PLN Butuh 154 Juta Ton Batu Bara per Tahun, Bahlil Bentuk Tim Khusus Awasi Pasokan
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah memperketat pengawasan pasokan energi primer untuk PT PLN (Persero) guna mencegah gangguan operasional sistem kelistrikan nasional.
Bahlil mengungkapkan kebutuhan batu bara PLN mencapai sekitar 154 juta ton per tahun. Untuk menjamin pasokan tersebut, pemerintah telah memberikan penugasan domestic market obligation (DMO) kepada perusahaan tambang batu bara hingga sekitar 190 juta ton.
“Dari 190 juta ton, yang sudah dilakukan konfirmasi kurang lebih sekitar 150-160 juta ton, dan sudah dilakukan kontrak sebesar 134 juta ton. Artinya dari total kebutuhan PLN 154 juta yang sudah dikontrak 134 juta ton, berarti kan tinggal kurang 20 juta ton yang belum dikontrakkan,” kata Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR, Senin (16/6/2026).
Baca Juga
Pemadaman Listrik di Jawa, Ketahanan Pasokan Batu Bara PLTU Jadi Sorotan
Untuk memastikan tidak terjadi kesalahpahaman terkait kondisi pasokan batu bara PLN, Bahlil mengungkapkan telah melakukan rapat bersama Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dan jajaran direksi selama lebih dari lima jam.
“Empat hari lalu saya memimpin rapat dengan Pak Darmo (Dirut PLN) dan direksi PLN kurang lebih sekitar 5,5 jam untuk melakukan rekonfirmasi agar tidak terjadi persepsi ataupun diformasi yang terjadi multiinterpretasi,” beber Bahlil.
Meski secara volume pasokan relatif mencukupi, Bahlil mengakui terdapat tantangan pada ketersediaan batu bara kalori menengah yang banyak dibutuhkan pembangkit PLN. Menurutnya, jenis batu bara tersebut semakin terbatas di pasar, sementara harga jual ke PLN tetap mengacu pada kebijakan DMO sebesar US$ 70 per ton.
“Saya harus akui bahwa PLN dalam 134 juta itu membutuhkan batu bara yang medium. Yang kalorinya agak bagus. Sementara medium itu semakin hari semakin sedikit dan harganya juga murah. Kita bikin patok karena DMO US$ 70,” sebut dia.
Di sisi lain, biaya produksi perusahaan tambang terus meningkat seiring naiknya stripping ratio atau rasio pengupasan lapisan tanah penutup yang kini berada pada kisaran 10-12 kali.
Baca Juga
Bahlil: Impor Minyak Tetap Diversifikasi Meski Selat Hormuz Dibuka
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah akan memberikan fleksibilitas tertentu dalam pengelolaan pasokan batu bara bagi PLN sekaligus memperkuat pengawasan.
“Dan semalam sudah rapat diarahkan langsung oleh Bapak Presiden (Prabowo Subianto) bahwa dalam rangka pengawasan energi primer agak tidak begini terus maka kita membentuk tim pengadaan PLN, Irjen (ESDM), Dirjen Minerba, dan BPKP,” ucap Bahlil.