Koperasi Merah-Putih akan Lebih Efektif Jika Merangkul Indomaret dan Alfamart

“Warisan terbesar Presiden Prabowo bukanlah 80.000 badan hukum koperasi, melainkan lahirnya ekosistem ekonomi desa yang benar-benar meningkatkan Nilai Tukar Petani, memperkuat UMKM, dan menyejahterakan rakyat. Untuk mencapai tujuan sebesar itu, kolaborasi jauh lebih bernilai daripada kompetisi.”

JAKARTA, investortrust.id — Membangun 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) bukan pekerjaan yang bisa diselesaikan seperti kisah Bandung Bondowoso yang konon membangun seribu candi dalam semalam. Dalam dunia nyata, membangun jaringan distribusi nasional adalah pekerjaan yang memerlukan waktu puluhan tahun, investasi yang sangat besar, teknologi, sumber daya manusia yang kompeten, tata kelola yang baik, dan proses belajar yang panjang. Sedangkan Presiden Prabowo Subianto, penggagas KDKMP, dipilih rakyat untuk lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk lima tahun berikut atau selama-lamanya sepuluh tahun. Waktu efektif bagi pemerintahan Prabowo tinggal satu setengah tahun.

Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan arah yang tepat. Dalam pidato pada Puncak Hari Koperasi Nasional ke-79, 12 Juli 2026, Presiden menegaskan bahwa KDKMP harus menjadi pusat kegiatan ekonomi terintegrasi di perdesaan. Artinya, koperasi tidak hanya menjadi penyalur pupuk bersubsidi, LPG, minyak goreng, dan berbagai bantuan pemerintah. KDKMP juga harus menjadi penyerap hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan produk UMKM, sekaligus menyediakan kebutuhan pokok masyarakat, layanan logistik, pergudangan, pembiayaan, hingga pemasaran. Di perdesaan, kehadiran KDKMP harus mampu menaikkan Nilai Tukar Petani (NTP).

Konsep KDKMP sangat tepat. Persoalannya adalah bagaimana mewujudkannya. Membangun institusi baru jauh lebih mahal dibandingkan memanfaatkan institusi yang telah bekerja secara efisien. Organisasi akan mencari cara yang paling efisien untuk menekan biaya transaksi. Dalam konteks distribusi nasional, biaya tersebut meliputi pembangunan gudang, armada logistik, sistem informasi, pergudangan, pengendalian persediaan, hingga jaringan pemasok.

Dalam masa lima tahun pemerintahan Presiden Prabowo, target KDKMP tidak mungkin tercapai. Apalagi yang menjadi ukuran bukan hanya jumlah koperasi, melainkan tingkat kesejahteraan rakyat sebagai dampak kehadiran koperasi. Hari ini, 18 Juli 2026. Waktu efektif pemerintah untuk menjalankan program Presiden tinggal satu setengah tahun. Indonesia di awal 2028 sudah dalam suasana pemilu.

Baca Juga

Prabowo di Harkopnas ke-79: Koperasi Itu Alat Orang Miskin

Dua ritel modern membutuhkan waktu lebih dari 35 tahun. Indomaret membutuhkan perjalanan sekitar 39 tahun, sedangkan Alfamart sekitar 38 tahun, untuk membangun lebih dari 44.000 gerai secara gabungan, puluhan pusat distribusi, sistem logistik modern, teknologi informasi, serta jaringan pemasok yang menjangkau hampir seluruh pelosok Indonesia. Ekosistem tersebut bukan dibangun dalam satu periode pemerintahan, melainkan melalui investasi yang konsisten selama hampir empat dekade.

Data Kementerian Koperasi menunjukkan, hingga pertengahan Juli 2026, sebanyak 83.000 KDKMP telah mengantongi badan hukum. Dari jumlah tersebut, 15.845 koperasi telah memiliki bangunan fisik lengkap berupa gudang, gerai usaha, dan fasilitas pendukung, sementara 19.539 koperasi lainnya masih dalam tahap pembangunan. Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi telah memiliki fasilitas fisik pada awal Agustus 2026, bersamaan dengan penempatan para manajer koperasi yang telah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan.

Ini adalah angka yang dilaporkan kepada Presiden. Dalam kenyataan, sebagaimana dilaporkan media massa, KDKMP yang berjalan efektif masih hitungan jari. Pengurus koperasi di berbagai daerah yang sudah dipilih masih bingung. Mereka tidak tahu kegiatan yang harus mereka lakukan. Jika KDKMP adalah koperasi produksi, produk apa yang hendak dikembangkan? Yang nyaring terdengar dalam sepekan terakhir adalah “KDKMP bukan bisnis ritel modern”.

