Garap Mandatori B50, Aprobi Sebut Industri Butuh Tambahan Kapasitas 2 Juta Kiloliter

JAKARTA, investortrust.id — Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) menyatakan kesiapan industri untuk mengawal transisi energi menuju B50. Wakil Ketua Bidang Riset & Teknologi Aprobi Jummy Bismar Martua Sinaga mengungkapkan, diperlukan ekspansi kapasitas produksi secara signifikan untuk memenuhi kebutuhan nasional yang diproyeksikan melonjak.

Jummy menjelaskan jika kebijakan B50 diterapkan, kebutuhan biodiesel nasional diperkirakan akan mencapai 19,5 juta kiloliter (KL). Angka ini merupakan proyeksi peningkatan konsumsi dari kebijakan B40 yang saat ini sedang berjalan.

Meskipun saat ini total kapasitas terpasang nasional mencapai 22 juta KL, Jummy memberikan catatan penting mengenai kemampuan efektif industri. Akibat standar teknologi yang semakin ketat, kemampuan produksi nyata industri saat ini hanya berada di kisaran 81% dari kapasitas terpasang tersebut.

"Untuk mencapai target kebutuhan B50 sebesar 19,5 juta KL tersebut, secara matematis kita harus meningkatkan kapasitas total hingga 24 juta KL. Artinya, dibutuhkan tambahan kapasitas terpasang sekitar 2 juta KL lagi dari posisi kita sekarang," ujar Jummy dalam acara Investortrust Power Talk di Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Ia menambahkan pembangunan pabrik baru yang bersifat independen memerlukan waktu pengerjaan yang tidak sebentar, yakni lebih dari dua tahun. Namun, untuk perusahaan yang sudah terintegrasi, proses ekspansi pada lahan yang tersedia bisa dilakukan dalam waktu yang lebih singkat.

Terkait rencana implementasi pada Juli 2026, Aprobi mencatat masih ada kekurangan sekitar 940.000 KL untuk sisa semester kedua tahun tersebut. Pihak asosiasi bersama pemerintah tengah mengkaji langkah inovasi untuk menutup celah tersebut dalam waktu singkat.

Jummy optimistis tantangan di tahun 2026 masih bisa tertangani melalui pemanfaatan ekses kapasitas yang ada. Namun, tantangan sesungguhnya akan muncul pada Januari 2027 saat kebutuhan biodiesel diprediksi melonjak hingga mendekati tambahan 4,2 juta KL.

Kebutuhan tersebut setara dengan penambahan pasokan bahan baku sebesar 3,1 hingga 3,2 juta ton Crude Palm Oil (CPO). Oleh karena itu, sinkronisasi antara ketersediaan bahan baku dan kesiapan pabrik menjadi kunci keberhasilan program ini.

Baca Juga

Sawit Perkuat Ketahanan Energi, BPDP Sebut Biodiesel B50 Bikin Harga Solar Lebih Murah

Pemerintah menempatkan program biodiesel B50 sebagai instrumen untuk menjaga ketahanan ekonomi dan menekan beban devisa negara di tengah dinamika global.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan menyampaikan, implementasi B50 tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memberikan manfaat terhadap anggaran negara.

“Implementasi B50 tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memberikan manfaat langsung terhadap anggaran negara,” kata Ferry dalam kesempatan yang sama.

Pada 2025, penghematan devisa dari program biodiesel tercatat sebesar Rp 133,3 triliun dan diproyeksikan meningkat menjadi Rp 139,8 triliun pada 2026.

“Paling tidak pemerintah bisa menjaga efisiensi anggaran, itu terutama dari BPDB sebesar paling tidak Rp 48 triliun, yang berasal dari penghematan anggaran insentif biodiesel dan pengurangan impor BBM,” ungkap Ferry dalam sambutannya di seminar yang diselenggarakan investortrust.id.

Dari sisi industri, implementasi B50 turut mendorong peningkatan nilai tambah komoditas kelapa sawit. Nilai tambah crude palm oil (CPO) tercatat sebesar Rp 20,92 triliun pada 2025 dan diperkirakan meningkat menjadi Rp 21,94 triliun pada 2026.