Hilirisasi Nikel Indonesia Butuh Integrasi Kebijakan Pusat dan Daerah

JAKARTA, Investortrust.id - Akselerasi hilirisasi mineral di Indonesia dinilai membutuhkan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah agar investasi dan kapasitas industri dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas di wilayah penghasil mineral.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan persoalan hilirisasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan industri membangun fasilitas pengolahan, tetapi juga tata kelola dan koordinasi antarpemangku kepentingan. Menurut Faisal, sejumlah persoalan justru berada di luar kendali korporasi, terutama terkait regulasi, koordinasi lintas lembaga, hingga implementasi kebijakan di daerah.

Baca Juga

Prospek Emas dan Nikel Tertekan, Target Harga Saham ANTM Dipangkas Jadi Segini

“MIND ID bekerja sama dengan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Jadi ini nggak bisa sendiri, karena ada ranah yang bisa diselesaikan dari tataran korporasi, tapi ada yang di tataran kebijakan,” kata Faisal dalam diskusi MediaMIND 2026 di Jakarta, dikutip Jumat (25/9/2026).

Ia mengatakan pemerintah daerah memiliki posisi penting karena lebih memahami kondisi sosial, lingkungan, serta kebutuhan masyarakat di wilayah yang menjadi lokasi aktivitas hilirisasi. Menurut dia, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah perlu diperkuat agar persoalan yang muncul di lapangan dapat ditangani dengan lebih cepat dan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.

Di sisi lain, kapasitas pemerintah daerah masih menjadi tantangan. Keterbatasan kewenangan dan anggaran membuat daerah belum sepenuhnya mampu mengantisipasi berbagai dampak dari aktivitas hilirisasi, termasuk tekanan terhadap lingkungan dan kondisi sosial masyarakat.

Faisal mengatakan dampak tersebut perlu diperhitungkan sejak tahap awal perencanaan investasi. Penurunan kualitas lingkungan maupun terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat merupakan eksternalitas yang berpotensi menimbulkan biaya tambahan apabila tidak diantisipasi sejak awal.

DBH Jadi Instrumen Penguatan Daerah

Faisal juga melihat dana bagi hasil (DBH), yakni penerimaan yang dibagikan pemerintah pusat kepada daerah berdasarkan sumber penerimaan tertentu, sebagai salah satu instrumen yang dapat memperkuat kapasitas fiskal wilayah penghasil mineral. Ia mencontohkan sejumlah daerah di Sulawesi Tengah yang tengah mendorong peningkatan porsi DBH untuk menopang pembangunan di wilayah yang terdampak aktivitas hilirisasi.

“Tapi untungnya sih beberapa daerah yang sekarang sedang mengusahakan untuk peningkatan DBH di Sulawesi Tengah, seperti Morowali itu, sedang mengusahakan itu, jadi ada tambahan dari DBH,” ujarnya.

Berdasarkan data pemerintah, Provinsi Sulawesi Tengah menerima alokasi transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 2,13 triliun pada 2026. Dari jumlah tersebut, DBH mencapai Rp 272,95 miliar. Sektor sumber daya alam masih menjadi salah satu penyumbang utama DBH Sulawesi Tengah, terutama yang berasal dari penerimaan mineral dan batu bara.

Selain persoalan fiskal, integrasi hilirisasi juga menghadapi tantangan dalam melibatkan pelaku usaha lokal. Di Morowali, dari sekitar 5.600 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), baru sekitar 30 yang telah terhubung dengan rantai pasok industri.

Keterhubungan UMKM dengan industri dapat mencakup penyediaan barang maupun jasa yang dibutuhkan perusahaan. Dengan semakin banyaknya pelaku usaha lokal yang masuk ke dalam rantai pasok, aktivitas industri tidak hanya menciptakan permintaan bagi perusahaan besar, tetapi juga membuka ruang bagi bisnis di sekitar kawasan.

Di sisi ketenagakerjaan, pemerintah daerah juga perlu menyiapkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri. Pengembangan pendidikan vokasi dan politeknik berbasis kebutuhan wilayah menjadi salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mempertemukan kebutuhan tenaga kerja industri dengan kemampuan masyarakat setempat.

Morowali menjadi salah satu kawasan utama pengembangan hilirisasi nikel di Indonesia. Wilayah tersebut berkembang sebagai pusat industri pengolahan mineral, antara lain melalui kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).

MIND ID Kembangkan Hilirisasi Terintegrasi

Dalam perkembangan industri tersebut, Holding Industri Pertambangan MIND ID melalui PT Vale Indonesia Tbk (INCO) menjadi salah satu perusahaan yang mengembangkan proyek hilirisasi terintegrasi di Sulawesi.

Baca Juga

Insentif Kendaraan Listrik NMC Dinilai Perkuat Hilirisasi Nikel RI

PT Vale Indonesia Tbk tengah menjalankan Indonesia Growth Project (IGP) yang mencakup pengembangan fasilitas pengolahan di sejumlah wilayah. Proyek tersebut mencakup beberapa lokasi, termasuk Pomalaa, Morowali, dan Sorowako.

Faisal mengatakan koordinasi antarpihak menjadi semakin penting ketika aktivitas hilirisasi berkembang dalam skala besar dan melibatkan berbagai kewenangan. Menurut dia, terdapat ranah yang dapat diselesaikan perusahaan melalui keputusan bisnis dan operasional. Namun, terdapat pula persoalan yang membutuhkan kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Faisal mengatakan pemerintah daerah perlu memiliki kapasitas yang memadai untuk merespons perubahan yang muncul akibat perkembangan industri. Sementara itu, perusahaan tetap perlu berkoordinasi dengan pemerintah dan masyarakat untuk menangani persoalan yang berada di luar ruang lingkup operasional korporasi.