Mari kita simak pernyataan Presiden Prabowo Subianto pada puncak peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (12/07/2026), Presiden menegaskan bahwa DKMP tidak hanya akan berfungsi sebagai penyalur berbagai program pemerintah, tetapi dirancang menjadi pusat ekonomi desa yang terintegrasi. Model bisnis koperasi yang dikembangkan pemerintah mencakup distribusi kebutuhan pokok, penyediaan pembiayaan, logistik, pemasaran hasil produksi masyarakat, hingga pelayanan kesehatan dasar. Dengan konsep tersebut, koperasi diharapkan menjadi instrumen utama pemerataan ekonomi sekaligus penggerak pertumbuhan dari desa.

KDKMP akan dikembangkan menjadi pusat kegiatan ekonomi terintegrasi di perdesaan, bukan sekadar koperasi konvensional. Konsep tersebut menunjukkan bahwa KDKMP tidak hanya berfungsi sebagai penyalur berbagai program pemerintah dan penyerap (offtaker) hasil produksi petani, nelayan, peternak, serta pelaku UMKM, tetapi juga menjadi pusat distribusi kebutuhan pokok, logistik, pembiayaan, penyimpanan, hingga pemasaran produk masyarakat desa.

Jika model bisnis ini dijalankan secara utuh, KDKMP pada akhirnya akan memasuki ruang yang selama ini diisi oleh jaringan ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart. Kedua perusahaan tersebut telah membangun ekosistem distribusi nasional selama hampir empat dekade. Indomaret membutuhkan perjalanan sekitar 39 tahun, sedangkan Alfamart sekitar 38 tahun, untuk membangun puluhan ribu gerai, pusat distribusi, sistem logistik, teknologi informasi, serta jaringan pemasok yang menjangkau hampir seluruh Indonesia.

Yang sering terlupakan, Indomaret dan Alfamart bukan semata-mata milik para pendiri atau konglomerat. Kedua jaringan tersebut juga berkembang melalui sistem waralaba (franchise) yang melibatkan ribuan pengusaha lokal di berbagai daerah. Dengan demikian, keberhasilan kedua perusahaan juga mencerminkan partisipasi masyarakat dalam membangun jaringan distribusi nasional yang efisien dan berdaya saing.

Karena itu, muncul pandangan agar pemerintah tidak harus membangun seluruh ekosistem distribusi dari nol. Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah menjalin kemitraan strategis antara KDKMP dengan jaringan ritel modern yang telah memiliki pengalaman, sistem logistik, teknologi, dan rantai pasok yang matang. Bentuk kerja sama tersebut dapat berupa pengelolaan logistik, distribusi barang kebutuhan pokok, pengembangan gerai, digitalisasi, maupun pembinaan manajemen koperasi.

Dalam perspektif jangka panjang, berbagai alternatif, termasuk model investasi, kemitraan yang lebih erat, konsolidasi usaha, hingga bentuk kerja sama korporasi lainnya, dapat menjadi bahan kajian apabila dinilai mampu mempercepat tercapainya tujuan KDKMP sebagai pusat ekonomi desa. Setiap opsi tentu memerlukan kajian mendalam dari sisi hukum, persaingan usaha, tata kelola, dan kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan utama pengembangan KDKMP bukanlah menciptakan pesaing baru bagi ritel modern, apalagi mematikannya, melainkan membangun sistem distribusi nasional yang lebih efisien, memperpendek rantai pasok, meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku UMKM, serta menghadirkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Jika tujuan tersebut dapat dicapai melalui kolaborasi antara koperasi, BUMN, swasta, dan masyarakat, maka manfaat akhirnya akan kembali kepada rakyat.

Pemerintah perlu mempertimbangkan kemitraan strategis dengan jaringan ritel modern. Bentuknya tidak harus berupa kepemilikan ataupun pengambilalihan. Yang jauh lebih realistis adalah memanfaatkan kompetensi yang telah dimiliki sektor swasta dalam bidang logistik, distribusi, digitalisasi, manajemen inventori, pengadaan barang, pelatihan sumber daya manusia, hingga pengembangan gerai.

Pendekatan semacam ini dikenal luas dalam teori public-private partnership (PPP). Pemerintah menetapkan tujuan sosial, sementara sektor swasta menyumbangkan efisiensi operasional, teknologi, dan pengalaman bisnis. Bukankan Presiden acap mengumandangkan pentingnya Indonesia Incorporated?

