Pramono Anung Mau Terbitkan Obligasi Daerah Buat Biayai Pembangunan Infrastruktur DKI

JAKARTA, investortrust.id — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah bersiap menerbitkan Obligasi Daerah (Jakarta Municipal Bond) sebagai langkah untuk memperluas skema pembiayaan pembangunan infrastruktur strategis jangka panjang.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan rencana pembiayaan alternatif tersebut dalam sambutannya pada acara Jakarta Investment Festival (JIF) Summit 2026 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Jumat (28/8). Saat ini, Pemprov DKI tengah menunggu restu dari pemerintah pusat agar penerbitan surat utang daerah tersebut dapat segera terealisasi.

"Kami sedang bersiap untuk menerbitkan Obligasi Daerah Jakarta. Saya berharap kita bisa mendapatkan izin dari pemerintah pusat, guna membuka jalur baru bagi pembiayaan infrastruktur strategis dan pembangunan perkotaan jangka panjang," ujar Pramono.

Selain menyiapkan obligasi daerah, Pemprov DKI juga menawarkan portofolio 37 proyek investasi strategis senilai Rp 115 triliun atau setara 5 miliar dolar AS kepada para investor internasional dan domestik dalam gelar JIF Summit 2026.

Pramono menjelaskan bahwa puluhan proyek tersebut mencakup berbagai sektor krusial perkotaan. Di antaranya kawasan hunian dan perhotelan, area komersial mixed-use, Transit-Oriented Development (TOD), fasilitas olahraga dan rekreasi, kawasan industri dan logistik, hingga sarana transportasi serta pengembangan kawasan pesisir (waterfront).

"Melalui JIF Summit 2026, kami membuka ruang diskusi yang lebih dari sekadar investasi, melainkan menuju kemitraan, inovasi, dan kolaborasi jangka panjang," tegas Pramono.

Baca Juga

Pramono Tawarkan 37 Proyek Strategis senilai Rp 115 Triliun di JIF Summit 2026

Pramono Anung sebelumnya mengungkap tengah menyiapkan penerbitan obligasi daerah dengan target dana Rp 5,6 triliun. Dana tersebut rencananya dialokasikan untuk dua proyek strategis, yakni pengembangan LRT Jakarta rute Manggarai-Dukuh Atas dan kelanjutan pembangunan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras.

Mantan Sekretaris Kabinet itu mengatakan, penggunaan dana hasil emisi obligasi berkisar Rp 5,6 triliun tersebut terdiri atas sektor transportasi dan kesehatan. "Yang pertama dari angka Rp 5,6 triliun yang diajukan, terdiri atas Rp 2,7 triliun untuk LRT. Sisanya untuk kesehatan yaitu untuk Sumber Waras (Rp 2,9 triliun)," ungkap Pramono saat meninjau kesiapan LRT Jakarta di Manggarai, Jakarta Selatan, Senin (24/8/2026).