Aksi Kolektif Jadi Kunci Integritas Bisnis di Tengah Ketidakpastian
JAKARTA, investortrust.id – Ketua Advisory Committee Koalisi Anti-Korupsi Indonesia (KAKI) Erry Riyana Hardjapamekas menegaskan aksi kolektif merupakan pendekatan untuk membangun integritas dunia usaha di tengah ketidakpastian.
Hal itu disampaikan Erry Riyana dalam forum eksekutif bertajuk “Proof, Not Promises: Strengthening Trust through Business Integrity” yang diselenggarakan KAKI bersama Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) dengan dukungan Center for International Private Enterprise (CIPE) di Jakarta, Selasa (17/11/2026). Forum ini mempertemukan pemimpin perusahaan serta profesional tata kelola, kepatuhan, risiko, dan hukum.
Baca Juga
Kadin Indonesia Sosialisasikan KUHP Baru, Fokus pada Kepastian Hukum Dunia Usaha
Erry Riyana mengatakan, perusahaan saat ini dituntut tidak hanya menyatakan komitmen terhadap tata kelola yang baik, tetapi juga membangun sistem dan praktik yang mampu mencegah korupsi dan penyuapan. Hal ini makin mendesak di tengah meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dari investor, regulator, dan pemangku kepentingan,
Apalagi, KUHP baru yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026 mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Untuk itu, perusahaan perlu memberi perhatian lebih besar pada sistem pencegahan, pengawasan, dan pengendalian risiko korupsi dalam kegiatan operasionalnya.
"Aksi kolektif adala kunci," kata Erry Riyana.
Pesan tersebut menegaskan pemberantasan korupsi tidak dapat dibebankan hanya kepada masing-masing perusahaan atau pemerintah. Diperlukan kolaborasi dan komitmen bersama pelaku usaha untuk membangun lingkungan bisnis yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Erry memaparkan empat tekanan yang kini bertemu pada saat yang sama bagi perusahaan Indonesia: pengawasan investor global, perubahan hukum melalui KUHP baru, persepsi korupsi, serta tuntutan mitra dan rantai pasok.
"Regulator kini tidak hanya bertanya siapa pelakunya, tetapi juga sistem apa yang dimiliki perusahaan untuk mencegahnya," katanya.
Menurut Erry, di bawah kerangka hukum KUHP baru, bukti berupa sistem kepatuhan yang berjalan sekaligus menjadi perlindungan bagi perusahaan, jauh lebih kuat daripada sekadar niat baik.
Baca Juga
Pakar Hukum Jelaskan Aturan Korporasi Bisa Jadi Tersangka dalam KUHP Nasional
Untuk itu, KAKI menyediakan sistem kepatuhan anti-suap dengan 75 butir checklist untuk perusahaan dan 16 butir untuk UKM. KAKI mengundang perusahaan dari berbagai sektor dan skala usaha untuk bergabung. Tantangannya dihadapi bersama; solusinya pun dapat dibangun bersama.
Dalam forum ini, PT Mitra Bersama Arsipelago, PT Siloam International Hospitals Tbk, PT MSA Certification, dan PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) menandatangani Declaration of Intent sebagai anggota baru KAKI. Dengan demikian, keanggotaan KAKI kini mencapai 21 perusahaan.
Bergabungnya ITMG dan Siloam Hospitals menunjukkan agenda integritas bisnis merupakan tanggung jawab bersama yang relevan bagi berbagai sektor industri.
