Menteri Ara Ungkap Belum Ada Huntap APBN Terbangun di NTT

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan, belum ada satu pun hunian tetap (huntap) yang dibangun negara menggunakan APBN untuk korban bencana Gunung Lewotobi Laki-Laki serta gempa bermagnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) antar-Kementerian/Lembaga (K/L) terkait Pembangunan Huntap Pascabencana Sumatea-NTT di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Selasa (8/9/2026).

"Sampai hari ini APBN untuk bangun hunian tetap belum ada yang terbangun karena menurut saya proses (administrasi)-nya lama sekali," kata Ara.

Baca Juga

Pemerintah Gandeng Buddha Tzu Chi Bangun 2.603 Huntap Korban Bencana Sumatra Tanpa APBN

Maruarar menilai, kondisi tersebut terjadi meski dirinya telah berkomunikasi dengan Gubernur NTT setidaknya empat kali dalam dua pekan terakhir. Ia meminta jajarannya menjelaskan proses pembangunan huntap yang membuat pembangunan belum berjalan.

Staf Ahli Bidang Pertanahan, Keterpaduan Pembangunan, dan Tata Ruang Kementerian PKP, Teddy Paul H Siagian mengatakan, pihaknya telah mengajukan permohonan alokasi anggaran kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada pertengahan Februari 2026.

Namun, alokasi anggaran tersebut baru turun pada Juni 2026.

"Setelah itu kita melakukan proses perencanaan dan kemudian tender. Sampai saat ini dari 50 paket kita sudah menyelesaikan 34 paket tender dan sisanya rencananya akan kita rampungkan di dua minggu ke depan," papar Teddy.

Menurut Teddy, dari 50 paket tersebut, baru tiga paket pembangunan di Sumatra Barat (Sumbar) yang telah menandatangani kontrak untuk skema APBN.

Di sisi lain, Maruarar meminta pembangunan huntap di NTT dipercepat. Ia menyebut, pihaknya telah menyiapkan 500 huntap untuk segera dibangun di wilayah tersebut. "Ya, 500 hunian tetap untuk dibangun segera di sana," terang Politisi Gerindra itu.

Maruarar menyampaikan, dirinya telah menyiapkan Rp 5 miliar dari kantong pribadi untuk membantu program bedah rumah di NTT. "Ada Rp 5 miliar dari pribadi saya untuk membantu program bedah rumah, satu rumah (alokasinya) Rp 5 juta," ucapnya.

Ia pun meminta pemerintah daerah (pemda) NTT untuk segera menentukan lokasi pembangunan 500 huntap tersebut dengan memastikan status dan kesiapan lahan serta titik pembangunan sesuai aturan perundangan yang berlaku.

Tak hanya itu, Maruarar berkomitmen kepada para kepala daerah untuk berkoordinasi langsung dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) apabila terdapat persoalan tata kelola yang menghambat pembangunan bagi rakyat setempat.

Ia menyatakan, pembangunan 500 huntap tersebut diharapkan dapat dilakukan sebelum warga masih berada di pengungsian saat perayaan Natal 2026. "Jangan lagi nanti mau Natal masih ada (warga) di pengungsian, kasihan mereka. Ya sebentar lagi kan Natal nih tiga bulan lagi. Oktober, November, Desember," tegas Ara.

Kemudian, Menteri Ara meminta pengalaman dalam pembangunan huntap pascabencana di Sumatra menjadi pembelajaran agar keterlambatan serupa tidak terjadi di NTT.

Maruarar juga mengakui masih terdapat kekurangan dalam koordinasi, penyiapan lahan, administrasi, dan tata kelola pembangunan huntap di wilayah-wilayah rentan bencana alam. "Kita masih punya banyak kekurangan dalam mengurus rakyat kita ya, berkoordinasi, menyiapkan lahan dan sebagainya," tandas Ara.

Dalam rapat itu, Ara meminta proses pembangunan ke depan dilakukan dengan administrasi dan tata kelola yang baik, tepat sasaran, berkualitas, serta lebih cepat.

Sebelumnya, Kementerian PKP menargetkan pembangunan 25.606 unit huntap pascabencana hidrometeorologi di Aceh, Sumtra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar) hingga 2027. Dari total tersebut, sebanyak 7.952 unit ditargetkan dibangun pada 2026 dengan tambahan anggaran sekitar Rp 2,219 triliun.

Secara keseluruhan, Aceh mendapatkan alokasi terbesar sebanyak 20.647 unit huntap hingga 2027. Rinciannya, 6.220 unit pada 2026 dan 14.427 unit pada 2027. Sementara Sumut mendapatkan alokasi 919 unit pada 2026 dan 2.788 unit pada 2027. Adapun Sumbar mendapatkan 813 unit pada 2026 dan 439 unit pada 2027.

Baca Juga

1.002 Huntap Selesai, Pemerintah Kejar 24.604 Unit hingga 2027

Untuk 2026, total anggaran pembangunan 7.952 unit huntap di tiga provinsi tersebut mencapai Rp 2,339 triliun. Anggaran itu terdiri dari Rp 1,819 triliun untuk Aceh, Rp 299,38 miliar untuk Sumut, dan Rp 220,51 miliar untuk Sumbar. Adapun pada 2027, pemerintah mengalokasikan Rp 5,067 triliun untuk pembangunan 17.654 unit huntap.

Maruarar menyampaikan, pemerintah telah menyiapkan pembangunan 500 huntap di NTT. Namun, pembangunan belum dapat dilakukan karena masih menunggu kondisi kegempaan berdasarkan rekomendasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Dikatakan Ara, setelah kondisi wilayah dinyatakan sudah aman, Kementerian PKP akan melanjutkan persiapan pembangunan dengan pemerintah daerah, termasuk penyediaan lahan dan akses jalan. "Nanti begitu selesai, siapkan gubernur lahannya, bupati lahannya, jalan, begitu," katanya.