Cek, Ini Proyek Tol yang Jadi Prioritas Prabowo di 2027

JAKARTA, investortrust.id — Pemerintah era Presiden Prabowo Subianto menyiapkan pembangunan sejumlah proyek jalan bebas hambatan (tol) di tahun depan. Dalam RAPBN 2027, pemerintah menargetkan pembangunan jalan tol sepanjang 12,3 kilometer (km).

Rencana tersebut tercantum dalam Buku Nota II Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2027 dikutip Rabu (26/8/2026). Alokasi anggaran infrastruktur sebesar Rp 435,49 triliun pada tahun ketiga Prabowo memimpin Indonesia.

Alokasi tersebut terdiri dari anggaran infrastruktur melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp 331,70 triliun, transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 11,58 triliun, serta pembiayaan anggaran sebesar Rp 92,21 triliun.

Untuk mendukung konektivitas, pemerintah menargetkan pembangunan jalan nasional sepanjang 200,4 km, pembangunan jalan tol sepanjang 12,3 km, preservasi rehabilitasi dan rekonstruksi jalan sepanjang 869,2 km, serta pembangunan dan penggantian jembatan sepanjang 2.633,1 meter. Selain itu, pemerintah menargetkan pembangunan flyover, underpass, dan terowongan sepanjang 473,9 meter.

Dalam pembangunan wilayah Jawa pada 2027, pemerintah menyebut penguatan konektivitas metropolitan Jabodetabek dilakukan melalui pembangunan enam ruas jalan tol DKI Jakarta hingga Jalan Tol JORR III dan JORR Elevated. Sementara itu, di Sumatra, pemerintah terus melanjutkan pengembangan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

JTTS dirancang memiliki panjang sekitar 2.812 km yang terbagi dalam 24 ruas dengan estimasi kebutuhan investasi mencapai Rp 538 triliun. Hingga saat ini, sekitar 532 km jaringan JTTS telah beroperasi. Pemerintah menargetkan pembangunan tambahan jalan tol di Trans Sumatera mencapai 1.500 km hingga 2029, sejalan dengan target dalam RPJMN.

Untuk periode 2025-2029, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperkirakan kebutuhan investasi pembangunan jalan tol di Pulau Sumatra mencapai sekitar Rp 288 triliun untuk pengembangan jaringan sepanjang 1.112 km. Kebutuhan tersebut menjadi bagian dari pengembangan JTTS, terutama pembangunan tahap II.

Sejumlah proyek JTTS tahap II yang masih dalam proses pembangunan dan perencanaan antara lain Tol Kayuagung-Palembang-Betung sepanjang sekitar 111,69 km dengan nilai investasi sekitar Rp 14,98 triliun.

Kemudian, Tol Betung-Tempino-Jambi memiliki panjang sekitar 169 km dengan indikasi investasi Rp 23,55 triliun. Pemerintah juga menyiapkan pembangunan Tol Jambi-Rengat sepanjang sekitar 198,13 km.

Untuk mempercepat pembangunan JTTS, pemerintah memberikan dukungan penjaminan kepada PT Hutama Karya (Persero) dalam melaksanakan penugasan pembangunan dan pengoperasian JTTS Tahap I dan Tahap II.

Pemerintah juga telah menerbitkan 11 surat/perjanjian jaminan pemerintah yang terdiri dari 10 surat jaminan pemerintah dan satu perjanjian penjaminan atas satu obligasi global.

Dari pinjaman yang dijamin tersebut, terdapat lima pinjaman yang telah lunas, yakni pinjaman untuk pembangunan ruas Medan-Binjai, Bakauheni-Terbanggi Besar, Palembang-Simpang Indralaya, dan Pekanbaru-Dumai.

Baca Juga

Pemerintah Bakal Pungut Pajak Jalan Tol, Purbaya: Saya Akan Cek

Tak hanya itu, pemerintah telah mengidentifikasi sejumlah risiko dalam pembangunan JTTS, di antaranya ketidakpastian faktor makro yang dapat memengaruhi tingkat bunga dan nilai tukar, realisasi pendapatan tol yang belum mencapai target, serta risiko keterlambatan penyelesaian proyek yang dapat menyebabkan kenaikan biaya investasi.

Untuk mengelola risiko tersebut, pemerintah melakukan pemantauan secara berkala terhadap progres konstruksi JTTS, realisasi lalu lintas harian rata-rata, kondisi likuiditas Hutama Karya, pemenuhan pembayaran kewajiban pinjaman dan obligasi, serta pencapaian financial covenants.

Di sisi lain, Hutama Karya didorong melakukan mitigasi risiko gagal bayar melalui reprofiling pinjaman, optimalisasi pendapatan dan efisiensi biaya operasional.

Khusus risiko nilai tukar atas pendanaan obligasi global, Hutama Karya telah melakukan pencadangan dana dalam mata uang dolar Amerika Serikat (AS) yang disesuaikan dengan nilai pokok pinjaman atau natural hedge.

Selain dukungan penjaminan, pemerintah juga mengalokasikan dana pengadaan lahan untuk proyek strategis nasional melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Dalam RAPBN 2027, pemerintah mengalokasikan dana pendanaan pengadaan lahan PSN melalui LMAN sebesar Rp 8,28 triliun yang bersumber dari APBN. Dana tersebut akan digunakan untuk pengadaan lahan enam PSN jalan tol seluas 4.358.965 meter persegi (m2), satu PSN bendungan seluas 1.582.000 m2, serta satu PSN pangan seluas 23.809.488 m2.

Hingga semester I/2026, realisasi pendanaan pengadaan lahan PSN mencapai Rp 152,36 triliun atas lahan 134 PSN. Dari jumlah tersebut, terdapat 56 proyek jalan tol, 40 proyek bendungan, 10 proyek jalur kereta api, satu proyek pelabuhan, lima proyek irigasi, satu proyek KSPN, satu proyek air baku, dan 20 proyek IKN.

Sementara itu, Kementerian PU mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp 114,6 triliun dalam RAPBN 2027. Angka tersebut turun 3,29% dibandingkan periode sebelumnya sebesar Rp 118,5 triliun.

Baca Juga

40% Jalan Tol Sudah Pakai Aspal Buton, Tahun Depan Ditargetkan 100% untuk Jawa

Pada 2027, sektor Bina Marga diprioritaskan untuk menjaga waktu tempuh di lintas utama jaringan jalan nasional, mempertahankan kemantapan jalan nasional, serta meningkatkan aksesibilitas jalan jalur utama daerah tertinggal dan perbatasan.

Prioritas tersebut mencakup kegiatan yang bersifat committed, seperti Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), pinjaman luar negeri, KPBU availability payment (KPBU-AP), dan Pembayaran Berkala Berdasarkan Layanan (PBBL). Selain itu, terdapat dukungan untuk Pengembangan Kawasan Pangan Terintegrasi serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera.

Pemerintah menargetkan pada 2027 waktu tempuh lintas utama jaringan jalan nasional turun menjadi 1,8 jam per 100 km. Sementara itu, panjang jalan tol yang beroperasi secara kumulatif telah mencapai 1.040 km hingga semester I/2026.