Distribusi Pupuk Bersubsidi Capai 4,77 Juta Ton, Zulhas Pastikan HET Tetap Rp1.800 per Kg
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan dan akses pupuk bersubsidi bagi petani tetap aman dan terjaga. Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi hingga 26 Juni 2026 mencapai 4,77 juta ton atau sekitar 48,5% dari total alokasi 2026.
Zulkifli Hasan menyampaikan hal tersebut saat menghadiri kegiatan Rembuk Tani yang diikuti 300 petani dan 100 nelayan di Mamuju, Sulawesi Barat.
Dalam dialog bersama petani, menteri yang kerap disapa Zulhas ini menegaskan pentingnya ketersediaan pupuk sebelum musim tanam dimulai agar proses budidaya tidak terganggu dan produktivitas pertanian tetap terjaga.
"Karena itu, pemerintah terus memperkuat sinkronisasi, koordinasi, serta pengendalian tata kelola pupuk bersubsidi guna mendukung peningkatan produktivitas pertanian," ucap Menko Zulhas dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/7/2026).
Baca Juga
Pertamina-Pupuk Indonesia Teken MoU Strategis untuk Swasembada Energi dan Pangan
Langkah tersebut, menurut Zulhas, sejalan dengan reformasi tata kelola pupuk bersubsidi melalui Peraturan Presiden (PP) Nomor 113 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi yang bertujuan meningkatkan efisiensi industri, memperkuat transparansi, menjamin keberlanjutan penyediaan pupuk, serta mempercepat penyaluran kepada petani.
Zulhas mengungkapkan, secara nasional realisasi penyaluran pupuk bersubsidi hingga 26 Juni 2026 mencapai 4,77 juta ton. Angka itu sekitar 48,5% dari total alokasi 2026 sebanyak 9,84 juta ton, terdiri atas 9,55 juta ton untuk sektor pertanian dan 295.686 ton untuk sektor perikanan.
Menko Pangan menjelaskan, khusus di Provinsi Sulawesi Barat, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi mencapai 37.773 ton atau 49% dari total alokasi 77.367 ton. Penyaluran tersebut meliputi 15.270 ton pupuk NPK, 13.760 ton Urea, 8.051 ton NPK Kakao, 245 ton SP-36, dan 447 ton pupuk organik.
Dari sisi harga, kata Zulhas, pemerintah juga memastikan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi tetap stabil. Kebijakan penurunan HET sebesar 20% yang berlaku sejak 22 Oktober 2025 juga tetap dipertahankan.
Dia menambahkan, HET pupuk bersubsidi saat ini ditetapkan Rp1.800 per kg untuk urea, Rp1.840 per kg untuk NPK (phonska), Rp2.640 per kg untuk NPK kakao, Rp1.360 per kg untuk ZA tebu, dan Rp640 per kg untuk pupuk organik.
Baca Juga
Zulhas menegaskan, Rembuk Tani merupakan bagian upaya memperkuat ketahanan pangan nasional melalui penguatan sektor hulu, khususnya dalam memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi pupuk bersubsidi.
“Forum ini juga menjadi wadah dialog langsung antara pemerintah, BUMN, dan petani untuk memastikan berbagai kebijakan berjalan efektif dan tepat sasaran di lapangan,” tandas dia.
Melalui kegiatan Rembuk Tani, menurut dia, pemerintah berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan para petani semakin kuat dalam menjaga kelancaran distribusi pupuk bersubsidi serta meningkatkan produktivitas pertanian nasional di tengah berbagai tantangan global.