Airlangga: Green Economy dan Digital Development, Twin Engine yang Bakal Dongkrak Pertumbuhan 2-3%

JAKARTA, investortrust.id — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai ekonomi hijau dan pengembangan ekonomi digital dapat menjadi dua mesin penggerak atau twin engine untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Investasi energi bersih, penguatan industri dalam negeri, serta penciptaan pekerjaan berkualitas dinilai berpotensi menghasilkan tambahan pertumbuhan ekonomi sebesar 2–3%.

Potensi tersebut, menurut Airlangga, membutuhkan realisasi investasi dan pelaksanaan kegiatan produksi di Indonesia. Ketersediaan sumber daya alam perlu ditopang pasokan energi yang andal, infrastruktur yang memadai, pembiayaan, serta tenaga kerja terampil agar menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

“Kalau sekarang tanpa energi hijau ini secara masif kita sudah tumbuh 5,45%, maka kalau ini bekerja secara masif, investasinya masuk dan dikerjakan di dalam negeri, maka tambahan 2% sampai 3% pertumbuhan bisa tercipta,” kata Airlangga dalam Seminar Nasional Green Economy 2045 di Hotel Aryaduta, kawasan Tugu Tani, Jakarta, Selasa (29/09/2026). Seminar dalam rangka hari ulang tahun ketiga Investortrust tersebut mengangkat tema “Menjadikan Ekonomi Hijau sebagai Mesin Pertumbuhan Baru Menuju Indonesia Emas yang Inklusif, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan”.

Airlangga menjelaskan, pengembangan ekonomi digital semakin membutuhkan dukungan energi hijau. Pusat data, kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), dan berbagai layanan digital memerlukan pasokan listrik yang andal sekaligus memenuhi tuntutan keberlanjutan. “Jadi, ini twin engine antara green energy dan digital development. Dan green energy dan digital development dua-duanya tidak lewat Selat Hormuz,” ujar Menko berseloroh.

Baca Juga

Airlangga Ungkap Modal US$ 20 Miliar untuk 'Green Economy', RI Bidik Peluang Digital US$ 600 Miliar

Pernyataan itu menggambarkan peluang Indonesia membangun sumber pertumbuhan yang bertumpu pada kemampuan di dalam negeri, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap jalur pasokan energi yang rentan terhadap gangguan geopolitik.

Ekonomi Tumbuh di Tengah Ketidakpastian Global

Mengawali paparannya, Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia masih mampu tumbuh 5,45% di tengah ketidakpastian global. Ia membandingkan capaian tersebut dengan pertumbuhan ekonomi dunia yang disebutnya berada di kisaran 3%, mengacu pada gambaran dari lembaga internasional seperti Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia.

Menurut dia, kemampuan Indonesia mempertahankan pertumbuhan mendekati 5,5% menjadi modal untuk mendorong ekspansi lebih tinggi. Pengembangan sektor baru, terutama ekonomi hijau dan digital, diharapkan memperbesar kapasitas produksi dan investasi nasional.

Airlangga juga menyebut inflasi berada pada angka 3,19%. Dalam penjelasannya, ia menyoroti komoditas emas sebagai salah satu faktor yang memengaruhi perkembangan inflasi, bersamaan dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap investasi emas.

DEFA dan Peluang Ekonomi Digital US$400–600 Miliar

Ekonomi hijau, kata Airlangga, akan menjadi prasyarat penting bagi pembangunan infrastruktur ekonomi digital. Ia menyebut nilai ekonomi digital Indonesia saat ini sekitar US$100 miliar dan memiliki peluang tumbuh lebih besar melalui integrasi regional.

Salah satu pendorongnya adalah Digital Economy Framework Agreement (DEFA), yang menurut Airlangga direncanakan ditandatangani pada KTT ASEAN di Manila pada November mendatang. Ia menjelaskan, nilai ekonomi digital ASEAN dalam skenario business as usual diperkirakan mencapai US$1 triliun. Dengan penguatan kerja sama melalui DEFA, potensinya dapat meningkat menjadi US$2 triliun.

Dalam skenario tersebut, Airlangga melihat peluang nilai ekonomi digital Indonesia mencapai US$400–600 miliar pada 2030. Untuk menangkapnya, kesiapan infrastruktur digital harus berjalan bersama ketersediaan energi hijau.

