Sugiono ke Pengusaha dan Dubes: Ada Masalah Investasi di RI? Hubungi Kemlu!
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id — Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, menegaskan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) kini tidak hanya mengurus persoalan politik dan hubungan diplomatik, melainkan siap bergerak maju di garda terdepan sebagai fasilitator investasi. Menlu bahkan memberikan jaminan langsung kepada para duta besar dan pelaku bisnis asing untuk tidak ragu melaporkan hambatan birokrasi di Indonesia kepada institusi yang dipimpinnya.
Sugiono menyebut Presiden Prabowo Subianto bahkan telah membentuk Satuan Tugas (Task Force) yang fungsinya adalah untuk mengatasi hambatan investasi di Tanah Air.
"Jadi, jika ada masalah investasi, masalah bisnis apa pun yang tersangkut di suatu tempat dalam birokrasi Indonesia, mohon beri tahu kami. Dan seperti yang saya sebutkan, Kemlu adalah salah satu instansi yang dapat Anda datangi dan sampaikan masalah Anda. Dan tentu saja, lengkap dengan solusinya," kata Sugiono dalam acara Kadin Monthly Economic Diplomatic Breakfast yang berlangsung di Hotel Aryaduta, Jakarta, Jumat (12/6/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Sugiono menguraikan landasan filosofis di balik agresivitas diplomasi ekonomi Indonesia saat ini. Menurutnya, sejak awal kemerdekaan, pendiri bangsa mengamanatkan dua misi utama pemerintah: melindungi kedaulatan dan memperjuangkan kemakmuran rakyat.
"Dua misi pertama Indonesia ini adalah alasan mengapa saya mengatakan bahwa diplomasi dan ekonomi adalah dua sisi dari koin yang sama," tuturnya.
Ia menceritakan diskusinya bersama Presiden Prabowo Subianto sebelum ditunjuk menjadi Menlu. Saat itu, Sugiono mempertanyakan relevansi posisi non-blok dan netral Indonesia di tengah persaingan ketat kekuatan besar dunia saat ini.
Baca Juga
"Jawaban beliau adalah, Ya, itu relevan, dan akan selalu relevan, asalkan kita kuat. Dan kekuatan sebuah negara tidak hanya datang dari kekuatan fisiknya untuk mempertahankan kedaulatan, tetapi juga kekuatan ekonominya," kenang Sugiono.
Berangkat dari arahan tersebut, Kemlu melakukan restrukturisasi internal dengan memperkuat kembali Direktorat Jenderal Diplomasi Ekonomi. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap gerak diplomasi mampu diterjemahkan menjadi hasil nyata yang dapat dirasakan oleh sebagian besar rakyat Indonesia melalui konsep kolaborasi makro 'Indonesia Incorporated'.
Menlu Sugiono tidak menampik dunia saat ini sedang berada dalam situasi yang serba tidak menentu. Kendati demikian, ia meyakini bahwa setiap tantangan selalu membawa peluang baru yang bisa dioptimalkan.
Salah satu fokus utama pemerintah saat ini adalah mempercepat transisi menuju sumber energi yang lebih berkelanjutan. Gejolak energi global saat ini justru mendorong Indonesia untuk mengimplementasikan program energi hijau tersebut secara masif dalam kurun waktu satu hingga dua tahun ke depan.
Selain transisi energi, pemerintah juga fokus menyelesaikan masalah konektivitas fisik maupun digital untuk mengubah keunggulan geografi Indonesia menjadi keuntungan strategis. Langkah ini diiringi dengan diversifikasi mitra pasar global melalui percepatan berbagai perjanjian dagang internasional.
Saat ini, Indonesia sedang berprogres dan menjelajahi cakrawala baru melalui berbagai kerja sama strategis, mulai dari CEPA Indonesia-Uni Eropa, Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-UEA, Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (EFTA), FTA ASEAN-Kanada, kemitraan dari Rwanda hingga Georgia, hingga komitmen bergabung ke dalam CPTPP.
"Tujuannya sangat jelas, untuk memperluas gerbang Indonesia ke pasar global, untuk mengurangi ketergantungan dan memperkuat ketahanan nasional," pungkas Sugiono.