Satgas PHK Gelar Rapat Perdana, Nasib 55.000 Buruh Dibahas

JAKARTA, investortrust.id - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal menyatakan, Satgas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Kesejahteraan Buruh akan menggelar rapat perdana pada Jumat (26/6/2026) mendatang.

Menurut Said Iqbal, informasi tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KSPI.

"Tadi Bang Dasco bisik kepada kami, bahwa hari Jumat (26/6/2026) akan ada rapat perdana Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh," kata Said Iqbal kata Said seusai Rakernas Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) 2026 di Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Ia menyebutkan, rapat tersebut akan membahas sejumlah persoalan, seperti kelangkaan gas industri yang berdampak pada industri keramik dan granit dan potensi PHK 55.000 buruh.

Selain itu, satgas juga akan membahas persoalan dua perusahaan komponen otomotif di Jawa Timur yang dikabarkan akan pindah ke Vietnam. Dikatakan Said Iqbal, dua perusahaan berinisial PT J dan PT S itu berpotensi mem-PHK sekitar 7.000 karyawannya.

Said Iqbal juga menyampaikan, rapat Satgas Mitigasi PHK juga akan membahas permasalahan di PT Pakerin. Menurut dia, persoalan tersebut terkait likuidasi Bank Prima, ketika dana PT Pakerin yang ditempatkan di bank tersebut saat ini dikuasai oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). "Bahkan, hari Kamis (25/6/2026), kami akan ketemu secara informal dengan ketua LPS (Anggito Abimanyu) untuk mencari solusi," tegas Said Iqbal.

Pabrik bubur kertas PT Pakerin di Mojokerto, Jawa Timur terancam melakukan PHK terhadap sekitar 2.500 pekerjanya setelah operasional perusahaan terhenti akibat dana modal kerja yang tersangkut di bank dalam proses likuidasi.

Diketahui, dana milik PT Pakerin yang diperkirakan mencapai Rp 800 miliar hingga Rp 1 triliun berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dana tersebut sebelumnya ditempatkan di Bank Prima Master yang kini tengah menjalani proses likuidasi setelah izin usahanya dicabut oleh OJK.

"Mudah-mudahan dengan masuknya saya ke dalam kekuasaan melalui Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh yang setingkat menteri ini, bekerja sama dengan Menteri Ketenagakerjaan dan jajaran, bisa lebih memperkuat kesejahteraan buruh yang kita perjuangkan dan mengantisipasi PHK-PHK yang muncul," kata Said Iqbal.

Baca Juga

Badai PHK Ancam Ribuan Pekerja di 4 Perusahaan, Said Iqbal Ungkap Penyebabnya

Terpisah, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menghubungi Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri untuk membahas persoalan naiknya harga gas industri yang disebut berdampak terhadap ancaman PHK 55.000 pekerja.

Dalam percakapan yang dilakukan saat menghadiri Rakernas KSPI, Dasco mengatakan dirinya menerima pertanyaan terkait persoalan gas industri dan meminta penjelasan mengenai solusi yang dapat ditempuh.

"Halo, Pak Dirut Pertamina ini saya lagi di Raker KSPI. Saya tadi ditanyakan mengenai masalah gas industri. Jadi ini saya tadi udah rancang pidato cuman buyar semua nih gara-gara soal gas," kata Dasco saat menelpon Dirut Pertamina di Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Menanggapi hal tersebut, Simon menyatakan, akan segera berkoordinasi dengan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan melakukan penyesuaian.

"Saya tentunya akan segera koordinasi dengan pihak PGN, dan dari kita tentunya komitmen lakukan penyesuaian, tentunya setelah mengikuti penyesuaian molekul dari LNG," jawab Simon.

Ia menambahkan, Pertamina akan berupaya melakukan perbaikan untuk mendukung sektor industri. "Kita tentunya lakukan yang terbaik Pak Dasco agar segera ada perbaikan, dan tentunya untuk mendukung juga teman-teman di industri dengan harga yang sesuai," ucap Simon.

Dalam kesempatan itu, Dasco menyampaikan adanya ancaman PHK yang menurut informasi diterimanya dapat berdampak pada sekitar 55.000 pekerja alias buruh.

Baca Juga

Said Iqbal Ungkap 2 Pabrik Jepang Mau Pindah ke Vietnam, 7.000 Buruh Terancam PHK

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyatakan, sebanyak 55.000 buruh berpotensi terkena PHK dalam waktu dekat akibat persoalan gas industri.

"Dapat dipastikan Bang Dasco, minggu depan, maksimal 10 hari ke depan, 55.000 orang ter-PHK. Ini menjadi kekhawatiran kita semua karena gas industri," kata Andi Gani.

Ia mengaku telah menghubungi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan berharap keputusan terkait persoalan tersebut dapat segera diambil. "Saya sudah telepon Menteri ESDM. Janjinya awal minggu ini harus ada keputusan," tutur Andi Gani.