Ketika Politik Kehilangan Hati Nurani

Oleh: Bambang Intojo *)

INVESTORTRUST - Politik kita hari ini semakin sulit membedakan antara yang benar dan yang menguntungkan. Dukungan berubah mengikuti kepentingan, sementara perdebatan publik digerakkan oleh apa yang sedang ramai di media sosial. Transaksi menjadi bahasa utama kekuasaan, dan algoritma menentukan arah perhatian. Dalam situasi seperti ini, pertanyaan tentang hati nurani bukan lagi hanya wacana moral, melainkan persoalan yang nyata: apakah politik kita masih memilikinya?

Dalam praktiknya, politik transaksi bekerja melalui negosiasi kepentingan. Dukungan diberikan bukan karena kesamaan nilai, tetapi karena adanya imbal-balik yang disepakati. Jabatan, kebijakan, bahkan sikap politik menjadi bagian dari mekanisme tukar-menukar. Sistem ini memang menciptakan stabilitas jangka pendek, karena konflik bisa diredam melalui kompromi. Namun di saat yang sama, ia mengikis integritas, karena batas antara yang benar dan yang menguntungkan menjadi kabur.

Di sisi lain, politik algoritma mengatur bagaimana realitas dipersepsikan. Apa yang dianggap penting bukan lagi semata-mata substansi, melainkan seberapa jauh ia mampu menarik perhatian. Isu dipilih karena potensinya untuk viral, bukan karena urgensinya. Kritik pun tidak hilang, tetapi diolah menjadi bagian dari arus informasi yang cepat berlalu. Maka politik hanya menjadi soal visibilitas: siapa yang terlihat, dialah yang dianggap relevan.

Kedua rezim ini tidak selalu buruk. Transaksi memungkinkan pemerintahan berjalan tanpa kebuntuan berkepanjangan, sementara algoritma membuka ruang partisipasi yang lebih luas dan mempercepat distribusi informasi. Namun ketika keduanya menjadi logika dominan, politik kehilangan kedalaman. Keputusan tidak lagi berpijak pada nilai, melainkan pada kalkulasi. Suara publik terdengar, tetapi tidak selalu bermakna.

Di titik ini, muncul pertanyaan mendasar: apakah semua harus mengikuti logika ini? Apakah politik memang hanya mungkin dijalankan melalui transaksi dan perhatian (algoritma)? Ataukah masih ada cara lain untuk berpolitik - yang tidak sepenuhnya tunduk pada keduanya?

Pertanyaan ini membawa kita pada sosok-sosok seperti Romo Mangun (Y.B. Mangunwijaya), Soe Hok Gie dan Gus Dur (Abdurrahman Wahid). Ketiganya hadir dalam konteks yang berbeda, tetapi menunjukkan pola yang serupa: berpolitik tanpa menjadikan kekuasaan sebagai tujuan. Mereka bersuara bukan untuk mendapatkan posisi, melainkan untuk mempertahankan kebenaran yang mereka yakini.

Romo Mangun, misalnya, di masa Orde Baru berdiri bersama warga dalam Kasus Kedung Ombo, ketika negara memaksakan proyek pembangunan. Ia juga menunjukkan empati terhadap mereka yang distigmatisasi, termasuk tokoh-tokoh yang dikaitkan dengan Partai Rakyat Demokratik (PRD). Sikapnya tidak lahir dari perhitungan politik, tetapi dari dorongan moral untuk membela yang lemah, meski berhadapan dengan kekuasaan.

Soe Hok Gie memperlihatkan hal yang berbeda, tetapi sejalan. Ia mengkritik kekuasaan dengan bahasa yang jernih dan tanpa kompromi. Ia tidak mencari panggung, dan menjaga jarak dari kekuasaan yang sedang tumbuh. Dalam satu kisah yang sering dikenang, ia mengirimkan lipstik kepada kawan-kawan sesama aktivis yang telah masuk ke Senayan - sebuah sindiran tajam atas perubahan sikap setelah berada dalam lingkar kekuasaan. Kritik itu sederhana, tetapi telak: bahwa perjuangan bisa berubah menjadi penyesuaian, dan idealisme bisa luntur menjadi kosmetik.

