Kemenhub Akui Pengembangan Pelabuhan Nasional Terhambat Minimnya APBN

JAKARTA, investortrust.id — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengakui pengembangan pelabuhan nasional masih menghadapi keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub M Masyhud saat membuka Seminar Nasional Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (Abupi): Memperkuat Sinergi, Mendorong Transformasi Pelabuhan Nasional di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

“Ketika pembahasan anggaran APBN untuk pembangunan pelabuhan, banyak cerita yang menjadikan akhirnya anggaran tidak cukup memadai,” kata Masyhud

Ia menegaskan, pelabuhan memiliki peran strategis sebagai tulang punggung konektivitas nasional dan simpul utama dalam sistem logistik. Namun, sejumlah tantangan masih dihadapi, mulai biaya logistik nasional yang relatif tinggi hingga belum meratanya kualitas layanan pelabuhan.

“Namun demikian, kita masih menghadapi sejumlah tantangan, biaya logistik nasional yang relatif tinggi, belum meratanya kualitas layanan pelabuhan, serta konektivitas interline yang belum optimal menjadi isu utama yang harus kita jawab bersama,” ungkap Masyhud.

Masyhud menyoroti ketimpangan antara jumlah pelabuhan dengan kebutuhan fasilitas transportasi di pulau-pulau berpenghuni. Menurutnya, secara aritmetika jumlah pelabuhan di Indonesia banyak, tetapi ketersediaan fasilitas transportasi masih belum merata.

“Pelabuhan kita itu betul banyak kalau dihitung secara aritmetika, tetapi di sisi lain ketika kita bicara tentang ketersediaan fasilitas pelabuhan dibanding dengan pulau yang dihuni, ternyata masih sedikit juga pelabuhan sebagai fasilitas transportasi,” jelas Masyhud.

Baca Juga

Pelabuhannya Diblokir AS, Iran Ancam Perluas Serangan ke Jalur Laut Global

Ia menambahkan, peningkatan konektivitas tidak hanya dimaknai sebagai keterhubungan antarpelabuhan, tetapi juga integrasi dengan kawasan industri, pusat logistik, dan moda transportasi lainnya.

“Kita fokus pada perbaikan kinerja operasional pelabuhan melalui standar pelayanan yang terukur, peningkatan produktivitas, serta optimalisasi pemanfaatan fasilitas pelabuhan,” papar Masyhud.

Selain itu, transformasi digital melalui integrasi sistem seperti National Logistics Ecosystem (NLE) dan platform maritim terintegrasi dinilai menjadi akselerator layanan yang lebih transparan dan efisien.

Masyhud menekankan, dengan keterbatasan anggaran sangat diperlukan kolaborasi antara pemerintah dan badan usaha pelabuhan untuk mempercepat transformasi sektor kepelabuhanan nasional.

Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno mengungkapkan sejumlah faktor yang membuat Indonesia sulit menjadi global logistic hub. Ia menyoroti posisi geografis, fragmentasi permintaan domestik, keterbatasan hinterland, hingga biaya dan prosedur logistik sebagai kendala utama.

Havas menyebut, dalam peta pelayaran global, Indonesia tidak berada pada jalur utama perdagangan dunia. Menurutnya, sejumlah pelabuhan besar di Amerika, Eropa, dan Asia menjadi simpul utama rantai pasok global.

“Dari sisi arus, navigasi, perjalanan kapal, global supply chain itu kita terlalu jauh. Ya mungkin enggak terlalu jauh dari sisi kilometer, tapi itu tambahnya 6 jam sampai 12 jam off dari Selat Malaka dan Selat Singapura,” kata Havas dalam forum yang sama.

Havas menambahkan, pelayaran global memiliki rute utama dan rute sekunder. Indonesia berada pada rute sekunder seperti Selat Sunda dan Selat Lombok yang umumnya dilalui komoditas tertentu, bukan kargo barang umum.

“Kalau kita lihat globalroute, ya memang kita menguasai Selat Malaka dan Selat Singapura. Tapi ada namanya rute utama dan rute secondary. Ya rute secondary itu kita di Selat Sunda dan Selat Lombok,” papar dia.

Baca Juga

AS Klaim Blokade Total Pelabuhan Iran, Lalu Lintas Hormuz Masih Dipertanyakan

Terpisah, Ketua Komisi V DPR Lasarus mendorong Kemenhub untuk memperjuangkan tambahan alokasi dalam pagu anggaran 2026, karena memandang angka yang diterima terlalu minim, yakni senilai Rp 28,48 triliun.

Dia menyampaikan, melihat postur anggaran Kemenhub, terdapat backlog atau kekurangan dana sekitar Rp 20 triliun untuk tahun ini. Menurut Lasarus, Kemenhub perlu memperjuangkan kebutuhan anggaran tersebut kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), karena Kemenhub memiliki tugas penting dan wajib dalam memberikan layanan publik.

“Dengan backlog yang begitu besar, bagaimana menyikapi anggaran untuk fokus pelayanan publik, PSO dan subsidi angkutan, ini harus mendapat prioritas dan perhatian. Kemenhub harus berjuang di Bappenas. Menurut saya agak tidak logis anggaran Kemenhub di angka yang tahun ini,” tegas Lasarus saat Rapat Kerja Komisi V bersama Kemenhhub, Rabu (18/4/2026) lalu.