Kinerja Keuangan Moncer, BPKH Pede Jadi Pengelola Dana Haji Berkelas Dunia Tahun Depan
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id — Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mematok target untuk bertransformasi menjadi lembaga pengelola dana haji yang terpercaya dan berkelas dunia pada 2027, bertepatan dengan tahun kelima perjalanan institusi tersebut.
Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, mengungkapkan bahwa transformasi besar ini ditopang oleh sejumlah strategi utama. Di antaranya meliputi perluasan peran kelembagaan, penguatan kapasitas serta kontribusi dalam ekosistem haji, hingga diversifikasi instrumen investasi yang terukur.
"Transformasi ini dilakukan melalui perluasan peran kelembagaan yang didukung penguatan kepercayaan publik dan implementasi tata kelola yang baik," ujar Fadlul dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Fadlul merinci, strategi pengembangan kelembagaan difokuskan untuk meningkatkan kapabilitas internal sekaligus memperkuat posisi tawar BPKH di dalam ekosistem penyelenggaraan ibadah haji. Selain itu, diversifikasi investasi—termasuk ekspansi ke ranah investasi langsung—terus digenjot guna mendongkrak nilai manfaat sekaligus menjaga keberlanjutan jangka panjang dana haji.
Dalam kesempatan tersebut, BPKH juga memaparkan catatan kinerja keuangan yang solid hingga periode 31 Oktober 2026. Berdasarkan laporan tidak terkonsolidasi, total aset BPKH tercatat menembus angka Rp 195,7 triliun, atau mengalami pertumbuhan sebesar 7,7% secara tahunan (year-on-year / yoy).
Baca Juga
Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji Dibahas DPR, Kemenhaj Dorong Penguatan Peran BPKH
Lebih lanjut, rincian kinerja keuangan BPKH per Oktober 2026 menunjukkan dana kelolaan mencapai Rp 188,5 triliun dengan pertumbuhan 6,9% yoy, serta perolehan nilai manfaat yang tercatat sebesar Rp 10,1 triliun. Selain itu, surplus komprehensif BPKH membukukan angka Rp 600 miliar atau meningkat 4,9% yoy, sementara rasio likuiditas wajib berada di level 2,21 kali dengan memperhitungkan komponen uang muka.
Dari total dana kelolaan tersebut, porsi terbesar yakni 98% atau senilai Rp 184,6 triliun berasal dari Dana Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH). Sementara sisanya, yakni Rp 3,9 triliun atau sekitar 2%, merupakan Dana Abadi Umat (DAU).
Dari sisi penempatan dana, BPKH mencatat alokasi yang proporsional untuk menjaga keseimbangan antara imbal hasil dan tingkat likuiditas. Sekitar 80 persen dari total portofolio atau setara Rp 150,3 triliun dialokasikan ke dalam instrumen investasi. Sedangkan 20% sisanya atau Rp 38,3 triliun ditempatkan pada instrumen penempatan jangka pendek maupun menengah.
Fadlul menegaskan, seluruh penguatan kelembagaan dan strategi penanaman modal ini merupakan komitmen berkelanjutan BPKH dalam mengelola dana umat secara transparan, akuntabel, serta memberikan nilai manfaat yang optimal bagi seluruh calon jemaah haji di Indonesia.
