Perkuat 'Seamless Mobility', Terminal Blok M Bakal Disulap Jadi Kawasan 'Mixed-Use'

JAKARTA, investortrust.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta berencana merevitalisasi Terminal Blok M menjadi kawasan mixed-use yang mengintegrasikan fungsi transportasi dengan apartemen, hotel, serta fungsi komersial lainnya. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam memperkuat konsep transit oriented development (TOD) guna mendukung seamless mobility di Jakarta.

TOD Planning Department Head PT MRT Jakarta (Perseroda), Sagita Devi menjelaskan, pengembangan Terminal Blok M akan menjadi tahap lanjutan setelah pembangunan Blok M Hub yang merupakan pengembangan transisi jangka pendek.

"Kalau Blok M Hub itu sendiri sebetulnya pengembangan transisi kita jangka pendek. Sebenarnya pengembangan ke depannya kita akan melakukan revitalisasi terhadap area Terminal Blok M-nya itu sendiri, di mana nantinya juga akan ada pengembangan mixed-use berupa apartemen dan hotel dan fungsi-fungsi komersial lainnya," ungkap Sagita dalam sesi MRTJ Fellowship Program 2026 di Transport Hub Dukuh Atas, Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Menurut dia, revitalisasi tersebut diharapkan menjadi percontohan terminal modern yang lebih mengutamakan pejalan kaki dan dapat menjadi acuan bagi pengembangan terminal lainnya.

Baca Juga

Tarif Transjabodetabek Bakal Dinaikkan, Blok M - Bandara Soetta Tak Lagi Rp 3.500

Sagita menambahkan, konsep serupa juga berpotensi diterapkan di kawasan lain, termasuk Lebak Bulus serta sejumlah stasiun MRT East-West Line yang berada di dekat terminal, seperti Grogol dan Pulogadung.

Dalam pengembangan properti berbasis TOD, MRT Jakarta memanfaatkan aset milik Pemprov Jakarta karena perusahaan tidak memiliki aset selain stasiun. Salah satu aset yang tengah dikembangkan ialah Transport Hub Dukuh Atas dengan fungsi mixed-use berupa hotel dan perkantoran.

"Di MRT sendiri memang tidak punya aset selain stasiun, sehingga salah satu yang kita lakukan dalam pengembangan TOD dari sisi properti itu sendiri adalah dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan aset-aset Pemprov," ujar Sagita.

Untuk segmen hunian, lanjutnya, MRT Jakarta akan menyasar masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT). Dikatakan, kelompok tersebut merupakan masyarakat yang memiliki pendapatan cukup tinggi namun belum mampu membeli hunian di perkotaan.

"Kalau MBR memang sudah diatur di hunian terjangkau pemerintah (skema KPR FLPP). Tapi ini mungkin kita akan menyediakan atau menyasar market untuk teman-teman milenial dan Gen Z yang sebetulnya secara pendapatan cukup tinggi, tapi belum bisa membeli apartemen atau unit yang nilainya Rp 30 atau Rp 40 juta ke atas," terang Sagita.

Ia menyebutkan dalam waktu dekat MRT Jakarta juga akan mulai menyosialisasikan rencana pengembangan kawasan Blok M tersebut kepada publik.

Selain pengembangan kawasan, Sagita menuturkan, MRT Jakarta tengah menjalankan mandat untuk mengelola sembilan kawasan TOD di sepanjang jalur MRT Fase 1 Lebak Bulus-Bundaran HI hingga Fase 2 Thamrin-Kota. Dari jumlah tersebut, lima kawasan telah memiliki dasar regulasi lengkap, yakni Lebak Bulus, Fatmawati, Blok M-ASEAN, Istora Mandiri, dan Dukuh Atas.

"Satu sudah ditetapkan di dalam Kepgub, tapi master plan-nya belum ditetapkan yaitu Bundaran HI. Kemudian untuk Kota Tua, Setiabudi, dan Benhil (Bendungan Hilir) sebetulnya kita sudah ditunjuk sebagai pengelola kawasan, tetapi memang peraturan gubernurnya belum diterbitkan," kata Sagita.

Ia menerangkan, setiap kawasan TOD disusun melalui Panduan Rancang Kota (Urban Design Guideline) yang disusun bersama pemerintah pusat, Pemprov Jakarta, masyarakat, serta pemilik lahan swasta agar pengembangan kawasan di sekitar stasiun berjalan sesuai prinsip kawasan berorientasi transit.