Di jalur yang berbeda, Gus Dur (Abdurrahman Wahid) menunjukkan bentuk lain dari keberanian moral itu. Pada masa Orde Baru, ia secara konsisten menyuarakan kritik terhadap kekuasaan, membela kelompok minoritas, dan menolak penyeragaman politik yang dipaksakan negara. Melalui posisinya di Nahdlatul Ulama, ia mendorong kemandirian organisasi keagamaan dari kontrol kekuasaan, sekaligus ikut menggagas Forum Demokrasi sebagai ruang alternatif bagi suara kritis di tengah tekanan rezim. Sikapnya tidak selalu populer dan sering berhadapan dengan tekanan politik, tetapi justru di situlah terlihat bahwa keberpihakan tidak selalu tunduk pada kalkulasi kekuasaan.

Baca Juga

Rezim Algoritma: Kekuasaan Tanpa Wajah dalam Demokrasi Digital

Bukan Arus Utama

Dari praktik semacam inilah lahir apa yang bisa disebut sebagai Politik Hati Nurani, sebutan yang diperkenalkan oleh Romo Mangun. Sebuah cara berpolitik yang tidak berangkat dari kepentingan, melainkan dari komitmen moral. Ia berpihak, tetapi tidak bertransaksi. Ia hadir di ruang publik, tetapi tidak bergantung pada sorotan.

Namun dalam konteks hari ini, posisi tersebut menjadi semakin sulit. Politik Hati Nurani tidak memiliki keunggulan dalam sistem yang mengutamakan negosiasi dan visibilitas. Ia tidak menawarkan insentif, dan tidak dirancang untuk viral. Karena itu, ia sering tampak kalah - tidak menentukan arah kebijakan, tidak menguasai institusi, dan tidak selalu terdengar di tengah kebisingan.

Di titik ini, politik hati nurani menghadapi paradoksnya sendiri: ia tidak lagi dibungkam, tetapi diintegrasikan. Ia menjadi bagian dari ekosistem yang ia kritik. Perbedaan ini bisa dilihat pada figur seperti Romo Magnis (Franz Magnis-Suseno), Gus Mus (Ahmad Mustofa Bisri), atau Buya Ahmad Syafii Maarif, yang menjaga jarak dari kekuasaan, dibandingkan dengan figur seperti Rocky Gerung atau Mahfud MD yang beroperasi dalam sirkulasi perhatian publik. Yang satu berbicara karena ada yang harus dikatakan, sementara yang lain berbicara karena ada ruang untuk didengar.

Perbedaan ini bukan soal benar atau salah, melainkan soal posisi. Politik hati nurani tidak diukur dari kerasnya suara, tetapi dari apa yang dipertaruhkan ketika suara itu diucapkan. Di masa lalu, bersuara berarti menghadapi risiko disingkirkan, sedangkan hari ini lebih sering berarti menghadapi risiko dilupakan. Politik hati nurani dulu dilawan oleh represi, kini ia dilawan oleh irrelevansi.

Di tengah situasi ini, muncul juga kritik bahwa intelektual yang menjaga jarak dan tidak berpihak disebut terlalu elitis. Kritik semacam ini pernah diarahkan pada pemikir seperti Julien Benda, yang menekankan pentingnya menjaga kemurnian nilai dari godaan politik praktis. Kritik itu tidak sepenuhnya keliru, karena terlalu banyak intelektual berbicara tanpa menyentuh kenyataan konkret.

Namun sejarah juga menunjukkan bahaya sebaliknya: ketika intelektual larut dalam politik, mereka tidak lagi menjadi penjaga nilai, melainkan hanya sebagai produsen pembenaran. Di titik ini, politik hati nurani berada dalam posisi yang tidak nyaman - cukup dekat untuk peduli, tetapi cukup jauh untuk tetap bebas. Ia berpihak, tetapi tidak menjadikan keberpihakan sebagai komoditas, dan hadir tanpa menjadi alat.

Maka politik hati nurani mungkin tidak akan pernah menjadi arus utama. Ia akan tetap berada di pinggir, sering diabaikan, dan kadang dianggap tidak relevan. Namun justru karena itulah ia penting: untuk menjaga agar politik tidak sepenuhnya kehilangan batas.

Pada akhirnya, politik hati nurani bukan soal menang atau kalah. Ia adalah soal pilihan: apakah dalam dunia yang serba bisa dinegosiasikan, masih ada yang bersedia mempertahankan sesuatu yang tidak ikut dipertukarkan. ***

*) Bambang Intojo (Mbin), penulis independen, komunikator sains untuk anak.