Petani Minta DSI Tunda Service Fee Ekspor Sawit hingga Kondisi Pulih
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (Popsi) meminta PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) meninjau kembali rencana pengenaan biaya layanan (service fee) terhadap ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan produk turunannya.
Rencana tersebut dinilai berpotensi menambah beban biaya perdagangan sawit nasional, sementara pekebun rakyat saat ini sedang menghadapi tekanan akibat penurunan produktivitas dan pelemahan harga tandan buah segar (TBS) di sejumlah daerah.
Ketua Umum Popsi, Mansuetus Darto, mengatakan bahwa rencana pengenaan service fee muncul pada momentum yang kurang tepat. Industri sawit, khususnya pekebun rakyat, sedang menghadapi tekanan produksi akibat fenomena El Niño. Di sejumlah wilayah terdampak, penurunan produktivitas diperkirakan mencapai 10–15 persen.
‘’Berkurangnya produksi secara langsung mengurangi volume TBS yang dapat dijual petani dan berdampak terhadap pendapatan rumah tangga pekebun,’’ kata Mansuetus Darto dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/11/2026).
Tekanan tersebut juga terlihat dari perkembangan harga TBS di sejumlah daerah. Di Sumatera Utara, harga TBS di 15 kabupaten penghasil pada pertengahan November berada pada kisaran Rp2.650–Rp3.400 per kilogram, dengan harga terendah tercatat di Kabupaten Labuhanbatu Utara sebesar Rp2.650 per kilogram.
Di Kalimantan Barat, harga tertinggi TBS mitra plasma periode II November turun menjadi Rp3.440,93 per kilogram dari sebelumnya Rp3.484,85 per kilogram. Sementara di Riau, harga TBS mitra swadaya untuk kelompok umur sembilan tahun turun menjadi Rp3.719,99 per kilogram pada periode 11–17 November 2026.
Petani sedang menghadapi tekanan dari dua sisi. Produktivitas kebun menurun akibat El Nino, sementara harga TBS di sejumlah daerah juga mengalami pelemahan. Artinya, petani menghadapi pengurangan pendapatan dari sisi volume produksi maupun harga jual.
‘’Dalam kondisi seperti ini, seharusnya pemerintah memperkuat perlindungan ekonomi pekebun, bukan justru menambah komponen biaya baru dalam rantai perdagangan sawit," papar Darto.
Dia mengingatkan jangan sampai kebijakan yang diklaim untuk memperkuat tata kelola ekspor justru melemahkan kemampuan petani mempertahankan produksi. ‘’Ini bukan hanya persoalan pendapatan pekebun hari ini, tetapi juga menyangkut keberlanjutan produksi sawit nasional ke depan," imbuhnya.
Direktur Utama DSI, Luke Thomas Mahony, dalam forum Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2026 di Bali mengungkapkan biaya layanan ekspor melalui platform DSI diperkirakan berada di bawah US$1 per ton. Besaran finalnya direncanakan diumumkan pada Desember 2026, menjelang penerapan sistem tersebut pada 1 Januari 2027.
Popsi mempertanyakan urgensi pengenaan biaya baru tersebut. Pasalnya, industri kelapa sawit selama ini telah menanggung sejumlah kewajiban fiskal dan komponen biaya, termasuk Pungutan Ekspor (PE) dan Bea Keluar (BK). Karena itu, DSI perlu menjelaskan secara terbuka mengapa pembiayaan sistem tata kelola ekspor harus kembali dibebankan melalui biaya per ton komoditas yang diekspor.
"Pertanyaannya sederhana, service fee ini sebenarnya digunakan untuk apa? Apa saja layanan yang diberikan DSI, berapa biaya riil yang dibutuhkan, dan bagaimana pertanggungjawaban penerimaannya? Apakah untuk membiayai sistem, verifikasi, pengawasan, atau menjadi sumber pendapatan perusahaan? Publik dan pelaku usaha berhak mengetahui secara transparan," tegas Darto.
Menurut dia, kalau memang ada kebutuhan pembiayaan untuk membangun sistem, melakukan integrasi data, verifikasi, dan pengawasan ekspor, mengapa tidak terlebih dahulu dibicarakan kemungkinan pembiayaannya melalui penerimaan negara yang sudah ada, termasuk Bea Keluar melalui mekanisme APBN. ‘’Semestinya service fee tersebut dapat diambil dari Bea Keluar sawit dalam APBN," katanya.
