ICEF–IPFE 2026 Digelar, Targetkan 15 Ribu Pengunjung dan Dorong Pengadaan Berbasis Data
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) resmi membuka gelaran Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) dan Indonesia Procurement Forum & Expo (IPFE) 2026 di Grand Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pengembangan Ekspor Kadin Indonesia Juan Permata Adoe menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah harus bertransformasi dari sekadar proses administratif menjadi instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
Mengusung tema "Dari Digitalisasi Menuju Pengadaan Modern: Transformasi Berbasis Data untuk Indonesia Emas", ajang yang berlangsung 29-31 Juli 2026 ini menargetkan kehadiran sekitar 15.000 peserta dan 130 penyedia barang/jasa.
Dalam sambutannya, Juan menyampaikan bahwa belanja pemerintah yang mencapai lebih dari Rp 3.000 triliun per tahun, ditambah kebutuhan investasi infrastruktur menuju Indonesia Emas 2045 yang diperkirakan melampaui Rp 30.000 triliun, merupakan modal besar bagi perekonomian Indonesia.
"Salah satu mesin pertumbuhan tersebut adalah belanja pemerintah. Belanja pemerintah bukan hanya soal membelanjakan anggaran, tetapi bagaimana setiap rupiah APBN dan APBD mampu menjadi investasi yang menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri nasional, menghidupkan UMKM, mendorong inovasi, dan memberikan kepastian pasar bagi dunia usaha," tegas Juan.
Baca Juga
Kadin menyambut positif langkah LKPP dalam memodernisasi pengadaan melalui penguatan Katalog Elektronik (e-Katalog) berbasis data. Namun, Kadin juga menyoroti sejumlah tantangan di lapangan, seperti kendala sertifikasi, keterbatasan modal kerja, serta minimnya literasi digital yang masih dialami oleh UMKM dan pelaku usaha daerah.
Transformasi pengadaan nasional diharapkan tidak berhenti pada digitalisasi pasar domestik semata, tetapi juga menjadi pijakan bagi pelaku usaha nasional untuk masuk ke rantai pasok global (global supply chain). Guna mencapai sasaran tersebut, Kadin Indonesia menetapkan tiga komitmen utama.
Pertama, memperkuat sinergi bersama LKPP guna menciptakan iklim usaha yang sehat, kompetitif, dan transparan. Kedua, memperluas partisipasi UMKM, koperasi, serta industri daerah dalam rantai pasok pengadaan, sekaligus meningkatkan daya saing mereka. Ketiga, mengoptimalkan pengadaan pemerintah sebagai instrumen untuk menarik investasi, memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah, dan menyiapkan pelaku usaha go-global.
Lebih lanjut, Kadin menegaskan bahwa forum ICEF dan IPFE 2026 tidak boleh sekadar menjadi pameran seremonial, melainkan sebuah marketplace kolaborasi nasional yang menghasilkan dampak terukur. Dalam 6 bulan ke depan, Kadin mendorong terealisasinya kesepakatan business matching skala besar serta peningkatan signifikan jumlah UMKM dan koperasi daerah yang terdaftar di e-Katalog.
Kadin percaya bahwa ketika pemerintah, pelaku usaha, lembaga pembiayaan, investor, dan asosiasi profesi berjalan bersama dalam pengadaan tidak lagi menjadi biaya pembangunan melainkan menjadi penggerak pembangunan. Menurut Juan, Indonesia Emas 2045 tidak hanya dibangun oleh besarnya anggaran.
"Indonesia Emas dibangun oleh kolaborasi. Kolaborasi antar kementerian, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, kolaborasi antar regulator dan pelaku usaha, kolaborasi antar industri dengan UMKM, dan kolaborasi antara kebijakan yang baik dengan eksekusi yang profesional. ICEF dan IPFE 2026 menjadi bukti bahwa kolaborasi tersebut dapat diwujudkan," tutur Juan.
Baca Juga
Sambangi Menteri PPPA, Kadin Usung Kolaborasi ‘Care Economy’
Selama tiga hari penyelenggaraan, ICEF–IPFE menghadirkan beragam agenda, mulai dari talkshow, temu bisnis, bimbingan teknis (bimtek), hingga sertifikasi profesi yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi pelaku pengadaan sekaligus membuka peluang bisnis baru bagi sektor swasta.
ICEF–IPFE 2026 menargetkan kehadiran 15.000 pengunjung yang berasal dari berbagai instansi pemerintah, antara lain Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP), Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), serta Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).
Kehadiran instansi pemerintah seluruh Indonesia pengambil keputusan tersebut menjadikan ICEF–IPFE sebagai salah satu platform paling strategis bagi perusahaan untuk memperkenalkan produk dan jasa kepada pasar pengadaan pemerintah.
Pameran akan menempati gross area seluas 1.800 meter persegi dengan area pameran 1.023 meter persegi. Sebanyak 50 booth akan diisi oleh 39 peserta pameran, terdiri atas 29 perusahaan dan 10 lembaga, yang menampilkan berbagai inovasi. Berbagai produk, layanan, dan solusi teknologi akan diperkenalkan sebagai bagian dari upaya mendukung transformasi pengadaan barang dan jasa pemerintah menuju sistem yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Salah satu daya tarik utama ICEF–IPFE adalah kesempatan bagi pelaku usaha untuk bertemu langsung dengan buyer dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Melalui forum temu bisnis, peserta dapat mempresentasikan produk dan jasa secara langsung kepada para pengguna anggaran serta pejabat pengadaan dari berbagai daerah di Indonesia. Ajang ini juga membuka peluang bagi perusahaan untuk memperluas akses ke e-catalog pemerintah maupun sistem pengadaan BUMN yang terus berkembang.
ICEF–IPFE menjadi panggung bagi produk-produk unggulan nasional untuk tampil di hadapan ribuan pengambil keputusan sektor publik. Selain ruang pameran fisik, penyelenggara juga menghadirkan etalase digital yang memungkinkan peserta memperkenalkan inovasi produk dan solusi jasa secara lebih luas.
Produk dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tinggi akan memperoleh perhatian khusus sebagai bentuk dukungan terhadap implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.
Berpartisipasi dalam ICEF–IPFE bukan sekadar membuka peluang penjualan produk dan jasa. Keikutsertaan dalam forum nasional ini juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat reputasi perusahaan di hadapan pemerintah maupun publik.
Melalui eksposur yang luas, pelaku usaha dapat meningkatkan kepercayaan calon pengguna, memperluas jaringan kemitraan, serta menunjukkan kesiapan menjadi bagian dari transformasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan mempertemukan ribuan pengambil keputusan, penyedia barang dan jasa, serta berbagai pemangku kepentingan, ICEF–IPFE 2026 diharapkan menjadi katalisator lahirnya kolaborasi baru, memperluas pemanfaatan produk dalam negeri, sekaligus mempercepat terwujudnya sistem pengadaan modern yang mendukung visi Indonesia Emas 2045.