Banyak negara memanfaatkan pendekatan ini untuk mempercepat pembangunan infrastruktur maupun layanan publik tanpa harus membangun seluruh kapasitas dari awal. KDKMP tetap dapat menjalankan fungsi sosial yang diamanatkan Presiden, seperti menyalurkan pupuk bersubsidi, LPG, bantuan sosial, maupun menjadi offtaker hasil produksi petani. Namun, pada saat yang sama, koperasi juga dapat belajar mengelola toko, gudang, rantai pasok, distribusi, dan teknologi informasi dari pelaku yang telah terbukti berhasil.

Baca Juga

Prabowo: Koperasi Merah Putih Dibentuk untuk Membebaskan Jutaan Petani di 81 Ribu Desa dari Rentenir

Kolaborasi semacam itu justru sejalan dengan semangat koperasi modern. Di Jepang, Belanda, Selandia Baru, maupun Korea Selatan, koperasi berkembang bukan karena menutup diri dari dunia usaha, melainkan karena mampu membangun jejaring dengan industri, perbankan, lembaga riset, dan perusahaan logistik sehingga menghasilkan skala ekonomi yang lebih besar.

Blueprint Harus Jelas

Karena itu, tujuan pembangunan KDKMP seharusnya bukan menciptakan pesaing baru bagi Indomaret dan Alfamart. Yang jauh lebih penting adalah membangun ekosistem distribusi nasional yang mampu memperpendek rantai pasok, meningkatkan posisi tawar petani, memperluas akses pasar bagi UMKM, menurunkan biaya logistik, dan menghadirkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

Setiap bentuk kemitraan harus dirancang secara hati-hati dengan memperhatikan aspek hukum, persaingan usaha, tata kelola, serta perlindungan terhadap kepentingan anggota koperasi. Namun, menutup pintu kolaborasi justru berisiko membuat pemerintah mengulang investasi yang selama puluhan tahun telah dibangun oleh sektor swasta.

Keberhasilan Koperasi Merah Putih tidak akan ditentukan oleh seberapa cepat gedung koperasi berdiri atau berapa banyak koperasi yang diresmikan. Keberhasilannya akan diukur dari kemampuan koperasi meningkatkan pendapatan petani, memperkuat UMKM, menekan biaya distribusi, menjaga harga pangan tetap terjangkau, serta membangun ekonomi desa yang benar-benar mandiri.

Membangun institusi ekonomi nasional tidak pernah sesederhana legenda Bandung Bondowoso. Ia membutuhkan visi yang jelas, cetak biru yang matang, tata kelola yang profesional, dan keberanian untuk berkolaborasi dengan semua kekuatan ekonomi bangsa. Jika seluruh potensi tersebut dapat disinergikan, Koperasi Merah Putih berpeluang menjadi salah satu warisan ekonomi terbesar Indonesia bagi generasi mendatang.

KDKMP ditargetkan menjangkau sekitar 80.000 desa dan kelurahan se-Indonesia dan ini memerlukan blueprint dan road map yang jelas agar memiliki arah pengembangan yang terukur. Cetak biru diperlukan untuk menjelaskan model bisnis koperasi, tahapan pengembangan, sumber pendapatan, tata kelola, hingga indikator keberhasilan sehingga seluruh koperasi memiliki acuan yang sama dalam menjalankan usahanya.

Blueprint juga penting karena KDKMP tidak hanya diproyeksikan sebagai penyalur berbagai program pemerintah, tetapi juga sebagai pusat ekonomi desa yang mengintegrasikan fungsi distribusi, logistik, pembiayaan, penyimpanan, serta pemasaran hasil produksi petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM. KDKMP sebagai pusat kegiatan ekonomi perdesaan yang terintegrasi perlu ditulis dengan huruf tebal agar tidak disalahpahami.

Dengan blueprint, pemerintah dapat menetapkan tahapan pengembangan secara bertahap, mulai dari distribusi kebutuhan pokok dan barang bersubsidi, berkembang menjadi offtaker hasil produksi masyarakat, hingga akhirnya menjadi ekosistem ekonomi desa yang mandiri dan berkelanjutan. Menyimak penjelasan Presiden Prabowo Subianto, kita dapat memahami dengan jelas bahwa KDKMP tidak hanya dimaksudkan sebagai penyalur bantuan pemerintah dan offtaker produk koperasi.

