806 Titik Lahan Siap Bangun SPPG, Mendagri Optimistis Serap Tenaga Kerja dan Perkuat Rantai Pasok
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa saat ini telah tersedia 806 titik lahan yang siap dimanfaatkan untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang menjadi pusat operasional dalam menyalurkan makanan bergizi untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pembangunan SPPG ini diyakini tidak hanya menunjang pelaksanaan program, tetapi juga akan membuka lapangan kerja baru, menghidupkan rantai pasok lokal, serta menumbuhkan ekonomi daerah secara signifikan.
"Ada 806 titik lahan yang tanahnya layak untuk pembangunan SPPG. Lahannya sudah siap dan pemerintah daerah juga sangat antusias," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (20/9/2025) seperti dikutip Antara.
Dari total lahan yang tersedia, sebanyak 542 titik akan dibangun oleh Badan Gizi Nasional (BGN), sementara 264 titik lainnya akan menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Antusiasme pemerintah daerah terhadap pembangunan infrastruktur ini disebut sangat tinggi, mengingat dampak ekonomi yang ditimbulkan bisa langsung dirasakan masyarakat.
Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Andy Ahmad Zaelany, turut menyoroti potensi besar dari pemanfaatan lahan ini. Ia menilai lokasi-lokasi tersebut berpeluang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, khususnya bagi sektor pertanian. “Potensi ini dapat terwujud jika akses bagi masyarakat, khususnya petani, dibuka seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam program,” ujarnya.
Baca Juga
KSP Dukung Menkeu Realokasi Dana MBG untuk Program Berdampak Langsung
Andy menambahkan, untuk memastikan program MBG berdampak nyata terhadap ekonomi lokal, pemerintah daerah harus mampu menata kelembagaan secara baik. Ia mencontohkan model di Korea Selatan, di mana dinas pertanian memainkan peran strategis dalam menjamin kualitas produksi, menyusun sistem pembelian komoditas dari petani, hingga distribusinya ke sekolah-sekolah.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh dua hal utama. Pertama, ketersediaan lahan dan kepastian jenis komoditas yang akan ditanam oleh petani. Kedua, adanya sistem pembelian yang transparan dan alur distribusi yang melibatkan masyarakat secara langsung, termasuk usaha kecil dan koperasi lokal.
Dengan pendekatan tersebut, Andy optimistis uang yang berputar dalam pelaksanaan program MBG tidak akan terkonsentrasi di pusat, melainkan langsung dinikmati masyarakat di daerah. Hal ini akan menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan dan memperkuat kemandirian pangan nasional.