Antisipasi Krisis Energi, Legislator Desak Pemerintah Benahi Sistem Transportasi Publik
JAKARTA, investortrust.id - Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda menyoroti potensi lonjakan harga energi global imbas penutupan Selat Hormuz. Untuk itu Huda mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah revolusioner dalam membenahi sistem transportasi publik nasional.
“Krisis energi yang kita hadapi saat ini harus menjadi pelecut bagi pemerintah. Kita tidak bisa terus-menerus terjebak dalam kebijakan reaktif seperti bekerja dari rumah (WFH) setiap kali harga minyak melonjak. Solusi permanennya adalah memindahkan mobilitas warga dari kendaraan pribadi ke transportasi umum yang mumpuni,” kata Huda dalam keterangannya, Senin (6/4/2026).
Baca Juga
Menhub Respons Dampak Perang Timteng ke Sektor Transportasi, Tiket Pesawat Bakal Naik?
Politikus PKB itu menilai, ketergantungan Indonesia pada kendaraan pribadi berbahan bakar fosil menjadikan ketahanan nasional sangat rentan terhadap volatilitas harga minyak dunia. Untuk itu, pembenahan transportasi massal bukan lagi sekadar isu kenyamanan perkotaan, melainkan strategi pertahanan kedaulatan energi.
"Harus ada peta jalan jelas agar transportasi publik di Indonesia benar-benar menjadi tulang punggung transportasi yang nyaman, murah, dan menjangkau semua area," ujarnya.
Huda juga mengkritik tersendatnya pembangunan angkutan umum di berbagai kota besar akibat efisiensi anggaran. Ia pun mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk bersinergi menggenjot sistem buy the service (BTS).
"Saat ini transportasi massal yang berjalan baik dan relatif terintegrasi hanya di Jakarta. Padahal kota-kota besar lain seperti Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Makassar, Palembang, sangat membutuhkan penanganan serius atas ketersediaan transportasi massal yang memadai,” ucapnya.
Ia juga meminta pemerintah berani mengalihkan sebagian subsidi BBM kendaraan pribadi untuk memperkuat subsidi operasional atau public service obligation (PSO) angkutan umum. Upaya tersebut bertujuan agar tarif transportasi massal tetap terjangkau dan layanannya semakin luas.
"Jika terjangkau kami yakin transportasi publik akan jadi pilihan rasional masyarakat di tengah mahalnya biaya BBM," ungkapnya.
Baca Juga
Perang Dongkrak Subsidi Energi, Fiskal Tertekan, Pertimbangkan Kenaikan BBM
Huda menambahkan, langkah tersebut harus dibarengi dengan kebijakan tegas dengan membatasi penggunaan kendaraan pribadi. Pemerintah bisa menggunakan instrumen manajemen parkir, penerapan ERP, maupun pembatasan tahun kendaraan di wilayah-wilayah tertentu.
"Langkah pembatasan ini tentu dilakukan dengan adanya penyediaan armada transportasi publik yang nyaman dan layak terlebih dahulu," tuturnya.
Huda menegaskan investasi pada transportasi publik merupakan investasi ketahanan jangka panjang. Dengan beralih ke angkutan umum yang mulai menggunakan energi terbarukan atau listrik, Indonesia dapat meminimalisir dampak krisis energi dan menjaga roda ekonomi tetap berputar di tengah ketidakpastian geopolitik.
“Jadi kami menilai krisis energi yang kita hadapi saat ini merupakan momentum pas untuk melakukan pembenahan angkutan massal secara serius dan berkelanjutan,” kata Huda.