Desa Koperasi dan NTP

Saya membayangkan satu desa satu koperasi. Bentuk koperasi disesuaikan dengan mata pencaharian mayoritas rakyat. Jika mayoritas rakyat desa adalah petani sawah, palawija, dan hortikultura, maka produk-produk inilah yang dijual di koperasi. Di desa dengan mayoritas penduduknya berternak, maka yang dibantu oleh koperasi adalah ternak.

Pemerintah perlu menerjunkan pendamping koperasi yang memiliki keahlian di bidangnya. Sebutlah ahli pertanian untuk meningkatkan kualitas produksi produk pertanian. Tomat dan kentang yang dijual di koperasi, misalnya, memiliki ukuran yang seragam dan diletakkan dengan teratur untuk display. Produk yang banyak bisa langsung dikirimkan ke luar desa. Setiap produk memiliki standar.

KDKMP didorong menjadi pemasok kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yakni dapur yang dibentuk pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN)⁠ untuk melaksanakan Program Makan Bergizi (MBG). SPPG bertugas memproduksi, mengemas, dan mendistribusikan makanan bergizi kepada penerima manfaat, terutama peserta didik, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Baca Juga

Prabowo: Era Neoliberalisme Berakhir, Koperasi Jadi Motor Kebangkitan Ekonomi Rakyat

Yang dijual di koperasi tidak cukup hanya produk rakyat desa. Mereka membutuhkan berbagai produk pabrikan seperti sabun, gula, susu, mie, hingga pakaian. Di koperasi yang terintegrasi seperti ini, Nilai Tukar Petani (NTP) bisa dibantu untuk ditingkatkan. Indomaret dan Alfamart yang sudah memiliki rantai pasok yang baik akan membantu menurunkan harga barang pabrikan.

Pemerintah hanya mampu menurunkan harga pupuk, LPG, dan semua produk bantuan pemerintah. Tidak dengan barang pabrikan. Di sini, jaringan peritel modern seperti Indomaret dan Alfamart yang sudah terbentuk layak dikolaborasi dengan KDKMP.

Fungsi KDKMP tidak berhenti sebagai penyalur subsidi pemerintah dan pembeli hasil produksi masyarakat. Jika koperasi hanya menjalankan dua fungsi tersebut, dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan anggota berpotensi belum optimal. Koperasi akan lebih berperan sebagai pelaksana program pemerintah daripada berkembang sebagai badan usaha milik anggota yang mampu menciptakan nilai tambah secara berkelanjutan.

Dalam ekonomi pertanian, keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya diukur dari banyaknya gabah yang berhasil diserap atau besarnya subsidi yang disalurkan. Indikator yang jauh lebih penting adalah NTP. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan NTP sebagai indikator utama untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani.

NTP merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dari penjualan hasil pertanian dengan indeks harga yang mereka bayarkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga dan biaya produksi. Semakin tinggi NTP, semakin besar daya beli petani karena pendapatan yang diterima meningkat lebih cepat daripada pengeluarannya. Sebaliknya, NTP di bawah 100 menunjukkan bahwa biaya hidup dan biaya produksi meningkat lebih cepat dibandingkan pendapatan petani, sehingga kesejahteraan mereka menurun.

Apabila tujuan utama KDKMP adalah meningkatkan kesejahteraan petani, maka koperasi tidak cukup hanya menaikkan harga jual hasil panen melalui fungsi offtaker. Koperasi juga harus mampu menurunkan biaya yang dikeluarkan petani, baik untuk kebutuhan produksi maupun kebutuhan rumah tangga. Dengan kata lain, peningkatan NTP harus dilakukan dari dua sisi sekaligus: menaikkan pendapatan dan menekan pengeluaran.

Di sinilah muncul ruang pengembangan KDKMP dengan merangkul Indomaret dan Alfamart? Mengapa koperasi desa tidak sekaligus menjadi pusat perdagangan atau ritel anggota yang menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari, pupuk non-subsidi, alat pertanian, benih, pakan ternak, obat-obatan pertanian, hingga produk-produk pabrikan dengan harga yang lebih efisien? Jika fungsi tersebut dijalankan, koperasi tidak hanya memperoleh margin usaha tambahan, tetapi juga membantu menurunkan biaya hidup anggota. Dampaknya bukan hanya pada peningkatan pendapatan koperasi, melainkan juga pada kenaikan NTP dan daya beli masyarakat desa.

