Backlog Masih 9,29 Juta, Ara Bakal Minta Kadin Buka Data Rumah Komersial
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) bakal mengundang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama para pengembang untuk memaparkan data penyaluran hunian komersial di era Presiden Prabowo Subianto.
Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai penyaluran rumah komersial dari sektor swasta di tengah masih tingginya backlog kepemilikan rumah di Indonesia sebesar 9,29 juta rumah tangga.
Ara mengatakan, pemerintah saat ini memang belum memaparkan data penyaluran maupun akad rumah komersial dari pihak swasta. Oleh karenanya, Kadin dan pengembang akan diundang untuk menyampaikan data tersebut.
"Soal data dari swasta, nanti kita undang ya. Kami memang merencanakan untuk mengundang (developer) dari Kadin, dan akan menyampaikan itu," ungkapnya dalam konferensi pers bersama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI di Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Menurut Ara, Kadin memiliki kedudukan yang diatur dalam Undang-Undang (UU) sehingga data dari sektor swasta nantinya dapat disampaikan secara lebih jelas.
Lebih lanjut, Ara tak menampik, fokus Kementerian PKP selama ini masih diarahkan pada penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Baca Juga
RI-China Perkuat Kerja Sama Perumahan untuk Atasi 'Backlog' Hunian
"Terus terang, selama saya jadi menteri, fokus saya adalah rumah rakyat. Terutama rumah rakyat yang miskin. Rumah rakyat yang MBR," bebernya.
Selain penyediaan rumah MBR, pemerintah juga berfokus pada program bedah rumah dan penanganan kawasan kumuh. "Fokus saya adalah bedah rumah rakyat miskin, masyarakat berpenghasilan rendah. Fokus saya juga adalah kawasan kumuh yang menjadi fokus sekarang," sambung Ara.
Sementara untuk sektor komersial, Ara menyampaikan, pemerintah perlu menjaga iklim investasi agar tetap sehat. Hal itu, katanya, mencakup percepatan perizinan serta pencegahan pungutan liar (pungli) dan tingginya modal awal buntut naiknya harga material bangunan.
"Kalau yang saya pahami, kalau di bidang komersial, yang penting jangan sampai ada pungli-pungli. Jangan sampai ada ekonomi biaya tinggi. Jangan sampai ada pemalakan-pemalakan dalam pengurusan izin dan tanah. Dan regulasinya dibuat yang fair," jelasnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) sebelummnya mencatat masih ada 9,29 juta rumah tangga di Indonesia yang belum memiliki rumah pada 2026. Angka tersebut setara dengan 12,39% dari total rumah tangga secara nasional.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, angka tersebut merupakan backlog kepemilikan rumah atau backlog 1. Jumlah itu turun 350.000 rumah tangga dibandingkan 2025 yang mencapai 9,64 juta rumah tangga atau 13% secara nasional.
"Jumlah backlog 1 pada tahun 2026 sebanyak 9,29 juta rumah tangga atau turunnya sebanyak 350.000 dari tahun sebelumnya," kata Amalia dalam acara Rilis Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026, dikutip dari kanal YouTube BPS Statistics, Kamis (13/8/2026).
Selain backlog kepemilikan rumah, BPS mencatat backlog rumah layak huni atau backlog 2 masih mencapai 18,01 juta rumah tangga. Angka tersebut setara dengan 24,03% dari total rumah tangga nasional.
Jumlah tersebut turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 18,77 juta rumah tangga. "Baik backlog 1 ataupun backlog 2 mengalami perbaikan atau secara angka mengalami penurunan," imbuh Amalia.
Baca Juga
Tekan 'Backlog' hingga Rampungkan Proyek Mangkrak, Dony Oskaria Serius Benahi BUMN Perumahan
Sementara itu, backlog kepemilikan rumah salah satunya ditekan melalui program rumah subsidi menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Pada semester I/2026, realisasi program FLPP mencapai 91.531 unit rumah. Angka tersebut setara dengan sekitar 75,66% dari capaian pada periode yang sama pada 2025.
Adapun untuk backlog rumah layak huni, sepanjang semester I/2026 sebanyak 88.635 unit rumah tidak layak huni mendapatkan bantuan bedah rumah di Indonesia.