DEN Sebut Subsidi DME Investasi Strategis untuk Ketahanan Energi

JAKARTA, Investortrust.id - Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Kholid Syeirazi menawarkan paradigma baru dalam melihat skema subsidi energi nasional di tengah percepatan proyek hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME). Subsidi untuk proyek ini tidak dapat dipandang semata sebagai beban fiskal, melainkan investasi strategis untuk menciptakan nilai tambah domestik sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Pandangan tersebut muncul seiring dorongan pemerintah mempercepat proyek substitusi liquefied petroleum gas (LPG) berbasis batu bara sebagai bagian dari agenda kemandirian energi nasional.

Kholid menilai perbedaan mendasar antara subsidi DME dan subsidi LPG impor terletak pada dampak ekonominya bagi dalam negeri. “Kalau nanti tetap ada subsidi di DME, ya itu subsidi dari produksi kita sendiri. Kalau LPG kan subsidi dari impor, jadi enggak ada nilai tambah domestik,” ujar Kholid saat ditemui di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Baca Juga

Produksi Batu Bara Dipangkas, Daerah Harus Diversifikasi Ekonomi

Ia menjelaskan Indonesia hingga kini masih sangat bergantung pada impor LPG. Dari total kebutuhan nasional, sekitar 80% atau setara 7,2 juta ton per tahun masih dipenuhi dari luar negeri. Di sisi lain, Indonesia memiliki cadangan batu bara kalori rendah dalam jumlah besar yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.

Menurut Kholid, sumber daya tersebut dapat dikonversi menjadi DME melalui inisiatif strategis yang tengah dikembangkan oleh MIND ID, PT Pertamina (Persero), PT Bukit Asam Tbk, dan Pertamina Patra Niaga. Proyek tersebut telah diresmikan dalam agenda percepatan pengembangan coal to DME oleh Presiden Prabowo Subianto pada rangkaian groundbreaking proyek hilirisasi tahap kedua pada akhir April 2026.

Manfaatkan 600 Juta ton Batu Bara Stranded

Kholid mengatakan proyek DME tidak hanya ditujukan sebagai substitusi LPG impor, tetapi juga menjadi solusi pemanfaatan batu bara stranded, yakni cadangan batu bara yang minim pasar karena kualitas kalorinya rendah. “Kita punya stranded batu bara sekitar 600 juta ton yang itu bisa dimanfaatkan dengan cara dikonversi menjadi DME,” katanya.

Ia menilai pembangunan fasilitas DME tidak bisa dinilai hanya dari sisi keekonomian jangka pendek. Menurut dia, proyek ini berkaitan langsung dengan agenda besar ketahanan dan kemandirian energi nasional yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo.

Ketergantungan pada impor energi, lanjut Kholid, menyimpan risiko besar di tengah meningkatnya tensi geopolitik global. Konflik di kawasan Timur Tengah misalnya, dinilai berpotensi mengganggu rantai pasok energi dunia.

“Misalnya kita punya uang tapi barangnya enggak ada karena ada gangguan pengiriman atau infrastruktur, itu bisa memicu krisis energi. Makanya sumber daya yang kita punya harus dimanfaatkan sendiri,” ujarnya.

Menurut dia, aspek ketahanan energi harus menjadi pertimbangan utama dalam menghitung kelayakan proyek strategis nasional.

Kholid menegaskan manfaat proyek DME harus dihitung berdasarkan net social benefit atau manfaat sosial bersih secara menyeluruh. Artinya, evaluasi tidak cukup hanya membandingkan harga LPG impor dengan biaya produksi DME, tetapi juga harus memperhitungkan dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja, penguatan industri nasional, hingga pengurangan risiko gangguan pasokan energi.

Ia menilai apabila negara hanya berpatokan pada logika ekonomi murni, maka banyak proyek strategis, seperti pembangunan kilang atau hilirisasi sumber daya tidak akan pernah dianggap layak secara komersial. “Kalau pertimbangannya murni ekonomi, ya kita impor saja semuanya. Tapi negara harus berpikir untuk kondisi kahar dan ketahanan energi jangka panjang,” katanya.

Baca Juga

Emas Hitam Belum Tamat, Hilirisasi Batu Bara Jadi Jangkar Ketahanan Energi RI

Saat ini, menurut Kholid, pemerintah bersama berbagai pihak masih mematangkan proyek DME, termasuk menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Danantara. Pembahasan difokuskan pada peningkatan kualitas produk serta penyusunan skema keekonomian agar harga DME dapat bersaing dengan LPG yang saat ini digunakan masyarakat.

Kholid menyebut pemerintah berharap proyek ini dapat mulai bergerak pada tahun ini. Namun, untuk detail pelaksanaan, struktur operator, dan model bisnis akhir masih menunggu keputusan lanjutan dari Danantara sebagai pihak yang akan mengorkestrasi pengembangannya. “Nanti ada kolaborasi antara Pertamina dengan Bukit Asam dan seterusnya. Mudah-mudahan DME bisa jalan tahun ini,” ujarnya.