. Konsumen tidak mau tahu apakah ada masalah atau tidak. Mereka menginginkan produk yang dipesan datang tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat jumlah," jelasnya.
Selain mengevaluasi mekanisme penyaluran, Bimo mengugkapkan bahwa Kemenperin juga mendorong agar pemanfaatan gas bumi mengutamakan kebutuhan domestik. Menurut Bimo, ekspor gas seharusnya dilakukan setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi.
"Kita akan mendorong terus supaya prioritas utama setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi, baru kita boleh melakukan ekspor. Caranya bagaimana, nanti terus kita diskusikan dengan kementerian terkait lainnya," pungkas Bimo.
