Prabowo Targetkan Bangun 1 Juta Rumah di 10 Kota Baru, Serap 5 Juta Tenaga Kerja

JAKARTA, investortrust.id - Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 1 juta rumah susun (rusun) pada tahun ini yang akan tersebar di 10 kota baru, sebagai bagian dari program tiga huta rumah terjangkau sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja.

Prabowo mengatakan, hingga saat ini pemerintah telah menyediakan kuota kredit pemilikan rumah (KPR) fasilitas likuiditas pembiayaan perumahaan (FLPP) sekitar 350.000 unit rumah. Namun, angka tersebut dinilai masih kecil.

“Tadi juga disampaikan, bahwa buruh sangat memerlukan rumah, rumah yang terjangkau, kita sudah membangun cukup banyak tahun ini, sudah sampai 350.000 rumah (FLPP), tapi sasaran kita adalah minimal 1 juta rumah, kita akan mulai tahun ini juga 1 juta rumah,” ungkap Prabowo dalam peringatan Hari Burh Internasional (May Day) 2026 di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (1/5/2026).

Ia menjelaskan, pembangunan akan difokuskan dalam klaster hunian yang berdekatan dengan kawasan industri dan pusat pekerjaan. Setiap kota baru direncanakan terdiri dari sekitar 100.000 unit rumah susun yang dilengkapi berbagai fasilitas penunjang.

“Rumah susun 100.000 (unit), saya perintahkan harus ada sekolah, harus ada fasilitas olahraga, harus ada daycare, harus ada rumah sakit dan yang paling penting harus ada transportasi, entah kereta api ringan atau bus. Supaya pekerja bisa masuk ke pekerjaan dengan lancar dan baik,” terang Prabowo.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan skema pembiayaan rumah dengan tenor panjang dan bunga rendah agar lebih terjangkau bagi masyarakat. “Jadi yang tadi 30% untuk kontrak kita kurangi, itu adalah untuk kau cicil rumahmu sendiri, cicilnya 20 tahun, kalau gak bisa, 25 tahun, kalau belum lunas 25 tahun, cicil 30 tahun. Kalau tidak bisa 35 tahun, 40 tahun,” ucap Prabowo.

Prabowo menambahkan, pemerintah akan mengucurkan kredit dengan bunga maksimal 5% per tahun melalui perbankan nasional. “Saya sudah perintahkan bank-bank milik Indonesia, sebentar lagi kita akan kucurkan kredit untuk rakyat maksimal 5% satu tahun,” tandas dia.

Baca Juga

May Day 2026, Simak Tuntutan Lengkap Pimpinan Konfederasi Buruh ke Prabowo

Ia menilai program pembangunan 1 juta rusun tersebut berpotensi menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yakni tidak kurang dari 5 juta orang.

“Bayangkan, 1 rumah butuh 5 orang pekerja berarti tiap tahun mungkin kita bisa ciptakan jutaan lapangan kerja,” tutur Prabowo.

Sebelumnya, Pemerintah tengah menyiapkan pengembangan 10 kota baru untuk mempercepat program perumahan rakyat yang akan tersebar di sejumlah provinsi, mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, wilayah sekitar Jakarta, Sulawesi hingga Kalimantan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menyatakan, pemerintah telah mengantongi data awal lokasi yang akan dikembangkan sebagai kota baru. Hal tersebut disampaikannya usai pertemuan dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid di kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Kamis (16/4/2026).

“Kami sudah mendapatkan data untuk bakal 10 kota baru, ya. Di antaranya ada Tangerang, Bogor, Batang, Deli Serdang, kemudian Kubu Raya, kemudian beberapa titik lainnya ya. Di Jawa Timur, itu juga sudah diberikan datanya kepada kami,” kata Ara, sapaan akrabnya Maruarar, beberapa waktu lalu.

Pada kesempatan yang lain, Maruarar menyampaikan rencana pembangunan perumahan rakyat secara masif melalui pengembangan kota-kota baru tersebut dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (8/4/2026).

“Jadi yang kaitan perumahan, akan ada 10 kota baru dalam rangka percepatan perumahan. 10 kota baru, di antaranya adalah di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jawa Barat, di sekitar Jakarta, di Sulawesi, di Kalimantan,” ujar dia beberapa waktu lalu.

Dia menyebut pengembangan kota baru menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat penyediaan hunian di tengah tingginya kebutuhan perumahan. “Mohon doanya, ada 10 kota baru,” ucap Ara.

Selain itu, pemerintah juga meningkatkan program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) dalam skala besar. “Kedua, ada peningkatan untuk bedah rumah yang signifikan. Tahun lalu hanya 45.000 (unit), tahun ini 400.000 (unit),” imbuh Ara.

Menurut dia, jumlah tersebut masih akan ditingkatkan demi memberikan rumah layak huni (RLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). “Segera dinaikkan dengan jumlah yang sangat besar, supaya rumah rakyat dibedah dengan sangat besar,” kata Maruarar