2 Tahun Prabowo-Gibran, ATSI Soroti Perizinan Infrastruktur Telekomunikasi

JAKARTA, Investortrust.id - Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menyoroti rumitnya perizinan pembangunan infrastruktur telekomunikasi menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Sinkronisasi kebijakan pemerintah dinilai penting untuk mempercepat pemerataan konektivitas digital menuju Indonesia Emas 2045.

Sekjen ATSI, Merza Fachys mengatakan, infrastruktur telekomunikasi merupakan fondasi utama seluruh aktivitas digital. Karena itu, perluasan jaringan membutuhkan dukungan pemerintah, bukan hanya instruksi kepada operator untuk menjangkau wilayah terpencil dengan harga terjangkau.

“Bahwa pembangunan infrastruktur telekomunikasi ini merupakan tulang punggung dari semua aktivitas digital. Enggak ada infrastruktur telekomunikasi, digital itu enggak jalan,” kata Merza di Surakarta, Jumat (16/10/2026).

Menurutnya, salah satu tantangan utama adalah perbedaan tata kelola perizinan di setiap daerah. Kondisi tersebut menyulitkan operator ketika membangun jaringan di wilayah yang secara geografis sulit dijangkau.

Merza mencontohkan pembangunan kabel serat optik bawah laut yang membutuhkan koordinasi dengan banyak instansi. Proses perizinan yang melibatkan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dinilai perlu disederhanakan melalui satu mekanisme yang terintegrasi.

Selain perizinan, ATSI menyoroti kewajiban analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) untuk pembangunan kabel bawah laut. Merza menilai, kajian lingkungan di lokasi yang sama dapat dikoordinasikan agar tidak perlu dilakukan berulang kali oleh setiap operator.

Baca Juga

Wamenkomdigi: Harmonisasi Pusat-Daerah Jadi Kunci Percepat Infrastruktur Telekomunikasi

“Cukup satu Amdal. Amdal itu biayanya juga mahal,” akui Merza.

Menurutnya, penyelarasan proses Amdal dapat menekan biaya pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Efisiensi tersebut juga berpotensi mempercepat perluasan jaringan ke wilayah yang belum terlayani secara optimal.

ATSI pun mengingatkan, pemerataan konektivitas menjadi pekerjaan penting karena belum seluruh pulau di Indonesia terjangkau jaringan serat optik. "Layanan satelit memang tersedia di sejumlah wilayah, tetapi kapasitasnya masih terbatas dibandingkan kebutuhan konektivitas yang terus meningkat," sambungnya.

ATSI berharap pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah untuk mengatasi hambatan tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pembangunan jaringan telekomunikasi berjalan lebih cepat dan mendukung target Indonesia Emas 2045.

Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) telah menyelesaikan lelang frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz di dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Pemerintah berusaha terus meningkatkan kualitas jaringan 5G dalam tiga tahun ke depan.

Perbaikan kualitas konektivitas

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Angga Raka Prabowo mengatakan, cakupan konektivitas digital Indonesia saat ini telah mencapai lebih dari 90%. Pemerintah kini mengarahkan pembangunan pada peningkatan kualitas agar konektivitas memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Capaiannya sekarang sudah hampir lebih dari 90 persen konektivitas itu sudah ter-cover, tapi kan tadi yang saya sampaikan, kita tidak hanya bicara tentang konektivitas itu sendiri, kita bicara bagaimana kualitasnya lebih baik,” ujar Angga bulan lalu.

Menurutnya, peningkatan kualitas konektivitas membutuhkan sinergi pemerintah dan industri di tengah perkembangan teknologi yang cepat. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk membangun infrastruktur dan ekosistem telekomunikasi digital yang lebih baik.

“Dibutuhkan sinergi antara pemerintah dan industri, hari ini kan kemajuan teknologi juga begitu cepat, nah inilah semangat itu yang sedang kita tumbuhkan,” pungkasnya.