Pengamat Nilai Kenaikan BBM Nonsubsidi Takkan Tekan Ekonomi Masyarakat
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai tepat keputusan pemerintah menaikkan sejumlah harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi per 18 April 2026. Menurutnya, kenaikkan harga tersebut merupakan koreksi atas kebijakan sebelumnya yang tidak mengikuti mekanisme pasar. Fahmy juga menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi tersebut tidak akan menekan ekonomi masyarakat.
Kenaikan harga BBM nonsubsidi ini relatif lebih lambat dibanding sejumlah negara lain. Sejak Maret 2026, sejumlah negara, seperti Singapura, Malaysia, India, hingga negara-negara di Eropa telah lebih dahulu menyesuaikan harga BBM mereka seiring lonjakan harga minyak mentah dunia. Sementara Indonesia baru melakukan penyesuaian pada pertengahan April, yang menunjukkan adanya upaya pemerintah menahan tekanan harga agar tidak langsung dirasakan masyarakat.
“Saya kira sudah tepat. Bahkan ini menjadi koreksi dari kebijakan sebelumnya yang tidak menaikkan harga BBM non-subsidi. Selama ini harga BBM non-subsidi, khususnya RON 92 ke atas, memang ditentukan oleh mekanisme pasar sesuai dengan kondisi ekonomi,” kata Fahmy dalam keterangannya kepada wartawan dikutip Minggu (19/4/2026).
Baca Juga
Ia menjelaskan, harga BBM nonsubsidi seharusnya ikut naik saat harga minyak dunia naik. Sebaliknya, harga bisa turun ketika harga minyak global menurun, meskipun tidak selalu proporsional.
“Ketika pemerintah sebelumnya tidak menaikkan harga BBM nonsubsidi, menurut saya itu keputusan yang keliru. Dan sekarang dikoreksi dengan kenaikan pada 18 April ini,” ujarnya.
Fahmy menilai kebijakan ini tidak akan berdampak besar terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Hal ini karena konsumsi BBM nonsubsidi relatif kecil dan tidak digunakan untuk sektor-sektor vital, seperti distribusi kebutuhan pokok.
“Pengaruhnya terhadap masyarakat menurut saya tidak signifikan. Karena konsumen BBM nonsubsidi jumlahnya tidak sebesar pengguna Pertalite dan solar. Selain itu, BBM nonsubsidi juga tidak digunakan untuk angkutan kebutuhan pokok,” jelasnya.
Berbeda dengan BBM nonsubsidi, penyesuaian harga BBM subsidi, seperti Pertalite dan solar akan langsung memicu inflasi dan menekan daya beli masyarakat. Untuk itu, Fahmy menilai keputusan pemerintah menahan harga BBM subsidi merupakan langkah tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi.
“Kalau Pertalite dan solar dinaikkan, itu pasti memicu inflasi dan menurunkan daya beli. Jadi keputusan menaikkan BBM nonsubsidi, tetapi menahan BBM subsidi, menurut saya sudah tepat,” kata Fahmy.
Terkait kekhawatiran adanya peralihan pengguna dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi, Fahmy menilai potensi tersebut relatif kecil. Ia menilai karakteristik konsumen BBM nonsubsidi tidak mudah berpindah ke BBM dengan oktan lebih rendah. Apalagi, pemerintah tidak menaikan harga Pertamax dan Pertamax Green 95 yang membuat masyarakat tidak akan langsung beralih ke Pertalite.
“Risiko itu pasti ada, tetapi kecil. Karena pengguna BBM nonsubsidi umumnya pemilik mobil pribadi, bahkan mobil mewah. Mereka tidak serta-merta pindah ke BBM subsidi karena bisa berdampak pada mesin kendaraan. Apalagi harga Pertamax dan Pertamax Green juga tidak naik,” ujarnya.
Hal senada dikatakan pengamat ekonomi Universitas Negeri Manado (Unima), Robert Winerungan. Robert mendukung langkah pemerintah menaikkan harga BBM nonsubsidi dan menahan harga BBM subsidi, seperti Pertamax, dan Pertamax Green 95. Menurutnya, keputusan pemerintah itu dapat menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah. Keputusan ini, kata Robert, juga demi mengendalikan inflasi.
“BBM nonsubsidi itu dikonsumsi masyarakat kelas atas yang tidak banyak berkontribusi terhadap inflasi,” kata dia.
Robert juga menyoroti langkah negara lain yang telah menaikkan harga BBM. Dikatakan, dibandingkan dengan banyak negara lain, harga BBM di Indonesia masih tergolong relatif murah, terutama untuk jenis BBM subsidi, seperti Pertalite dan solar. Bahkan, dalam beberapa perbandingan global, harga BBM Indonesia masih berada di bawah rata-rata harga di kawasan Asia maupun negara maju.
Meski demikian, Robert mengingatkan pemerintah perlu mengantisipasi potensi peralihan konsumsi ke BBM subsidi melalui kebijakan yang lebih tegas. Salah satunya dengan membatasi penggunaan BBM subsidi bagi kendaraan tertentu.
“Perlu ada aturan, misalnya kendaraan dengan harga di atas Rp 500 juta tidak boleh mengonsumsi BBM bersubsidi. Jangan sampai ada yang memanfaatkan kebijakan ini untuk kepentingan pribadi,” kata Robert.
Baca Juga
Harga Pertamax, Pertalite, dan Biosolar Tetap, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Dex Naik
Dikatakan, masyarakat juga perlu berperan dalam menjaga konsumsi energi agar tetap efisien. Selain itu, pemerintah harus memastikan pasokan BBM subsidi tetap aman agar tidak terjadi kelangkaan dan antrean panjang di lapangan.
Mengutip situs MyPertamina, harga sejumlah BBM nonsubsidi naik signifikan. Harga Pertamax Turbo per 18 April 2026 dibanderol Rp 19.400 per liter dari sebelumnya Rp 13.100 per liter. Untuk Dexlite, harga dibanderol Rp 23.600 per liter, naik dari sebelumnya Rp14.200 per liter.
Kenaikan juga terjadi pada Pertamina Dex saat ini Rp 23.900 atau naik dari yang sebelumnya Rp 14.500. Meski demikian, Pertamina memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi dan sejumlah BBM nonsubsidi. Pertamax dengan RON 92 harganya tetap Rp 12.300 dan Pertamax Green di Rp 12.900 agar tetap menjadi bantalan utama bagi daya beli masyarakat di tengah tekanan global.