Keterkaitan itulah yang mendasari pandangannya mengenai dua mesin pertumbuhan Indonesia. Pengembangan energi bersih membuka investasi dan pekerjaan, sementara digitalisasi memperluas kegiatan ekonomi serta permintaan terhadap infrastruktur modern. “Ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk menjadi tuan rumah energi di negeri sendiri,” kata Airlangga menutup paparannya.

Asta Cita dan Target Investasi Rp2.258 Triliun

Airlangga menegaskan bahwa ekonomi hijau merupakan bagian dari arah pembangunan pemerintahan Presiden Prabowo. Ia merujuk Asta Cita kedua yang mencakup swasembada pangan, energi, dan air, serta pengembangan ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Dalam kerangka tersebut, pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 6% pada 2027. Airlangga menyebut pencapaiannya membutuhkan pertumbuhan investasi sekitar 8–9%, dengan sasaran penanaman modal Rp2.258 triliun.

Ia menekankan perlunya kerja keras Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk mengubah peluang menjadi realisasi investasi. Kesiapan proyek dan koordinasi pelaksanaan menjadi penting agar modal yang masuk dapat segera menghasilkan kegiatan produksi dan lapangan kerja.

“Investasi ini PR-nya Pak Menteri Investasi dan Hilirisasi,” ujar Airlangga, seraya mengingatkan jajaran kementerian tersebut mengenai besarnya tanggung jawab pencapaian target.

PLTS 100 GWp dan Penyesuaian RUPTL

Untuk menopang pertumbuhan, Airlangga menempatkan keandalan dan keterjangkauan energi sebagai kebutuhan utama. Ia menyebut kebutuhan listrik Indonesia pada 2030 diperkirakan mencapai 700–800 terawatt jam atau TWh.

Airlangga kemudian menyoroti rencana tambahan kapasitas pembangkit sekitar 69,5 gigawatt atau GW hingga 2034 dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Menurutnya, rencana tersebut perlu disesuaikan dengan arahan Presiden untuk mengembangkan proyek pembangkit listrik tenaga surya sebesar 100 gigawatt peak atau GWp.

“Ini RUPTL-nya mesti direvisi, Pak,” kata Airlangga. Ia menyampaikan bahwa Presiden menginginkan percepatan pengembangan tenaga surya tersebut dalam dua hingga tiga tahun mendatang.

Airlangga membandingkan skala rencana itu dengan kapasitas pembangkit terpasang yang disebutnya sekitar 88 GW. Pengembangan tenaga surya dalam jumlah besar, menurut dia, akan membawa perubahan signifikan terhadap kapasitas dan struktur pasokan listrik nasional.

Meski demikian, GWp pada pembangkit surya merupakan ukuran kapasitas puncak, sehingga tidak langsung menunjukkan jumlah energi yang dapat dipasok terus-menerus. Dalam paparannya, Airlangga juga menekankan kebutuhan sistem penyimpanan energi berbasis baterai untuk mendukung pengembangan pembangkit surya.

Ia berpandangan bahwa percepatan pemanfaatan listrik surya dan baterai dapat membantu memajukan pencapaian emisi nol bersih dari sasaran 2060, bahkan berpotensi lebih cepat 10–15 tahun. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai potensi percepatan, bukan pengumuman perubahan resmi target nasional.

Baca Juga

Kadin Dorong Kolaborasi Indonesia-Swiss di Bidang 'Green Economy' hingga 'Advance Manufacturing'

Transmisi, Smart Grid, dan Listrik Desa

Pembangunan pembangkit perlu diikuti penguatan jaringan transmisi dan smart grid. Airlangga menilai jaringan yang memadai akan membantu industri memperoleh jenis energi yang dibutuhkan, termasuk pasokan listrik bersih.

Ia menyebut rencana pembangunan jaringan sepanjang 47.758 kilometer sirkuit. Infrastruktur tersebut menjadi bagian penting untuk menghubungkan sumber energi dengan pusat permintaan dan kawasan industri.

Pemerintah juga mendorong pemerataan akses listrik melalui program listrik desa. Dalam paparannya, Airlangga menyebut target 1.505 lokasi pada 2025 dan 4.390 lokasi pada 2026.

