Dukung Penuh Implementasi B50, GAPKI: Industri Sawit Selamatkan Indonesia dari Krisis

JAKARTA, investortrust.id -- Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono mengungkapkan meski tren ekspor minyak sawit Indonesia cenderung menurun, namun industri sawit terbukti menyelamatkan ekonomi Indonesia di saat krisis.

Menurut catatan GAPKI, ekspor sawit pada 2025 menyentuh angka US$ 35 miliar. Namun angka tersebut masih lebih rendah jika dibanding tahun 2022 lalu yang sempat mencapai US$ 39 miliar.

"Walaupun (ekspor sawit 2025) lebih rendah dibandingkan 2022, US$ 39 miliar, justru terjadi pada saat Covid, ekspor kita luar biasa meningkat di saat Covid. Artinya bahwa, industri sawit ini sangat luar biasa untuk Indonesia. Industri sawit ini selalu menyelamatkan Indonesia di saat krisis," kata Eddy dalam Investortrust Power Talk: Implementasi Program B50: Peluang, Tantangan, & Strategi Nasional di Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Eddy mengatakan, berkaca pada sejarah krisis tahun 1998, 2008, hingga masa pandemi Covid-19, sektor sawit terbukti mampu menjaga stabilitas devisa dan lapangan kerja tanpa adanya pemutusan hubungan kerja (PHK). Sebaliknya, sektor tersebut justru mampu menciptakan lapangan kerja.

"Saya tidak mendapatkan laporan dari anggota GAPKI bahwa terjadi pemutusan hubungan kerja di saat Covid. Yang terjadi justru penambahan atau rekrut baru tenaga-tenaga kerja. Untuk panen, karyawan untuk kantor, seperti itu," ujarnya.

Baca Juga

B50 Jadi Instrumen Tekan Impor BBM, Devisa Diperkirakan Hemat Rp 139,8 Triliun

Terkait kebijakan mandat biodiesel B50, GAPKI menyampaikan dukungan penuh sebagai upaya memperkuat ketahanan energi nasional dan menghemat devisa. Eddy mengungkapkan bahwa implementasi B50 diproyeksikan mampu menghemat devisa negara hingga Rp 172,35 triliun melalui pengurangan impor solar.

"Kita mendukung implementasi B50 ya. Karena memang produksi kita cukup," ungkapnya.

Dalam paparannya, Eddy juga memberikan catatan kritis mengenai stagnasi produksi nasional yang saat ini tertahan di angka 50-an juta ton. Ia menyoroti lambatnya progres Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang terhambat masalah legalitas lahan di kawasan hutan dan keengganan petani melakukan replanting saat harga TBS (Tandan Buah Segar) sedang tinggi.

"Kalau PSR itu berjalan dengan baik, itu bisa lebih dari 60 juta. Bahkan minimal kira-kira 60 juta. Artinya sebenarnya dengan 60 juta CPO, itu sangat aman untuk B50, sangat aman," ucapnya.

Sebagai langkah antisipasi jangka panjang, GAPKI mengusulkan agar pemerintah menerapkan kebijakan pencampuran yang fleksibel (flexible blending). Eddy menyarankan agar besaran mandatori biodiesel dapat disesuaikan dengan fluktuasi harga minyak nabati dan minyak bumi di pasar global.

"Kita perlu melihat keadaannya ke depan adalah kalau memang harga turun, kita butuh flexible blending agar nanti tidak ada merugikan semuanya,"