Gapki: Implementasi B50 Hemat Devisa hingga Rp 172,35 Triliun
JAKARTA, investortrust.id -- Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono menyatakan bahwa implementasi kebijakan mandatori biodiesel B50 berpotensi besar dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Melalui pengurangan impor solar, kebijakan ini diproyeksikan mampu menghemat devisa negara hingga mencapai Rp 172,35 triliun.
"B50 dapat menghemat devisa sekitar Rp 172,35 triliun melalui penurunan impor solar," kata Eddy dalam Investortrust Power Talk: Implementasi Program B50: Peluang, Tantangan, & Strategi Nasional di Jakarta, Kamis (30/4/2026).
Eddy menjelaskan, transisi dari kebijakan biodiesel saat ini menuju B50 akan meningkatkan konsumsi minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) di dalam negeri. Diperkirakan akan ada tambahan kebutuhan sekitar 3 juta ton CPO untuk mendukung program tersebut, sehingga total bahan baku CPO yang dibutuhkan untuk biodiesel bisa mencapai 16 juta ton.
Baca Juga
B50 Berlaku Juli 2026, Aprobi Perketat Standar Kualitas Biodiesel Lampaui Eropa
Namun demikian, di tengah dukungan penuh Gapki pada langkah pemerintah untuk kemandirian energi, organisasi ini memberikan catatan kritis terkait pasokan sawit dan produk sawit domestik. Eddy menyoroti kondisi produksi sawit nasional yang cenderung stagnan di angka 50-an juta ton, akibat rendahnya produktivitas, terutama di sektor kebun rakyat.
"Kalau PSR (Peremajaan Sawit Rakyat) itu berjalan dengan baik, itu bisa lebih dari 60 juta. Bahkan minimal kira-kira 60 juta. Dengan (produksi) 60 juta CPO, itu sangat aman untuk B50, sangat aman," ujarnya.
Eddy menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan mekanisme flexible blending (pencampuran yang fleksibel) dalam implementasi biodiesel ke depan. Berdasarkan studi yang dilakukan bersama Pranata UI, tingkat pencampuran yang dianggap optimal berada di kisaran B35 hingga B40.
Mekanisme fleksibel ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi dalam negeri, ketersediaan ekspor untuk meraih devisa, serta kestabilan harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani.
"Kita butuh flexible blending agar nanti tidak ada merugikan semuanya. Artinya begini, kalau ekspor turun, sudah pasti devisa juga akan turun. PE-nya (pungutan ekspor) akan turun, seperti itu. Nah, ini jangan sampai terjadi karena permintaan naik kita tidak sanggup memenuhi," ungkapnya.