Pakar Soroti Lemahnya Pengawasan SNI, Sertifikasi Dinilai Jangan Cuma Formalitas
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – Pakar Whistleblowing Management System (WBS) Waluyo Marto Wiyoto, menyoroti lemahnya pengawasan terhadap penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI). Menurutnya, sertifikasi produk tidak boleh hanya menjadi formalitas administratif, tetapi harus mampu menjamin kesesuaian produk dengan standar yang telah ditetapkan.
Waluyo menilai, penerbitan sertifikat belum cukup untuk memastikan suatu produk benar-benar memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, dan kualitas. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat pengujian serta pengawasan terhadap produk yang telah memperoleh sertifikasi.
"Untuk meyakinkan apakah benar-benar sertifikasi yang telah dijalankan itu memberikan manfaat, perlu pengujian yang memadai," ujar Waluyo dalam paparannya saat RDPU dengan Komisi VII DPR, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Dia menjelaskan, pengawasan pascapasar menjadi salah satu aspek yang masih perlu mendapat perhatian. Hal ini penting untuk memastikan produk yang beredar tetap memenuhi ketentuan SNI, bukan hanya lolos pada tahap pengujian awal ketika proses sertifikasi dilakukan.
Menurut Waluyo, penguatan pengawasan harus diikuti dengan penegakan hukum yang konsisten. Pemerintah perlu memberikan sanksi dan melakukan penarikan terhadap produk yang terbukti tidak memenuhi ketentuan standar.
Dia juga menekankan pentingnya penerapan standardisasi berbasis risiko (risk-based standardization). Dengan pendekatan tersebut, kewajiban SNI harus diprioritaskan untuk produk yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan, kesehatan, dan lingkungan.
Baca Juga
Menperin Lepas Pengiriman 2,4 Juta Genteng Jatiwangi, Dorong Sertifikasi SNI IKM Lokal
Selain itu, pemerintah perlu melakukan regulatory impact assessment sebelum menetapkan kewajiban SNI baru. Kajian tersebut diperlukan untuk mengukur manfaat regulasi sekaligus dampaknya terhadap biaya kepatuhan pelaku usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Waluyo mengingatkan, penerapan standar jangan sampai justru menjadi beban bagi pelaku usaha. Di sisi lain, standar juga harus dapat menjadi panduan bagi UMKM untuk meningkatkan kualitas produk dan memenuhi persyaratan pasar ekspor.
"Jadi, sebelum SNI baru dikeluarkan atau diperpanjang, harus ada justifikasi pemetaan risiko dan analisis dampak regulasi," jelasnya.
Lebih lanjut, dia mengusulkan penguatan integritas dalam proses sertifikasi melalui digitalisasi data pengujian. Langkah ini diperlukan untuk memastikan keterlacakan sampel uji sejak proses pengambilan hingga keputusan sertifikasi, sekaligus mencegah kemungkinan pengubahan atau pemalsuan hasil pengujian.
"Keberhasilan standardisasi nasional tidak semata-mata diukur dari jumlah standar atau sertifikat yang diterbitkan. Keberhasilan harus dilihat dari manfaat nyata yang dihasilkan bagi perlindungan masyarakat, penguatan inovasi, dan peningkatan daya saing ekonomi nasional," terangnya.
