Pakar Usulkan SNI Wajib Berbasis Risiko, Jangan Bebani Pelaku UMKM
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – Pakar Whistleblowing Management System (WBS) Waluyo Marto Wiyoto mengusulkan agar penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib dilakukan berdasarkan pemetaan risiko. Langkah ini diperlukan agar kebijakan standardisasi tidak menjadi beban berlebihan bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurut Waluyo, kewajiban penerapan SNI seharusnya diprioritaskan untuk produk yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan, kesehatan, dan lingkungan. Sementara itu, produk dengan tingkat risiko rendah hingga menengah dapat diarahkan menggunakan standar sukarela atau mekanisme deklarasi kesesuaian.
"Dan di UMKM ada barangkali mungkin kalasannya terlalu banyak bisa menjadi beban. Tapi sebetulnya UMKM yang melihat peluang itu, jadi sebetulnya mungkin peluang ekspor," ucap Waluyo dalam paparannya saat RDPU dengan Komisi VII DPR, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Dia menilai, pemerintah perlu menghindari kecenderungan mewajibkan SNI hanya untuk memperbanyak regulasi. Setiap kebijakan standardisasi harus memiliki dasar pertimbangan risiko dan manfaat yang jelas.
"Jadi, SNI hanya wajib untuk tingkat risiko tinggi, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan. Produk risiko rendah hingga menengah cukup standar sukarela atau deklarasi mandiri," ungkapnya.
Baca Juga
Pakar Soroti Lemahnya Pengawasan SNI, Sertifikasi Dinilai Jangan Cuma Formalitas
Waluyo juga mendorong pemerintah mewajibkan kajian regulatory impact assessment sebelum menetapkan SNI wajib baru. Kajian tersebut diperlukan untuk mengukur dampak kebijakan terhadap biaya kepatuhan pelaku usaha, terutama UMKM yang memiliki keterbatasan sumber daya.
Menurut dia, penerapan standar pada dasarnya tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan konsumen, tetapi juga dapat menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing produk.
Dia mencontohkan, standar kualitas dapat menjadi panduan bagi UMKM yang ingin menembus pasar ekspor. Pelaku usaha dapat mengetahui persyaratan produk yang harus dipenuhi untuk memasuki negara tujuan, termasuk Jepang.
Dengan demikian, standardisasi seharusnya tidak dipandang semata-mata sebagai tambahan kewajiban administrasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas dan memperluas akses pasar.
Waluyo menilai, pemerintah perlu mengombinasikan penerapan standar dengan program pendampingan bagi UMKM. Selain itu, ketersediaan lembaga pengujian dan sertifikasi serta masa transisi yang realistis juga perlu diperhatikan agar pelaku usaha memiliki waktu untuk menyesuaikan proses produksinya.
"Pemerintah perlu mengkaji persyaratan standar yang diterapkan negara tujuan ekspor terhadap produk Indonesia, sekaligus memastikan produk impor yang masuk ke pasar domestik memenuhi ketentuan yang berlaku," terangnya.