Menurut dia, pelaksanaan program tersebut diharapkan membawa tingkat elektrifikasi melampaui 99%. Ia juga menyebut peningkatan indeks ketahanan energi menjadi 7,13 dalam pembahasan mengenai penguatan sektor energi.

Airlangga mengingatkan bahwa sektor energi masih menjadi penyumbang emisi yang besar. Karena itu, perluasan akses listrik perlu berjalan bersama perubahan menuju sumber energi yang lebih bersih.

Pusat Data dan Momentum Tiga sampai Empat Tahun

Airlangga menjelaskan, Indonesia memiliki kesempatan besar untuk menarik investasi pusat data dalam tiga hingga empat tahun mendatang. Momentum tersebut dipengaruhi perkembangan AI dan meningkatnya kebutuhan pengolahan serta penyimpanan data.

“Data center ini adalah industri yang momentumnya tiga sampai empat tahun ke depan. Seluruh negara sedang berlomba-lomba,” ujarnya.

Ia memperkirakan kapasitas pusat data Indonesia akan berkembang menuju sekitar 1,5 GW dalam waktu dekat. Airlangga juga menyampaikan perlunya pembaruan informasi mengenai proyek yang dipantau Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Sebagai contoh, ia menyebut pengembangan Nongsa Digital Park yang fase pertamanya telah terserap penuh, sementara ekspansinya sedang diproses. Pertumbuhan pusat data juga berlangsung cepat di Karawang dan Bekasi.

Ketersediaan listrik menjadi faktor penentu untuk menangkap kesempatan tersebut. Karena itu, pembangunan pusat data perlu dipertemukan dengan pengembangan energi bersih, jaringan listrik, dan infrastruktur pendukung.

Hilirisasi dan Momentum Mineral Kritis

Airlangga mengatakan, Indonesia memiliki sumber daya strategis untuk mendukung hilirisasi dan transisi energi, antara lain nikel, timah, bauksit, serta tembaga. Dalam pembahasan sumber daya nasional, ia juga menyebut emas dan batu bara.

Hilirisasi, menurutnya, akan memberikan manfaat lebih besar apabila didukung energi yang bersih, andal, dan terjangkau. Kombinasi tersebut dapat memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

Industri kendaraan listrik menjadi salah satu bidang yang diandalkan. Airlangga menyebut potensi peningkatan nilai tambah lebih dari 60 kali dalam konteks pengembangan rantai industri tersebut. Namun, ia tidak merinci basis perbandingan maupun tahapan pengolahan yang digunakan untuk menghitung angka itu.

Menurut Airlangga, negara-negara Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada menginginkan kerja sama mineral kritis dengan Indonesia. Kebutuhan diversifikasi pasokan membuka ruang bagi Indonesia untuk mengambil peran lebih besar dalam rantai industri global.

Ia menyoroti dominasi Tiongkok pada sejumlah rantai pasok mineral kritis dan memandang ASEAN sebagai kawasan alternatif. Dalam konteks itu, kekayaan bahan baku Indonesia menjadi keunggulan untuk menarik investasi pengolahan. “Inilah the golden moment sebetulnya buat Indonesia untuk bisa dikembangkan,” katanya.

Industri Panel Surya dan Tantangan Tarif

Airlangga juga menyoroti potensi pasir silika untuk mendukung pengembangan industri panel surya di Indonesia. Ia menilai kekayaan bahan baku tersebut membuka peluang memperkuat kemampuan produksi nasional sekaligus memenuhi kebutuhan pembangunan energi surya di dalam negeri.

Namun, penguatan industri juga berhadapan dengan hambatan perdagangan. Airlangga menyebut pengenaan bea masuk hingga 110% oleh Amerika Serikat terhadap produk panel surya dari Indonesia dalam pembahasannya mengenai lonjakan ekspor.

Ia juga menyoroti hambatan tarif 50% dalam perdagangan baja ke Amerika Serikat, Eropa, dan Inggris. Ia menekankan pentingnya kesetaraan perlakuan atau level playing field agar produsen Indonesia dapat bersaing. “Kalau satu negara 50%, sedunia kena 50%, kita masih tetap bisa bersaing. Yang kita enggak bisa bersaing kalau kita kena 50% sendirian,” katanya.