Model seperti ini bukan sesuatu yang baru. Banyak negara telah membuktikan bahwa koperasi dapat berkembang menjadi ekosistem bisnis yang terintegrasi. Di Jepang, misalnya, Japan Agricultural Cooperatives (JA Group) bukan hanya membeli hasil panen petani. JA menyediakan pupuk, benih, alat pertanian, pembiayaan, asuransi, layanan perbankan, hingga mengoperasikan supermarket yang menjual kebutuhan rumah tangga masyarakat. Dengan model tersebut, koperasi memperoleh keuntungan dari berbagai lini usaha sekaligus meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Di Korea Selatan, National Agricultural Cooperative Federation (NongHyup) berkembang menjadi salah satu kelompok koperasi terbesar di dunia. Selain menyerap hasil produksi petani, NongHyup mengelola jaringan supermarket, distribusi pangan, perbankan, asuransi, logistik, hingga perdagangan ekspor. Keuntungan dari berbagai unit usaha tersebut kembali kepada anggota dalam bentuk pelayanan yang lebih murah dan pembagian hasil usaha.

Sementara itu, di Finlandia, S Group tumbuh menjadi jaringan ritel koperasi terbesar di negara tersebut dengan ribuan gerai supermarket, SPBU, hotel, restoran, dan layanan lainnya. Seluruh keuntungan usaha dikembalikan kepada anggota melalui sistem bonus dan harga yang lebih kompetitif. Di Swiss, koperasi Coop Switzerland dan Migros bahkan menjadi pemain utama dalam industri ritel nasional, membuktikan bahwa koperasi dapat bersaing dengan perusahaan swasta tanpa kehilangan jati dirinya sebagai organisasi ekonomi milik anggota.

Baca Juga

Menkop Ferry Bakal Resmikan Pabrik CPO Milik Koperasi Agustus Mendatang

Pengalaman internasional tersebut menunjukkan bahwa koperasi modern tidak berhenti sebagai lembaga pemasaran hasil pertanian. Koperasi berkembang menjadi ekosistem ekonomi anggota, mulai dari penyediaan sarana produksi, pembiayaan, pemasaran hasil, pengolahan produk, logistik, hingga perdagangan ritel. Dengan demikian, koperasi memperoleh sumber pendapatan yang beragam sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya secara menyeluruh.

Dalam konteks Indonesia, pertanyaan berikutnya adalah apakah pembangunan jaringan ritel KDKMP harus dimulai dari nol? Indonesia sebenarnya telah memiliki infrastruktur ritel yang luas melalui jaringan minimarket modern seperti Indomaret dan Alfamart. Sebagian gerai memang dimiliki langsung oleh perusahaan induk, tetapi ribuan lainnya beroperasi melalui skema waralaba (franchise) yang melibatkan pengusaha lokal.

Karena itu, tidak tertutup kemungkinan pemerintah mengkaji berbagai skema kemitraan antara KDKMP dengan jaringan ritel modern, atau bahkan mengembangkan model koperasi ritel desa secara bertahap berdasarkan kelayakan bisnis dan kebutuhan masing-masing daerah. Tentu saja, gagasan tersebut memerlukan kajian mendalam, termasuk dari aspek persaingan usaha, investasi, tata kelola, dan keberlanjutan bisnis.

Efektivitas KDKMP tidak seharusnya diukur hanya dari jumlah koperasi yang terbentuk atau banyaknya bantuan pemerintah yang berhasil disalurkan. Ukuran yang lebih relevan adalah berapa banyak anggota yang aktif berusaha, berapa besar omzet koperasi, berapa nilai transaksi yang terjadi, berapa banyak hasil pertanian yang diserap, berapa besar sisa hasil usaha (SHU) yang dibagikan kepada anggota, serta yang paling penting, apakah NTP meningkat.

Jika KDKMP mampu meningkatkan harga jual hasil produksi sekaligus menurunkan biaya hidup masyarakat desa melalui penyediaan barang kebutuhan pokok yang lebih murah dan efisien, maka koperasi tidak hanya menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menjalankan program sosial, tetapi benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi desa. Itulah ukuran keberhasilan koperasi yang sesungguhnya: bukan banyaknya badan hukum yang dibentuk, melainkan meningkatnya kesejahteraan anggota yang diukur secara nyata melalui kenaikan pendapatan, daya beli, dan Nilai Tukar Petani.

Membangun dari nol adalah pilihan. Membangun bersama adalah kebijaksanaan. Jika kesejahteraan rakyat adalah tujuan, maka kolaborasi harus menjadi jalan.