Menlu Sugiono: Posisi Non-Blok RI Relevan Hanya Jika Ekonomi Kita Kuat

JAKARTA, investortrust.id — Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menegaskan posisi politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif dan non-blok akan tetap relevan di tengah sengitnya rivalitas kekuatan besar dunia, dengan satu syarat mutlak, yakni harus memiliki ekonomi yang kuat.

Hal tersebut disampaikan Sugiono saat memberikan paparan dalam acara Kadin Monthly Economic Diplomatic Breakfast di Hotel Aryaduta, Jakarta, Jumat (12/6/2026). Di hadapan puluhan Duta Besar negara sahabat dan pengusaha, ia menyebut diplomasi dan ekonomi merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan.

"Sebelum ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu), saya bertanya kepada Bapak Presiden terpilih saat itu (Prabowo Subianto), apakah posisi non-blok dan netral Indonesia masih relevan mengingat situasi persaingan kekuatan besar dunia saat ini? Jawaban beliau adalah: Ya, itu relevan, dan akan selalu relevan, asalkan kita kuat," ungkap Sugiono.

Sugiono melanjutkan, kekuatan sebuah negara tidak melulu soal fisik atau kemampuan mempertahankan keutuhan wilayah, melainkan kekuatan ekonominya. Oleh karena itu, arah kebijakan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) kini didesain sebagai motor penggerak untuk membangun koneksi ekonomi sebanyak mungkin dengan negara-negara sahabat.

Sebagai komitmen konkret memperkuat fondasi tersebut, Kemlu telah merestrukturisasi organisasi internal dengan menghidupkan kembali Direktorat Jenderal Diplomasi Ekonomi. Langkah ini diambil agar fungsi diplomasi tidak hanya mandek pada urusan politik, melainkan mampu menerjemahkan setiap peluang internasional menjadi hasil riil.

"Apa yang kami lakukan di Kementerian Luar Negeri, apa yang dilakukan diplomasi, adalah mencoba menerjemahkan semua peluang bisnis, investasi, dan ekonomi menjadi hasil yang nyata dan konkret yang dapat dirasakan oleh sebagian besar rakyat kita," jelas Menlu.

Baca Juga

Kadin Buka-Bukaan Hasil Nyata Kunjungan Berulang Prabowo dan Pengusaha RI ke Prancis

Sinergi makro bertajuk "Indonesia Incorporated" ini juga melibatkan 38 Ketua Kadin Daerah dari seluruh Indonesia untuk memastikan arus manfaat ekonomi dan lapangan kerja mengalir langsung ke daerah-daerah.

Menghadapi situasi global yang serba tidak menentu, Menlu Sugiono memaparkan pemerintah tengah bergerak cepat mencari peluang di tengah tantangan. Salah satunya adalah memanfaatkan gejolak energi dunia saat ini untuk mempercepat program transisi menuju sumber energi yang lebih berkelanjutan, dengan target implementasi penuh dalam satu hingga dua tahun ke depan.

Selain ketahanan energi, pemerintah fokus memberikan solusi atas masalah konektivitas dan akses pasar. Indonesia terus berinvestasi pada infrastruktur fisik maupun digital yang tangguh demi mengubah letak geografis tanah air menjadi keuntungan strategis, sehingga gerbang menuju pasar global dan sumber produksi dapat terbuka lebar.

Relevan dengan tugas baru kementeriannya, Sugiono menekankan Kemlu akan terus mendiversifikasi mitra pasar internasional melalui percepatan berbagai perjanjian dagang yang tengah berjalan.

"Kita memiliki Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-UEA, Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (EFTA), dan kami juga sedang berprogres dengan CEPA Indonesia-Uni Eropa, FTA ASEAN-Kanada. Kami juga menjelajahi cakrawala baru dari Rwanda hingga Georgia, dari Pasifik hingga Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP)," urai Sugiono.

Baca Juga

Sugiono ke Pengusaha dan Dubes: Ada Masalah Investasi di RI? Hubungi Kemlu!

Langkah perluasan pasar global ini ditujukan secara jelas untuk mengurangi ketergantungan ekonomi Indonesia pada negara tertentu sekaligus memperkuat ketahanan nasional.

Di akhir sambutannya, Sugiono memberikan jaminan kenyamanan berinvestasi bagi para mitra internasional. Ia menekankan bahwa Kemlu siap pasang badan memfasilitasi dan mengurai sumbatan regulasi yang kerap dihadapi investor asing maupun domestik.

"Presiden sekarang telah membentuk Satuan Tugas (Task Force) yang fungsinya adalah untuk mengatasi hambatan apa pun yang Anda hadapi, terutama di sektor ekonomi. Jika ada masalah investasi atau bisnis yang tersangkut di suatu tempat dalam birokrasi Indonesia, mohon beri tahu kami. Kemlu siap membantu mencarikan solusinya," pungkas Sugiono.