Industri Petrokimia Nasional Masuk 'Survival Mode' Akibat Gagalnya Perundingan AS-Iran

JAKARTA, investortrust.id - Gagalnya perundingan antara Amerika Serikat dan Iran tak hanya memperpanjang ketegangan geopolitik, tetapi juga mengirim sinyal bahaya bagi rantai pasok energi global. Dampaknya mulai menjalar ke berbagai sektor, termasuk industri petrokimia nasional yang kini menghadapi lonjakan biaya dan ketidakpastian pasokan bahan baku.

Tekanan tersebut semakin terasa di dalam negeri seiring meningkatnya kebutuhan bahan baku industri petrokimia. Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono, mengungkapkan lonjakan kebutuhan nafta akibat ekspansi kapasitas produksi.

“Kalau dari industri petrokimia, tahun 2024 catatannya memang sekitar 2,7 juta ton per tahun. Tapi di tahun 2025, karena ada pabrik baru, kebutuhan nafta kita itu sebenarnya sudah 4,5 juta ton,” ucap Fajar dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/4/2026).

Di tengah ketidakpastian pasokan dari Timur Tengah, pelaku industri mulai mencari sumber alternatif dari Afrika, Asia Tengah, hingga Amerika. Namun, diversifikasi ini tidak tanpa konsekuensi, yaitu waktu pengiriman menjadi jauh lebih lama.

“Kalau kiriman nafta dari Middle East ke Indonesia itu kan hanya 10 sampai 15 hari. Kemudian kalau dari luar itu paling cepat 50 hari,” ungkap Fajar.

Kondisi tersebut memaksa industri beradaptasi cepat. Tekanan biaya, risiko keterlambatan pasokan, hingga fluktuasi harga membuat pelaku industri kini berada dalam fase bertahan. “Jadi kita nyebutnya sekarang adalah survival mode,” tambahnya.

Baca Juga

Pemerintah Dorong LPG Jadi Substitusi Nafta untuk Jaga Stabilitas Bahan Baku Plastik

Tak berhenti pada diversifikasi pasokan, industri juga mulai mengembangkan alternatif bahan baku sebagai langkah mitigasi jangka menengah. “Sekarang kita sudah bisa mencari alternatif bahan baku pengganti nafta, yaitu yang pertama adalah kondensat. Kemudian yang kedua adalah LPG,” ujar Fajar.

Meski LPG dinilai memiliki potensi besar sebagai substitusi, implementasinya masih terkendala regulasi, terutama terkait bea masuk. Pelaku industri pun mendorong adanya penyesuaian kebijakan agar alternatif ini dapat dimanfaatkan secara lebih kompetitif dan berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai situasi ini akan menekan stabilitas ekonomi global, terutama melalui kenaikan harga energi dan biaya perdagangan internasional.

“Salah satu dampak dari gagalnya negosiasi antara Iran-US ini adalah ketidakpastian ekonomi global terutama terkait dengan perdagangan. Harga minyak dipastikan akan tetap tinggi, dan biaya perdagangan internasional akan meningkat juga,” ujarnya.

Lebih lanjut, Nailul turut menyoroti tingginya ketergantungan industri petrokimia nasional terhadap impor bahan baku, khususnya dari kawasan Timur Tengah. Menurutnya, industri plastik Indonesia memang sangat bergantung pada impor, terutama dari kawasan Timur Tengah yang mencapai sekitar 70%.

"Dalam jangka pendek, memenuhi pasokan dalam negeri menjadi sangat penting agar harga plastik menurun. Jika tidak, ada kenaikan harga layanan di dalam negeri mencapai 30 persen. Mulai dari industri laundry dan UMKM lainnya sangat rentan sekali terhadap kenaikan harga plastik. Di satu sisi, harus ada pengembangan plastik berbahan baku yang tersedia masal di dalam negeri dan harganya terjangkau," bebernya..

Di sisi kebijakan, pemerintah dituntut tidak reaktif, melainkan antisipatif. Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti, menegaskan pentingnya respons yang cepat dan terkoordinasi untuk mencegah dampak yang lebih luas.

Meski tekanan global kian meningkat, Indonesia dinilai masih memiliki ketahanan relatif. Namun tanpa langkah kebijakan yang sigap dan terintegrasi, tekanan pada sektor industri berisiko meluas dan menghambat momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

“Intervensi kebijakan terbaik bukan menunggu shock mereda, melainkan menyiapkan respons yang cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran sebelum tekanan harga berubah menjadi perlambatan ekonomi yang lebih dalam,” ungkap Eshter.