Bakal Tutup 800 Perusahaan BUMN Merugi, Prabowo: Kita Hemat Triliunan Rupiah
JAKARTA, investortrust.id - Presiden Prabowo Subianto menargetikan bakal menutup 700 hingga 800 perusaan BUMN merugi. Prabowo menyatakan, penutupan ratusan perusahaan itu akan menghemat uang negara hingga triliunan rupiah.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya saat penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas-Konbes NU) 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).
Saat mulai menjabat sebagai presiden, Prabowo mengaku baru mengetahui jumlah perusahaan milik negara mencapai 1.000 lebih perusahaan. Dari jumlah itu, kata Prabowo, sebanyak sekitar 240 perusahaan yang sudah ditutup.
Baca Juga
"Waktu saya jadi presiden saya baru tahu. Saya kira perusahaan BUMN itu jumlahnya 300, waktu saya jadi presiden jumlahnya 1.000 lebih. Sekarang kita sudah tutup kurang lebih, berapa Mensesneg (Prasetyo Hadi)? Kurang lebih 240 yang sudah kita tutup. Enggak ada yang untung, rugi terus," kata Prabowo.
"Kita ujungnya akan menutup kurang lebih 800 perusahaan negara. minimal 700 lah. Anda bisa bayangkan yang sudah kita tutup 240," kata Prabowo menambahkan.
Prabowo menghitung, penutupan ratusan perusahaan itu akan menghemat uang negara hingga triliunan rupiah. Hal itu hanya berdasarkan menghitung gaji empat direksi dan empat komisaris masing-masing perusahaan. Belum lagi bonus yang dibayarkan berupa insentif kinerja atau tantiem yang dibayarkan kepada jajaran direksi meski perusahaan terus merugi.
"Itu kalau dihitung umpamanya empat direksi sama empat komisaris, itu delapan kali 200, 1.600. Kalau gajinya masing-masing Rp 50 juta sebulan, berapa itu? Dan ada yang gajinya bisa di atas itu. Sudah rugi, minta bonus lagi. Saudara-saudara sudah kita tutup. Kita menghemat triliunan hanya dari menutup perusahaan yang tidak benar," katanya.
Baca Juga
Bahlil Disambut di Munas NU, Prabowo: Apa Gara-Gara Harga BBM Tidak Naik?
Prabowo menyebut, ratusan perusahaan itu menjadi alat untuk menutup korupsi yang dilakukan para direksi.
"Dan itu caranya para direksi itu menutupi korupsi mereka," tegasnya.