Di tengah tantangan pasar ekspor, Airlangga melihat peluang memperkuat permintaan domestik melalui pengembangan PLTS atap di kawasan dan fasilitas industri. Perluasan pemanfaatan pembangkit surya oleh dunia usaha dapat mendukung pasar bagi industri energi bersih nasional.

Peralihan menuju ekonomi hijau juga membawa kebutuhan keterampilan baru. Airlangga menyebut sektor tersebut diperkirakan dapat mempekerjakan 5,3 juta orang pada 2029.

Menurut dia, potensi penyerapan tenaga kerja itu menjadi salah satu jalur kontribusi ekonomi hijau terhadap pertumbuhan. Manfaatnya akan semakin besar apabila investasi dan kegiatan produksi berlangsung di Indonesia. “Energi hijau ini butuh tenaga kerja yang berbeda, tenaga kerja yang lebih terampil,” ujar Airlangga.

Untuk mendukung kesiapan tenaga kerja, pemerintah melanjutkan program magang bagi lulusan perguruan tinggi dan pelatihan vokasi. Ia menyebut sasaran program vokasi sebanyak 220.000 orang dan program magang 250.000 orang.

Airlangga mengatakan, kelanjutan program-program tersebut juga diusulkan untuk tahun berikutnya. Penyiapan sumber daya manusia diperlukan agar tenaga kerja Indonesia dapat mengisi kebutuhan industri yang berkembang.

JETP, Pendanaan Jepang, dan Realisasi Proyek

Dari sisi pembiayaan, pemerintah mendorong keterlibatan sektor swasta serta penggunaan obligasi hijau atau green bond dan pembiayaan campuran atau blended finance. Instrumen tersebut diharapkan memperluas pilihan pendanaan proyek.

Airlangga menyebut komitmen melalui Just Energy Transition Partnership (JETP) melebihi US$20 miliar untuk Indonesia. Menurutnya, tantangan berikutnya adalah memanfaatkan komitmen tersebut melalui kesiapan proyek dan penyelesaian kesepakatan pembiayaan.

Ia juga menyebut kesiapan pendanaan US$500 juta dari Jepang dalam kerangka kerja sama transisi menuju emisi nol. Sejumlah proyek, menurut dia, telah masuk dalam daftar persiapan atau pipeline.

Airlangga meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM membantu mempertemukan proyek dengan sumber dananya. Ia menekankan perlunya penyelesaian transaksi agar dukungan pembiayaan dapat berlanjut menjadi pelaksanaan proyek.

Pernyataan mengenai komitmen pendanaan tersebut tidak berarti seluruh dana telah dicairkan. Pokok dorongan Airlangga adalah mempercepat proses dari komitmen, persiapan proyek, dan kesepakatan menuju realisasi investasi.

Baca Juga

Dorong Green Economy, Mandiri Institute Usul Insentif bagi Pelaku Usaha yang Hitung Emisi Karbon

Bank Emas dan Perlindungan Kesehatan

Airlangga mengatakan, pemerintah mendorong pengembangan layanan bank emas atau bullion bank melalui Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Menurut angka yang disampaikannya, emas yang berada di Pegadaian mencapai 140 ton, sedangkan di BSI mencapai 20 ton.

Ia menilai perkembangan tersebut menunjukkan besarnya potensi kegiatan ekonomi berbasis emas. Dalam pidatonya, Airlangga tidak merinci apakah angka tersebut mencakup emas simpanan, titipan, pembiayaan, atau keseluruhan layanan terkait emas pada masing-masing lembaga.

Di luar pengembangan investasi, pemerintah juga berupaya menjaga daya beli dan kesehatan masyarakat. Airlangga menyampaikan bahwa pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto mencakup perluasan perlindungan kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Sekitar 282,7 juta orang Indonesia sudah dilayani BPJS Kesehatan. Dengan demikian, cakupan Universal Health Coverage (UHC) melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia telah mencapai 98,62%.

“Ini mencerminkan peran negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat,” kata Airlangga. Dengan dukungan pembiayaan kesehatan tersebut, demikian Menko, Indonesia telah menunjukkan karakter pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan atau welfare state.