Target 2045, Pemerintah Mau Pangkas Sampah ke TPA Jadi Cuma 10%

BANDUNG, investortrust.id - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan hanya 10% sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir (TPA) pada 2045. Target tersebut akan dicapai melalui pencegahan, pengurangan, dan pengolahan sampah secara bertahap dari hulu hingga hilir.

Direktur Sanitasi Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK) Kementerian PU, Sandhi Eko Bramono menyatakan, saat ini masih banyak sampah segar yang langsung dibuang ke TPA. Ke depan, pemerintah akan mendorong pengolahan sampah sehingga hanya sampah residu yang masuk ke tempat pemrosesan akhir.

"Ke depan itu tahun 2045 kita berharap hanya 10% yang masuk ke landfill atau yang dikenal TPA sampah. Kalau sekarang masih banyak sampah segar masuk ke TPA, maka ke depan secara gradual kita harus melakukan pencegahan, pengurangan, pengolahan," kata Sandhi saat ditemui di sela-sela Asia Pacific Landfill Symposium (APLAS) ke-13, Bandung, Senin (9/11/2026).

Baca Juga

Prabowo Ingin Riset Jadi Solusi Nyata Atasi Karhutla hingga Sampah

Dia mengatakan, upaya mencapai target tersebut tidak bisa hanya dilakukan oleh Kementerian PU maupun Kementerian Lingkungan Hidup (LH). Pemerintah membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terutama dalam hal penganggaran dan pembentukan kelembagaan pengelolaan sampah.

Menurutnya, aspek teknis pengelolaan sampah perlu dibarengi dengan tata kelola dan kemauan politik (political will) dari pemerintah daerah. "Teknis saja tidak cukup, harus dibarengi tata kelola. Ini yang sebenarnya kita dorong dari seluruh kepala daerah untuk membentuk political will," tegas Sandhi.

Sandhi menyoroti pentingnya penegakan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Besaran Biaya Retribusi Pelayanan Pengelolaan Sampah.

Dia berharap aturan tersebut dapat ditegakkan sekaligus mendorong masyarakat mengelola sampah sejak dari sumbernya. Dikatakan Sandhi, pengelolaan sampah dari sumber dapat mengurangi biaya retribusi secara signifikan.

"Harapannya itu bisa ditegakkan. Ditegakkan, terus kemudian juga mendorong masyarakat mengelola sampah di sumber. Karena kalau sampah dikelola di sumber itu retribusi bisa berkurang jauh," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia (IATPI) Endra S Atmawidjaja menyampaikan, transformasi pengelolaan sampah membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari akademisi, pelaku bisnis, asosiasi profesi, masyarakat, hingga pengambil kebijakan.

Dia menjelaskan, pengelolaan sampah perlu dilakukan melalui berbagai jalur pengolahan sesuai dengan karakteristiknya. Sampah organik, misalnya, dapat dimanfaatkan untuk industri pupuk, industri maggot sebagai pakan ternak, maupun pengomposan (composting).

Sementara itu, pengolahan di bagian hilir dapat dilakukan melalui teknologi waste-to-energy (WtE), insinerator, hingga refuse-derived fuel (RDF). "Jadi kita bukan hanya ingin kota kita bersih, tapi sampah kita itu betul-betul bisa terkelola dengan baik dengan berbagai stream. Misalkan stream organik itu bisa industri pupuk, industri maggot ya untuk pakan ternak, kemudian juga composting," papar Endra.

Dia mengatakan, berbagai metode pengolahan tersebut perlu disinergikan agar sampah residu yang masuk ke TPA dapat ditekan hingga 20%, sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah (PP).

Endra menilai, keterlibatan pelaku usaha dan lembaga pembiayaan diperlukan untuk memperkuat tata kelola persampahan. Sejumlah pihak yang mulai terlibat di antaranya PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dalam aspek pembiayaan, Sucofindo dalam penilaian teknologi, serta pelaku usaha di bidang bank sampah, ekonomi sirkular, dan logistik.

Selain itu, IATPI mengembangkan skema sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja yang terlibat dalam pengelolaan sampah, mulai dari pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pembuangan akhir.

Menurut Endra, tenaga kerja yang menangani setiap tahapan pengelolaan sampah perlu memiliki kompetensi dan sertifikasi agar kualitas layanan dapat terjaga.

Anggaran Sampah Daerah Minimal 2%-3%

Dalam kesempatan yang sama, Endra mengusulkan agar pemerintah daerah mengalokasikan minimal 2%-3% dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk pengelolaan sampah.

"Jadi, pengelolaan sampah padat di pemerintah daerah harus menjadi kewajiban dan bagian dari pelayanan publik. Minimal 2%-3% dari total anggaran pemerintah daerah harus dialokasikan untuk pengelolaan sampah," katanya.

Dia menambahkan, pengelolaan sampah merupakan layanan publik wajib sehingga membutuhkan dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah daerah.

Sementara itu, Prof. Kazue Ishii dari Hokkaido University, LSA, mengatakan bahwa fasilitas waste-to-energy dapat membantu mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA sekaligus menghasilkan energi terbarukan.

Dikatakan, pemanfaatan fasilitas tersebut juga dapat mendukung kebutuhan energi untuk aktivitas regional dan meningkatkan ketahanan wilayah ketika terjadi bencana.

"Fasilitas pengolahan sampah menjadi energi akan berkontribusi mengurangi sampah yang masuk ke TPA sekaligus melindungi lingkungan di sekitar lokasi TPA. Selain itu, teknologi ini memiliki manfaat lain, yaitu menghasilkan energi terbarukan untuk kebutuhan kegiatan regional serta meningkatkan ketahanan wilayah ketika terjadi bencana," ujar Ishii.

Dia menggarisbawahi, pengembangan fasilitas pengolahan sampah di Indonesia membutuhkan kolaborasi pemerintah dan swasta, terutama karena keterbatasan anggaran di sejumlah negara berkembang.

Ishii menjelaskan, Jepang memiliki skema subsidi pemerintah untuk membantu pemerintah daerah membangun fasilitas insinerator, waste-to-energy, maupun TPA. Sementara itu, negara berkembang dengan keterbatasan anggaran dapat mengembangkan kemitraan pemerintah dan swasta (public private partnership/PPP) untuk memperoleh sumber pendanaan baru.

"Di negara-negara berkembang yang saya ketahui, anggarannya terbatas. Dalam kondisi ini, diperlukan kemitraan baru antara perusahaan swasta dan pemerintah untuk menghadirkan sumber pendanaan baru dari sektor swasta," jelasnya.

Baca Juga

Wapres Gibran Apresiasi Bank Sampah Cilacap Kelola Jelantah untuk Energi

Selain pembiayaan, dia juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengurangi sampah dan meningkatkan kegiatan daur ulang.

"Tentu saja, keterlibatan publik dan partisipasi masyarakat diperlukan untuk mengurangi sampah atau bekerja sama dalam kegiatan daur ulang. Biaya tertentu juga dapat diberlakukan untuk pembuangan sampah," tutur Ishii.

Di Jepang, masyarakat diwajibkan membeli kantong khusus untuk membuang sampah, baik sampah yang dapat dibakar maupun sampah yang dapat didaur ulang. Menurutnya, sistem serupa dapat dipertimbangkan untuk diterapkan di Indonesia sesuai dengan kebutuhan.

"Di Jepang, kami perlu membeli kantong khusus untuk membuang sampah, baik sampah yang dapat dibakar maupun sampah yang dapat didaur ulang. Tentu saja, penerapan sistem serupa di Indonesia dapat disesuaikan dengan kebutuhan negara," kata Ishii.