Rencana Aksi May Day 2026, KSPI Bakal Kerahkan 50 Ribu Buruh

JAKARTA, investortrust.id -- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh berencana akan menggelar aksi besar-besaran dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day yang akan diselenggarakan pada 1 Mei 2026 mendatang. Aksi tersebut rencananya akan digelar serentak di 38 provinsi dan lebih dari 350 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan, dalam peringatan May Day tahun ini, KSPI tidak akan bergabung dengan aksi yang akan digelar oleh serikat buruh lainnya. Said menyatakan untuk wilayah Jabodetabek, aksi akan dipusatkan di depan Gedung DPR RI, Jakarta.

"Untuk aksi wilayah Jabodetabek, akan dipusatkan aksi di depan Gedung DPR RI mulai pukul 10.00 WIB sampai selesai," kata Said dalam konferensi pers, Senin (6/4/2026).

Said menyebut estimasi massa yang akan dikerahkan dalam aksi tersebut mencapai 50.000 buruh. Selain di ibu kota, aksi serupa juga akan digelar di berbagai kota besar di Indonesia, seperti di Surabaya yang diperkirakan akan diikuti 40.000 buruh, Bandung (20.000 buruh), Semarang (15.000 buruh), Batam (10.000 buruh), Medan (5.000 buruh).

"Total aksi buruh pada May Day 1 Mei 2026 berkisar ratusan ribu, khususnya yang berasal dari anggota KSPI beserta Partai Buruh," ujarnya.

Baca Juga

Sebagian Besar Bursa Eropa Tutup pada ‘Mayday’, Bursa London Samai Rekor Terbaik 2017

Aksi May Day juga akan dilaksanakan di kantor pemerintahan daerah, seperti kantor Gubernur dan gedung DPRD di wilayah-wilayah strategis mulai dari Serang, Jogja, Makassar, Banjarmasin, hingga Mimika dan kawasan Freeport di Papua. Adapun sejumlah tuntutan yang akan disampaikan pada May Day 2026 masih sama dengan tuntutan pada tahun sebelumnya, antara lain sahkan RUU Ketenagakerjaan, Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah (HOSTUM), stop ancaman PHK akibat perang timur tengah, reformasi pajak, sahkan RUU PPRT, dan Sahkan RUU Perampasan Aset.

"Isu yang diangkat dalam aksi May Day adalah sama dengan isu May Day 2025. Ini menunjukkan bahwa isu buruh tidak menjadi penting bagi pemerintah," tegas Said.