Menko Muhaimin Tekankan Kepemilikan Bersama agar Koperasi Pesantren Berkelanjutan
Poin Penting
|
DEPOK, investortrust.id — Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar menyoroti persoalan kepemilikan sebagai faktor kunci yang menentukan keberlangsungan jangka panjang koperasi pesantren.
Menurut Muhaimin, koperasi yang pengelolaannya hanya bertumpu pada satu figur sentral memiliki risiko tinggi untuk tidak bertahan apabila dukungan dari pengelola tersebut berhenti.
Oleh karena itu, ia meminta pihak pesantren untuk membenahi tata kelola koperasi sejak dini dengan melibatkan masyarakat sekitar serta para tokoh di lingkungan pesantren. Pendekatan kepemilikan bersama (shared ownership) dinilai sangat penting agar koperasi mampu tumbuh menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan.
"Yang perlu dibenahi sejak awal adalah ownership-nya, kepemilikannya. Karena dimulai dari ownership-nya, akan menentukan berlanjut atau tidak berlanjut," ujarnya dalam kegiatan Simposium Nasional Pemberdayaan Ekosistem Sosial-Ekonomi Pesantren di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa (17/11/2026).
Koperasi tetap butuh modal dan dukungan pemerintah
Muhaimin mengingatkan, pembentukan sebuah koperasi tidak cukup hanya dengan menghadirkan kelembagaan formal, kucuran dukungan modal, maupun program pendampingan dari pemerintah semata.
Tanpa adanya fondasi kepemilikan dan tata kelola yang kuat di akar rumput, koperasi berpotensi jalan di tempat atau bahkan berhenti beroperasi begitu masa program pendampingan selesai.
Melalui keterlibatan aktif masyarakat luas, rasa memiliki (sense of belonging) terhadap unit usaha tersebut dapat terbangun. Hal ini sekaligus mendorong terciptanya tanggung jawab kolektif dalam mengelola jalannya usaha.
"Koperasi pesantren go public, semua menjadi milik publik, akan berdaya dan terus langgeng, tidak akan hancur," tegas Muhaimin.
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa lingkungan pesantren sejatinya memiliki modal sosial serta ekonomi yang sangat besar untuk mengembangkan berbagai kegiatan usaha produktif.
Jaringan alumni yang luas, ketersediaan sumber daya manusia di lingkungan pesantren, hingga hubungan yang erat dengan masyarakat sekitar merupakan potensi riil yang dapat dikonsolidasikan menjadi kekuatan ekonomi yang masif.
Meski demikian, potensi-potensi tersebut perlu terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektoral yang melibatkan pemerintah, pihak pesantren, masyarakat umum, serta sektor swasta.
Di samping itu, koperasi pesantren juga didorong agar mampu terhubung langsung dengan rantai pasok (supply chain) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat demi memperluas akses pasar.
Ia berharap, melalui pembenahan tata kelola dan sistem kepemilikan yang inklusif ini, koperasi pesantren dapat berkembang jauh melampaui sekadar unit usaha internal. Dengan keterlibatan langsung masyarakat, koperasi diharapkan mampu bertransformasi menjadi wadah ekonomi bersama yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi internal pesantren maupun warga di lingkungan sekitarnya.
