PLTU Afiliasi China di Indonesia Tembus 17,1 GW

JAKARTA, investortrust.id – Ekspansi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang terafiliasi dengan perusahaan China di Indonesia masih menunjukkan pertumbuhan signifikan, meski tren global bergerak sebaliknya. Sejak Presiden China Xi Jinping pada 2021 berkomitmen menghentikan pembangunan PLTU di luar negeri, kapasitas PLTU terafiliasi China yang telah beroperasi di Indonesia mencapai 17,1 gigawatt (GW).

Temuan tersebut tercantum dalam laporan Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) bertajuk Five Years On: China Seeds Overseas Renewables Growth But Coal Ban Gaps Persist. Secara global, proyek PLTU terkait China sebesar 61,5 GW telah dibatalkan sejak komitmen tersebut, yang diperkirakan menghindari emisi 6,4 miliar ton CO2 sepanjang masa operasi.

Baca Juga

Pemadaman Listrik di Jawa, Ketahanan Pasokan Batu Bara PLTU Jadi Sorotan

Indonesia menjadi kontributor terbesar dalam kapasitas PLTU terkait China yang beroperasi sejak komitmen Xi Jinping, jauh di atas Vietnam sebesar 3,8 GW dan Pakistan 3,4 GW. Indonesia juga tercatat memiliki kapasitas PLTU terkait China dalam tahap konstruksi terbesar di antara negara yang dianalisis CREA.

Industry Analyst CREA Syahdiva Moezbar mengatakan tingginya ekspansi PLTU di Indonesia salah satunya dipengaruhi celah regulasi. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik, memang membatasi pembangunan PLTU baru untuk jaringan listrik, tetapi masih memberikan pengecualian bagi proyek strategis nasional dan kegiatan hilirisasi.

“Ekspansi hilirisasi Indonesia, seperti nikel dan aluminium, telah menciptakan kebutuhan energi yang besar. Di sisi lain, keterbatasan jaringan listrik dan pilihan energi yang tersedia dapat mendorong ketergantungan pada PLTU captive,” kata Syahdiva di Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Menurut CREA, kapasitas PLTU captive terafiliasi China di Indonesia melonjak dari 0,3 GW pada 2021 menjadi 12,5 GW pada 2026. Dari kapasitas tersebut, lebih dari 9 GW digunakan untuk industri nikel, sementara sekitar 6 GW terkait dengan industri aluminium serta proyek yang memproduksi nikel dan aluminium. Kawasan industri menyumbang sekitar 2,7 GW.

Indonesia bahkan menampung sekitar 94% dari total kapasitas PLTU captive terafiliasi China yang beroperasi dalam analisis CREA. Dominasi tersebut terutama berasal dari perusahaan swasta China di sektor nikel, sementara perusahaan China yang tercatat di bursa saham banyak terlibat dalam proyek aluminium. Sejumlah BUMN China juga berperan sebagai kontraktor EPC.

Di sisi lain, keterlibatan perusahaan China di sektor energi bersih Indonesia juga mulai berkembang. CREA mencatat terdapat sekitar 13,6 GW proyek PLTA dan 8,2 GW PLTS yang dikembangkan perusahaan China. Namun, sebagian besar proyek tersebut masih berada dalam tahap prakonstruksi dan konstruksi, sedangkan kapasitas yang telah beroperasi baru sekitar 0,5 GW.

Pendiri dan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan investasi China di sektor mineral kritis perlu diarahkan untuk mendukung transisi energi. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah mendorong penggantian PLTU captive dengan pembangkit energi terbarukan di kawasan industri.

Baca Juga

Redupnya Komitmen Pensiun Dini PLTU Dinilai Bakal Hambat Transisi Energi Hijau

“Jika Indonesia ingin meningkatkan nilai tambah mineral kritis maka investasi China harus turut menyediakan sumber pembangkit energi rendah karbon di setiap kawasan industri. PLN juga perlu membantu memperkuat jaringan transmisi agar energi terbarukan dapat masuk ke kawasan industri,” ujar Bhima.

Temuan CREA tersebut menunjukkan tantangan transisi energi Indonesia berada di persimpangan antara ekspansi industri, keterbatasan jaringan listrik, serta kebutuhan energi hijau yang andal dan terjangkau. Di tengah peluncuran Five-Year Plan ke-15 China, CREA menilai penguatan komitmen perlu diarahkan pada pembatalan atau alih fungsi PLTU yang belum dibangun, jalur pensiun pembangkit yang sudah beroperasi, serta perluasan komitmen penghentian pembangunan PLTU ke pembangkit captive.