Wamendagri Bima Arya: Pemda Jadi Kunci Percepatan Transisi Energi

JAKARTA, investortrust.id — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pemerintah daerah (pemda) memiliki peran strategis dalam mempercepat transisi energi di Indonesia. Menurut dia, komitmen transisi energi perlu diterjemahkan ke dalam program konkret yang memiliki target dan indikator yang terukur.

Bima mengatakan pemda menjadi aktor penting karena memiliki kewenangan atas wilayah, anggaran, serta desain program pembangunan di daerah.

"Dalam hal transisi energi, kuncinya memang pada pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang punya wilayah, pemerintah daerah juga punya anggaran, pemerintah daerah memiliki desain program, dan target Nationally Determined Contribution kita betul-betul ditentukan, dibentuk oleh teman-teman pemerintah daerah," kata Bima saat memberikan keynote speech dalam Forum Dialog Kebijakan Tingkat Tinggi di The Westin, Jakarta, Selasa (15/9/2026) dikutip dari keterangan tertulis.

Menurut Bima, terdapat sejumlah langkah strategis yang dapat dilakukan pemda untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus menekan emisi melalui transisi energi yang berkeadilan.

Pemda Perlu Langkah Strategis demi Perkuat Ketahanan Energi

Pertama, pemda perlu memiliki baseline emisi yang jelas. Hal tersebut dapat dilakukan melalui inventarisasi emisi daerah secara akurat sehingga pemerintah memiliki gambaran mengenai kondisi awal sebelum menetapkan kebijakan.

Kedua, data hasil inventarisasi emisi daerah dapat menjadi kontribusi bagi pemerintah pusat dalam memperkuat basis data emisi nasional. Akurasi data di tingkat daerah dinilai penting untuk menghasilkan gambaran kondisi emisi secara nasional.

Baca Juga

Industri Pertambangan Hadapi Tantangan Geopolitik hingga Transisi Energi

Ketiga, pemda perlu menyusun Rancangan Umum Energi Daerah (RUED) sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Dokumen tersebut diperlukan agar kebijakan energi di daerah dapat berjalan secara terarah dan selaras dengan kebijakan nasional.

Keempat, pemda harus menerjemahkan data dan perencanaan tersebut ke dalam aksi konkret, terutama dengan mengendalikan sektor-sektor yang menjadi sumber emisi. Beberapa di antaranya adalah sektor limbah, transportasi, dan kawasan industri.

"Jadi ketika sudah memiliki data, baseline-nya, maka akan diketahui mana penyumbangnya. Kota-kota besar penyumbangnya pada transportasi misalnya, atau beberapa daerah [adalah] angkot penyumbangnya misalnya, atau beberapa daerah industri pada kawasan industri. Jadi mana yang bisa difokuskan untuk mulai dikerjanya," ujarnya.

Bima juga menekankan pentingnya efisiensi energi serta pengembangan transportasi publik rendah emisi sebagai bagian dari upaya menekan emisi di daerah.

Kelima, pemda perlu melakukan adaptasi berdasarkan karakteristik dan kondisi lokal. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah melalui Program Kampung Iklim untuk meningkatkan ketahanan masyarakat menghadapi dampak perubahan iklim.

Bima mencontohkan inisiatif Ketua RT Taufiq Supriadi Yusuf di Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta, sebagai salah satu praktik baik di tingkat masyarakat.

Menurut Bima, Taufiq tidak hanya menjalankan fungsi administratif sebagai ketua RT, tetapi juga mengembangkan berbagai kegiatan lingkungan dan energi di wilayahnya.

"Mulai dari penghijauan, membuat kolam bertingkat untuk ikan dan lain-lain, mengolah kompos, maggot, bahkan di atasnya ada pembangkit listrik tenaga surya, ada peternakan ayam, dan sebagainya," katanya.

Bima menyebut berbagai kegiatan tersebut dilakukan untuk sekitar 40 rumah. Inisiatif tersebut, kata dia, bahkan mendapat perhatian hingga ke luar negeri.

"(Sebanyak) 40 rumah dia urus dengan sangat maksimal, dan sekarang semuanya datang ke situ, dan beliau, dia diundang ke Cina untuk berbagi," ujar Bima.

Keenam, pemda didorong membuka akses pendanaan iklim melalui kemitraan dengan lembaga pembiayaan. Langkah tersebut diperlukan untuk memperluas sumber pendanaan transisi energi di daerah, tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketujuh, pemda perlu mendorong investasi hijau dengan menarik investasi ke proyek-proyek energi bersih berskala kecil dan menengah di daerah.

Bima menegaskan seluruh langkah tersebut harus bermuara pada aksi yang jelas dan dapat dievaluasi. Komitmen transisi energi, menurut dia, tidak cukup hanya dituangkan dalam visi dan kebijakan tanpa ukuran keberhasilan yang konkret.

"Kami mengharapkan teman-teman kepala daerah untuk menurunkan melalui aksi-aksi yang terukur. Ada targetnya, ada indikatornya," tandasnya.

Forum tersebut turut dihadiri Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud, Wali Kota Probolinggo Aminuddin, Wali Kota Bogor Dedie Abdu Rachim, serta Chief Conservation Officer World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia Dewi Lestari Yani Rizki.