Lebih 3.000 Dapur MBG Ditutup, Prabowo Minta Pengawasan Ketat

JAKARTA, investortrust.id - Presiden Prabowo Subianto mengakui masih terdapat banyak kekurangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah pun telah menutup lebih 3.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai bermasalah.

Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pidato penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

"Saudara-saudara sekalian, kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur," ungkap Prabowo.

Baca Juga

Prabowo Sebut MBG Buat Perputaran Uang di Desa Tembus Rp 10,8 Miliar

Prabowo mengatakan, pihaknya telah meminta para pejabat pemerintah untuk memperketat pengawasan pelaksanaan program tersebut. Ia juga mempersilakan anggota DPR hingga kepala daerah untuk melakukan pemeriksaan langsung terhadap SPPG di berbagai daerah.

"Saya sudah minta para pejabat dan saya persilakan anggota DPR, bupati di mana-mana silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai laporkan segera, akan kita tindak," tandas Presiden ke-8 RI itu.

Menurut Prabowo, pemerintah tidak akan membiarkan program MBG dijalankan secara tidak benar karena program tersebut menyangkut kebutuhan masyarakat luas. "Saudara-saudara, kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak benar," tegas dia.

Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan bahwa program MBG saat ini telah dinikmati 62,4 juta penerima manfaat setiap hari. Jumlah itu mencakup 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil. Selain itu, pemerintah memperluas cakupan program MBG kepada 500.000 lanjut usia (lansia) yang tinggal sendiri dan membutuhkan bantuan makanan bergizi.

"Kita juga akan memberi MBG ke 500.000 lansia yang tinggal sendiri, yang hidup sebatang kara, dan yang membutuhkan makan bergizi," terang Prabowo.

Pemerintah melalui Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia (Bakom RI) sebelumnya mengungkapkan, operasional 1.738 SPPG alias dapur MBG dihentikan sementara. Namun, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menyebut dapur MBG yang ditutup lebih dari 1.738 unit.

"Menurut informasi yang saya dapatkan dari internal BGN (Badan Gizi Nasional), jumlah dapur yang sudah ditutup sementara bukan 1.738, tetapi sudah mencapai lebih dari 4.000 dapur. Ini tentu menjadi alarm serius bahwa tata kelola program MBG harus segera dibenahi secara menyeluruh," kata Charles kepada wartawan, Kamis (14/5/2026) lalu.

Ia menuturkan, masalah yang paling banyak ditemui pada SPPG yang tidak memenuhi standar umum terkait higienitas, kualitas bahan pangan, kesiapan SDM, serta ketidaksesuaian sarana dan prasarana dengan standar operasional yang ditetapkan. Dalam beberapa kasus, ditemukan dapur yang dipaksakan beroperasi meskipun belum benar-benar siap. "Jangan sampai target percepatan justru mengorbankan standar keamanan pangan dan kualitas layanan kepada masyarakat," jelas Charles.

Baca Juga

Prabowo Pastikan Segera Tindak Penyimpangan dalam Program MBG

Wakil Ketua Komisi IX DPR itu memberikan tiga catatan penting terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut. Pertama, evaluasi terhadap mekanisme rekrutmen dan verifikasi mitra dapur. Kedua, audit menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan qualitycontrol (QC) di lapangan. Ketiga, lanjut Charles, evaluasi terhadap pola target yang terlalu menekankan kuantitas dibanding kesiapan operasional.

"Prinsipnya, program strategis nasional sebesar ini harus dibangun dengan tata kelola akuntabel, profesional, dan mengutamakan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama," kata dia.