Kemenperin Bangun Industri Bambu Nasional via Akademi Komunitas Bambu

JAKARTA, Investortrust.id - Kementerian Perindustrian secara konsisten terus mengakselerasi pengembangan industri bambu nasional dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pembangunan ekosistem yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Melalui Direktorat Jenderal Industri Agro, pemerintah menghadirkan program Akademi Komunitas Bambu (AKB) sebagai instrumen strategis untuk memperkuat struktur industri berbasis sumber daya alam terbarukan ini. Langkah tersebut diambil guna memastikan produk bambu Indonesia tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga memiliki nilai tambah tinggi serta daya saing yang kuat di pasar global.

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menjelaskan bahwa bambu memiliki potensi besar untuk menjadi material masa depan dalam berbagai sektor industri. “Pengembangan industri bambu sejalan dengan arah kebijakan industri hijau karena bambu merupakan material berkelanjutan yang memiliki prospek besar untuk industri konstruksi, furnitur, kerajinan, hingga berbagai produk inovatif lainnya,” ujar Menperin dalam keterangannya di Jakarta pada Minggu (10/5/2026).

Melalui penyediaan bahan baku berkualitas yang siap dimanfaatkan oleh industri, program AKB diharapkan mampu menjawab tantangan standarisasi di sektor hilir.

Dalam pelaksanaannya, para peserta program mendapatkan pembekalan kompetensi teknis yang komprehensif, mulai dari teknik budidaya, proses pengawetan, hingga metode pengolahan tingkat lanjut.

Plt. Direktur Jenderal Industri Agro, Putu Juli Ardika, mengungkapkan bahwa inisiasi program ini telah dimulai di Bali pada tahun 2025 dengan mencetak 25 Master Bambu melalui pendekatan training of trainers (ToT).

Baca Juga

Punya 125 Jenis, Kemenperin Dorong Hilirisasi Bambu untuk Kerek Nilai Tambah

“Program Akademi Komunitas Bambu dirancang untuk membangun komunitas SDM unggul yang mampu menjadi penggerak pengembangan industri bambu di daerah. Fokus pengembangannya adalah untuk membentuk material center atau pusat logistik bambu penyedia bahan baku siap pakai,” ungkap Putu.

Pada tahun anggaran 2026, pelaksanaan AKB akan difokuskan pada peningkatan volume dan kualitas bahan baku serta penguatan teknik pascapanen. Dengan komposisi pelatihan sebesar 30% teori dan 70% praktik lapangan, program ini memprioritaskan para penyedia bahan baku yang memiliki potensi menjadi pelatih di daerah asal mereka.

Selain kembali menyasar wilayah potensial seperti Kabupaten Bangli di Bali, jangkauan program ini direncanakan akan diperluas hingga ke Daerah Istimewa Yogyakarta guna memperkuat jaringan pusat logistik bambu nasional.

Guna mendukung keberlanjutan komunitas tersebut, Kementerian Perindustrian juga aktif menjalin kolaborasi dengan sektor swasta melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR). Saat ini, pemerintah tengah menjajaki kerja sama dengan PT KT&G untuk pembangunan fasilitas asrama pelatihan dan instalasi pengawetan bambu. Putu menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektoral, termasuk koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten Bangli, menjadi kunci agar industri bambu mampu menciptakan nilai tambah ekonomi yang nyata bagi masyarakat luas.

“Kami berharap industri bambu nasional dapat berkembang menjadi salah satu sektor unggulan berbasis sumber daya alam terbarukan,” pungkasnya.