Tak Tutup Pintu, RI Siap Serap Nikel Filipina demi Industri Baterai
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan Indonesia membuka peluang kerja sama pasokan nikel dengan Filipina, seiring penguatan agenda energi dan pangan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN.
Bahlil menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri KTT ASEAN di Filipina yang akan membahas dua isu utama, yakni ketahanan pangan dan penguatan sektor energi di kawasan Asia Tenggara.
Baca Juga
Industri Nikel dan Batu Bara Hadapi Tekanan Ganda, Ini Respons ESDM dan Pelaku Usaha
“Isunya itu ada dua. Yang pertama adalah isu pangan. Yang kedua adalah energi, energi kita akan membangun satu kekuatan energi di kawasan Asia Tenggara,” ujar Bahlil saat ditemui di Sekretariat Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (6/5/2026).
Menurut dia, nikel menjadi salah satu komoditas strategis dalam transisi energi, terutama sebagai bahan baku utama pengembangan baterai kendaraan listrik. Indonesia sendiri saat ini menjadi salah satu negara yang tengah membangun ekosistem industri baterai terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Kendati demikian, Bahlil menegaskan bahwa kerja sama dengan Filipina tidak mengarah pada investasi langsung, melainkan lebih pada fleksibilitas pasokan bahan baku jika dibutuhkan. “Nikel adalah salah satu komoditas energi yang bisa dikonversi menjadi baterai. Indonesia membuka diri saja,” sebut Bahlil.
Baca Juga
RI 'Oversupply' Gas, Bahlil 'Pede' CNG Bisa Penuhi Kebutuhan Masyarakat
Dia menambahkan, skema kerja sama yang dimungkinkan bersifat business-to-business (B2B), yakni Filipina dapat menjadi alternatif pemasok jika Indonesia mengalami kekurangan bahan baku nikel. “Kalau kita kekurangan bahan bakunya, bisa disuplai dari mana saja. Jadi tidak ada isu kerja sama yang lebih teknis atau spesifik,” kata Bahlil.
Lebih lanjut, mantan Menteri Investasi itu memastikan hingga saat ini belum ada kesepakatan terkait volume pasokan nikel antara Indonesia dan Filipina.
Langkah ini mencerminkan strategi pemerintah dalam menjaga fleksibilitas rantai pasok energi sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain kunci dalam industri baterai global di tengah dinamika geopolitik dan kebutuhan energi bersih yang terus meningkat.